Loka POM Mimika Blender 11.000 Tablet Obat DMP
Kepala Loka POM Mimika Rudolf Surya P Bonay, Kepala Bea Cukai Amamapare Mimika, KBO Satresnarkoba Polres Mimika,Iptu Hery Setiabudi saat menuangkan obat DMP ke Blender
MIMIKA, BM
Loka Pengawasan Obat dan Makanan (Loka POM) Mimika memusnahkan 11.000 tablet obat ilegal jenis Dextromethorphan (DMP) hasil pengawasan dan penindakan selama tahun 2025.
Pemusnahan dilakukan dengan cara diblender dan dilarutkan yang dilakukan oleh Kepala Loka POM Mimika Rudolf Surya P Bonay, Kepala Bea Cukai Amamapare Mimika, KBO Satresnarkoba Polres Mimika,Iptu Hery Setiabudi di Kantor Loka POM Mimika, Rabu (27/8/2025).
Kepala Loka POM Mimika, Rudolf Surya P Bonay, mengatakan bahwa, pemusnahan ini dilakukan sebagai langkah tegas untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan berbahaya.
Obat ini diketahui masuk ke Mimika melalui jasa ekspedisi yang menyatakan nama paket tersebut adalah sebagai suku cadang motor.
Nilai ekonomis obat ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp55 juta, dengan harga jual di Timika per 10 tablet sebesar Rp50 ribu.
"Pemusnahan ini merupakan bukti komitmen dalam mencegah penyalahgunaan obat yang dapat membahayakan nyawa,"kata Rudolf.
Rudolf menjelaskan, bahwa obat DMP hanya boleh digunakan sesuai aturan dan pengawasan tenaga kesehatan.
Penyalahgunaan obat dapat menimbulkan dampak serius, baik bagi kesehatan fisik maupun mental, bahkan berujung pada kematian.
Maka itu, pihaknya terus memperketat pengawasan, memperkuat kerja sama lintas sektor, serta melakukan edukasi kepada masyarakat.
"Obat Dextromethorphan (DMP) ini merupakan obat batuk yang telah dilarang beredar dalam bentuk tunggal sejak 2013 karena rentan disalahgunakan terutama oleh remaja karena mudah diperoleh dan dapat menimbulkan efek euforia atau halusinasi,” jelasnya.
”Penggunaan dalam dosis tinggi dapat membuat kerusakan otak, gangguan mental, ketergantungan, bahkan kematian," lanjutnya.
Loka POM Mimika mengingatkan masyarakat agar hanya mengonsumsi obat sesuai resep dokter serta segera melaporkan bila menemukan peredaran obat ilegal.
“Walau kita tidak menemukan tersangka, namun berhasil mencegah peredaran obat-obatan ini. Pada 2024–2025, beberapa kasus bahkan kami tingkatkan hingga proses hukum. Ini wujud sinergi kami dengan Polres, Bea Cukai, dan Kejaksaan untuk melindungi masyarakat,” pungkasnya. (Shanty Sang)
