Reynold : Pembangunan Infrastruktur Harus Sejalan dengan Pembangunan Manusia
Kadinkes Mimika, Reynold Ubra saat menyampaikan materi
MIMIKA, BM
Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar pertemuan lintas sektor terkait percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan stunting di Kabupaten Mimika, selama 3 hari, Selasa (29/6) hingga Kamis (1/7).
Kegiatan ini dihadiri oleh dinas terkait, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)Kabupaten Mimika, kepala distrik dan pimpinan organisasi profesi bidang kesehatan.
Pada Selasa (29/6), Reynold menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan pembangunan manusia dan jangan bertolak belakang.
"Gedung-gedung banyak, lampu jalan ada tetapi ada kematian anak dan bayi prematur, itu menjadi persoalan. Data-data kesehatan mengintrospeksi apakah betul kita sebagai pelayan masyarakat sudah menjawab kebutuhan masyarakat dari sisi pengembangan sumber daya manusia (sdm) atau belum,” ucapnya.
Dikatakan bahwa ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu (mortalitas) ibu dan anak dipengaruhi pada pelayanan kesehatan dan lingkungan.
“Puskesmas yang bagus apakah pelayanan juga bagus. Fasilitas pelayanan kesehatan berbasis rumah ini menjadi persoalan besar. Kita semua memotret pelayanan kesehatan berstandar tetapi kita belum memikirkan komoditi base camp (rumah-red), karena kami di Dinas Kesehatan, sektor kesehatan memiliki keterbatasan. Oleh karena itu perlu keterlibatan lintas sektor untuk mengatasi itu,” jelasnya
Ia memaparkan ibu hamil pertama kali datang ke puskesmas memeriksakan diri namun setelah itu menghilang. Ia menyayangkan adanya kejadian ini
“Ibu yang resiko tinggi akan kematian tetapi tidak ada yang memberi Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Ini miris. Bayangkan ibu resiko tinggi rata-rata ibu hamil setiap tahun adalah hampir 6000 (2 persen). Di Mimika berarti dari 5000 sekitar 50 yang mendapat PMT, yang lainnya bagaimana? Jadi kita sedang menginvestasi bayi itu tidak sehat,” imbuhnya
Lanjutnya, jika angk gizi buruk naik terus dan kenaikan berat badan bayi yang sangat kurang maka itu adalah investasi untuk stunting.
“Rata-rata masyarakat Mimika menggunakan air per hari diatas 20 liter. 13 dari 100 rumah tangga menggunakan jamban, sisanya ini penyumbang stunting. Air Jamban itu dibuang kemana? jawabannya hampir 80 dari 100 orang yang ditanya itu dibuang di got. Indikasi rumah yang bersih adalah tidak boleh ada lalat, ternyata data pada 2018 mengatakan yang buang di penampung tertutup hanya empat persen dari 100 tetapi hampir 80 persen dibuang ke got,” sesalnya.
Ia meminta agar persoalan seperti ini tidak hanya menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan namun juga lintas sektor terkait.
“Bayi yang stunting diberikan PMT kalau datang ke posyandu, namun jika di rumah saja ya tidak dapat. Saya pikir puskesmas harus berkolaborasi. Yang mendapatkan PMT adalah anak umur 6 sampai 59 bulan dan itu ada di posyandu,” paparnya.
Reynold mengatakan, derajat kesehatan ibu, status bayi dan ibu hamil menjadi permasalahan. Hingga saat ini belum tejadi perubahan yang bermakna padahal sudah ada keterlibatan BPJS.
Ia mengatakan saat ini banyak masyarakat Mimika yang telah menjadi peserta BPJS. Hal ini berarti, warga telah mendapat jaminan paket pelayanan kesehatan nasional yang dijamin oleh pemerintah.
Dengan demikian maka seharusnya, pelayanan masyarakat terutama pelayanan kesehatan ibu, gizi, rumah bersih, air bersih, pengelolaan sampah dan limbah sudah didesain secara baik.
“Kita sebagai pelayan publik harus turut membantu pemerintah untuk bagaimana pelayanan kesehatan ibu dan anak bisa dioptimalkan dan ini dipengaruhi oleh lingkungan. Bidan ada, dokter ada tetapi kalau sampai di rumah tidak ada air bersih, sampah buang sembarangan, PMT tidak didapat, ke posyandu tidak datang maka percuma saja," ungkapnya.
Menurutnya peran lintas sektor sangat penting karena merupakan satu tim atau satu kesatuan dengan Dinas Kesehatan. Jika pelayanan berbasis masyarakat dengan melibatkan lintas sektor kuat, maka dapat berkontribusi terhadap pencapaian 75 hingga 80 persen.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika Yulianus Sasarari mengatakan pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
Hal ini untuk mewujudkan visi misi presiden, yaitu pembangunan sdm yang dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita dan kesehatan anak usia sekolah.
Dikatakan asisten 1, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen dalam mengedepankan berbagai urusan pada bidang kesehatan melalui program-program prioritas guna tercapainya kesehatan masyarakat di Mimika.
"Setidaknya ada beberapa program prioritas pembangunan pada bidang kesehatan yang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Mimika yakni penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta pencegahan stunting,” tuturnya.
Dikatakan bahwa angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia dalam satu dekade terakhir mengalami penurunan, namun masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.
Faktor yang mengakibatkan AKI dan AKB di Indonesia, selain kehamilan di bawah umur, juga karena kurangnya pengetahuan akan kesehatan sebelum dan selama masa kehamilan serta sarana prasaran atau fasilitas kesehatan yang belum memadai.
“Dalam masa wabah corona seperti sekarang ini, pelaksanaan kegiatan di bawah program prioritas harus terus didorong, hal ini dilakukan untuk mencapai target nasional karena dalam kondisi apapun pencapaian program prioritas nasional akan selau dipantau,” ujarnya
“Sebagai ujung tombak penyedia layanan publik dalam bidang kesehatan, saya berharap kepada Dinas Kesehatan Mimika agar terus berinovasi dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat atau ibu hamil akan pentingnya menjaga kesehatan sebelum dan sesudah kehamilan. Ini untuk menghindari AKI dan AKB serta pentingnya perbaikan gizi bagi balita di Mimika sehingga penurunan stunting dapat kita wujudkan guna melahirkan sdm yang sehat, cerdas dan sejahtera,” tutupnya (Elfrida)
