Kesehatan

93,6 Persen Warga Timika Sudah Terdaftar di BPJS Kesehatan, Belasan Ribu Peserta Masih Nunggak

Kepala BPJS Kabupaten Mimika, Ernesto Felix

MIMIKA, BM

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Mimika, Ernesto Felix mengatakan bahwa sampai dengan saat ini, tercatat 93,6 persen dari jumlah penduduk Timika telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Sampai dengan saat ini kami sudah 93,6 persen jumlah peserta yang telah terdaftar atau sebanyak 292.257 jiwa dengan jumlah peserta terbanyak yaitu peserta PBI APBN sekitar 112.406 jiwa," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (14/10/2022).

Sementara itu, lanjut Ernesto, jumlah peserta pekerja swasta tercatat sebanyak 60.166 jiwa, peserta mandiri 29.591 jiwa, dan peserta PBI APBD sebanyak 26.000 jiwa.

Berdasarkan data yang disampaikan, disebutkan bahwa sebagian besar peserta mandiri BPJS Kesehatan masih menunggak iuran bulanan.

"Untuk peserta mandiri sendiri memang banyak yang menunggak. Ada sekitar 15 ribu orang yang menunggak. Untuk jumlah nilai total penunggakan cukup banyak. Saya kurang tahu angka pastinya berapa, tapi intinya miliaran," katanya.

Lebih lanjut Ernesto mengatakan, pada saat melakukan penagihan, kerap ada beberapa peserta yang terkejut dengan nilai tunggakannya sendiri karena jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah.

"Sebenarnya sistem kami ini sistem gotong royong, tapi orang tidak berpikir sampai ke situ. Orang hanya berpikir bahwa kalau saya sakit baru saya bayar, kalau saya tidak sakit saya tidak bayar. Itulah yang membuat tunggakannya terus bertambah dan itu pasti akan ditagih lewat telepon maupun turun langsung ke lapangan," jelasnya.

Karena keadaan ini, untuk peserta mandiri diwajibkan untuk wajib auto debit guna menghindari yang namanya penunggakan dan sebagainya.

"Termasuk untuk badan-badan usaha ketika dia menunggak, kita bisa minta kerja sama dengan Dinas Tenaga kerja, PTSP yang mengeluarkan izin, bahkan dengan Kejaksaan. Itu kami bisa lakukan pemanggilan, datang ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Karena kami juga diberikan wewenang untuk itu. Dan kalau teman-teman Kejaksaan mau itu bisa dilimpahkan ke Pengadilan," imbuhnya.

Disampaikan juga bahwa saat ini BPJS Kesehatan telah memiliki banyak channel pembayaran yang lebih memudahkan para peserta dalam membayar iuran bulanan.

"Jadi tidak hanya melalui bank atau kantor pos tapi bisa juga lewat hp android dengan aplikasi mobile banking, m-banking dan sebagainya sehingga sekarang semua sudah lebih dipermudah dalam urusan pembayaran iuran," kata Ernesto.

BPJS Kesehatan pun kini telah melakukan kontrak kerja sama dengan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di Mimika. Kerja samanya, jelas Ernesto, berupa pelayanan medis, obat, sampai pemeriksaan laboratorium sederhana.

BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan semua rumah sakit di Timika, 20 puskesmas dan 11 klinik yakni Klinik Rumkitban, Sikes Denpam, Sikes Yonif, Sikes Lanud, Sikes Satrad, Klinik Polres, DP Lanud Timika, klinik PT Freeport, MMC, Klinik Mitra Anda, dan Klinik Mitra Masyarakat.

"Kemudian ada 12 dokter umum dan 3 dokter gigi. Banyak yang masih mau kerja sama dengan kami tapi kami batasi karena memang kami lihat secara hitung-hitungan antara jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah peserta itu tidak sebanding," ungkapnya.

"Semakin banyak yang bekerja sama dengan kami pun kasihan itu mereka satu bulan hanya dapat berapa rupiah. Makannya kami coba batasi. Kalau memang kami perlukan baru rekrut lagi fasilitas kesehatan yang mau kerja sama," terangnya.

Menurut Ernesto, BPJS Kesehatan sesungguhnya sangat membantu masyarakat dalam urusan pembayaran di layanan kesehatan. Sebab, asuransi yang dipakai adalah sistem gotong royong, yang mana biaya pengobatan ditanggung bersama-sama.

Ia mencontohkan misalnya ia setiap bulan membayar iuran BPJS sebsar Rp150 ribu maka dalam satu tahun totalnya Rp1,8 juta. Sepuluh tahun Rp18 juta.

"Kadang kan orang selalu bilang ah saya tidak pernah sakit kenapa saya harus bayar. Betul, pada saat ini mungkin kita tidak sakit. Tapi ketika musibah satu kali masuk rumah sakit, bahkan uang yang kita iuran selama sepuluh tahun itu pun tidak akan cukup untuk biaya pengobatan. Makanya kenapa kami adalah asuransi gotong royong yang artinya yang sehat, yang tidak sakit membantu orang di rumah sakit," jelasnya.

"Contoh saja yang paling sederhana, orang yang cuci darah. Dia hanya membayar iuran Rp35 ribu per bulan. Sedangkan kalau dia jadi pasien umum dia harus mengeluarkan uang sekitar Rp10-12 juta per bulan. Nah itu dari mana pembiayaannya, itulah dari masyarakat atau peserta kita yang memang belum mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi contoh macam orang sakit yang cuci darah itu dia dibantu berapa ribuan orang sehat itu," tandasnya.

