Reynold Ubra : Kejadian di Alama Menjadi Evaluasi Kita Semua Bagaimana Negara Ini Harus Tetap Ada
Kadis Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra
MIMIKA, BM
Kejadian penembakan yang terjadi di Distrik Alama pada 5 Agustus 2024, membat pelayanan kesehatan disana terpaksa harus dihentikan sementara waktu.
Terkait keadaan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan sudah melakukan rapat bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah.
Kadis Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, Sabtu (10/08/2024) kepada media ini mengatakan ada ada beberapa hal yang diputuskan dalam rapat bersama tersebut.
"Kita sudah rapat bersama (Rabu) Kadis Provinsi Papua Tengah. Jadi langka pertama yang akan kita buat adalah melakukan mental healing dan juga akan difasilitasi Dinkes Provinsi Papua Tengah. Kami juga sudah buat kronologisnya," ungkapnya.
Tterkait pelayanan kesehatan di Alama, menurut Reynold pihaknya akan menunggu petunjuk, arahan dan perintah dari pimpinan kepala daerah.
"Untuk sementara pelayanan kesehatan di atas tidak ada karena kami sudah menarik tenaga kesehatan, padahal efektivitas pelayanan kesehatan selama ini memberikan efek besar buat masyarakat di Alama," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa sebenarnya pihaknya tidak mau ada masyarakat yang tidak terlayani mengingat ada ibu hamil, orangtua dan balita yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan di sana.
"Kami akan buat rapat lintas sektor dengan tokoh-tokoh masyarakat wilayah pegunungan karena kami tidak mau ada masyarakat yang tidak terlayani. Sudah pasti kami akan lakukan konsultasi meminta arahan dari pimpinan untuk rapat tingkat pimpinan forkompimda terkait pelayanan,"ungkapnya.
Menurut Reynold, di Alama bukan hanya tenteng pelayanan kesehatan saja namun ada berbagai program strategis daerah yang dilakukan di wilayah pegunungan.
"Tentu saja pelayanan di bagian pegunungan itu bagian dari tanggung jawab negara, dan kami hadir disana menunjukkan bahwa negara itu hadir untuk menjawab hak rakyat. Kejadian kemarin tentu saja menjadi evaluasi buat kita semua bagaimana negara ini harus tetap ada," jelasnya.
“Hari ini saya mau bilang dari kasus ini bahwa ada masyarakat asli Papua yang punya hak juga untuk dilayani. Kita harus pikirkan bersama bagaimana supaya tetap harus dilayani, maka ini nanti akan kami angkat di forum komunikasi supaya dapat saran dan nasehat baik dari pimpinan kami dan pimpinan TNI-Polri,"sambung Reynold.
Selain itu kata Reynold bahwa dari kejadian ini ada hal yang harus devaluasi secara bersama-sama yaitu terkait mobilisasi orang.
"Karena kita lihat masyarakat pantai pergerakannya tidak terlalu banyak namun masyarakat gunung itu sangat tinggi. Sehingga, orang masuk keluar itu harus ad sistem KTP, kemudian harus ada satu sistem yang dibangun untuk respon cepat," ungkapnya. (Ignasius Istanto)