Untuk diketahui, biaya iuran perbulan peserts mandiri BPJS Kesehatan terbagi menjadi tiga kelas, yakni Kelas I, Kelas II, dan Kelas III.

"Untuk iuran Kelas I senilai Rp150 ribu, Kelas II Rp100 ribu, dan Kelas III sebesar Rp35 ribu. Masing-masing iuran dibayar sebelum tanggal 10 setiap bulannya," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Dinkes Mimika Putus Kontrak dengan PT Unitrade Persada Nusantara

Kadis Kesehatan Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika telah memutus kontrak penyewaan helikopter dengan PT Unitrade Persada Nusantara untuk pelayanan Puskesmas Keliling (Pusling).

Pemutusan kontrak tersebut dilakukan setelah insinden kecelakaan yang menewaskan seorang balita pada bulan Juni 2022 lalu.

"Setelah kecelakaan itu, kami tidak melanjutkan kontrak lagi," ujar Kepala Dinkes Mimika, Reynold Ubra saat ditemui pada Kamis (13/10/2022) di Hotel Grand Tembaga, Timika, Papua.

Reynold menyebutkan, pihaknya pun telah mendapatkan hasil investigasi penyebab terjadinya kecelakaan. Kata dia, kecelakaan itu murni akibat faktor cuaca.

"Berikutnya yang sedang kami urus saat ini adalah menyurat kepada Unitrade terkait pembayaran asuransi jiwa sebesar Rp1,2 miliar kepada korban meninggal dunia," jelasnya.

"Kami menyampaikan surat kepada Unitrade semoga kalau terealisasi itu bisa diserahkan pada tanggal 12 November, pada Hari Kesehatan Nasional," imbuhnya.

Mengenai anggaran kontrak dengan PT Unitrade Persada Nusantara, Reynold mengatakan bahwa pembayarannya sudah sesuai jumlah penerbangan.

"Jadi memang pada saat penganggaran itu dari jumlah volume terbang sudah cukup, jadi kami sudah membayarnya, sudah selesai. Empat belas kali terbang, jadi kami sudah selesai," pungkasnya.

Sementara itu, untuk melanjutkan program pelayanan Pusling, Reynold mengungkapkan pihaknya telah menggandeng Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).

"Kami join untuk program itu tapi hanya untuk puskesmas-puskesmas yang misalnya di Jila yang ada penerbangan perintis. Kan wilayah kami ini sebenarnya bukan hanya untuk pelayanan rutin tapi juga untuk emergency atau penanganan medikal evakuasi," terangnya.

"Yang menjadi persoalan itu ada beberapa wilayah yang tidak ada lapangan terbangnya. Contoh di Hoya, itu harus ditempuh dengan helikopter," tutur Reynold melanjutkan. (Endy Langobelen)

Kenali El Matador, Program Baru Dinkes Mimika yang akan Menggigit Nyamuk Malaria

Kepala Dinas Kesehatan, Reynold Ubra menyosialisasikan program El Matador pada sebuah pertemuan di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Kamis (13/10/2022)

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika akan meluncurkan program El Matador atau eliminasi malaria tanpa kendor untuk menekan angka penyebaran penyakit malaria di Mimika.

Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Mimika, Reynold Ubra pada sebuah pertemuan di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Timika, Kamis (13/10/2022).

"Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional tahun 2022, kami akan melakukan program gebrak malaria yang dikenal dengan program El Matador, di mana di sana akan ada penglibatan semua sektor, termasuk teman-teman media, influencer Timika, FKUB, dan juga para ketua paguyuban, guru-guru," ujarnya.

Reynold mengatakan, program tersebut nantinya akan mengatasi dua hal, yakni pencegahan penularan malaria dari ke manusia dan dari manusia ke nyamuk.

"Karena sampai sekarang kalau kita lihat genangan air di lingkungan dimana kita tinggal itu belum bersih ya, itu satu. Yang kedua, masalah kepatuhan pengobatan malaria sampai tuntas. Ini yang harus diawasi oleh semua anggota keluarga," kata Reynold.

Adapun lima pendekatan yang bakal dilakukan untuk menjalankan program El Matador. Pertama, melakukan pengorganisasian di antara para pemangku kepentingan sampai di tingkat masyarakat.

"Yang kedua adalah promosi dan deteksi malaria lebih dini. Itu nanti dilakukan dengan pemeriksaan darah secara massal oleh Puskesmas dan juga kader-kader kesehatan, kader malaria," ujarnya.

Ketiga adalah melakukan pengobatan dan melakukan pemantauan pengobatan sampai benar-benar dinyatakan tuntas dan keempat adalah pengendalian vektor, yaitu akan dilakukan pengamatan-pengamatan dimana tempat perindukan nyamuk.

"Kelima adalah manajemen data surveilans malaria. Ini pasti kami akan bekerja sama dengan media untuk menyampaikan lingkungan mana sih yang bersih. Berapa sih kasus malaria dalam dua kali seminggu," imbuhnya.

Reynold berharap dengan adanya program El Matador yang nantinya dilakukan secara serentak, terstruktur dan masif, malaria di Mimika nantinya dapat dikendalikan dengan baik.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa saat ini tim dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas sedang menyusun mikro planning untuk dua periode.

"Itu periode jangka pendek, yaitu untuk bulan Oktober sampai bulan Desember, karena di bulan Januari biasanya kasus malaria itu tinggi setelah Natal tahun baru. Nah kemudian yang berikut adalah untuk jangka menengah yaitu tahun 2023. kementerian Kesehatan punya komitmen untuk bisa mensuport upaya percepatan pengendalian malaria di Mimika itu lebih maksimal," pungkasnya. (Endi Langoebelen)

Top