Agus Patiung Jabat Ketua SPSI Mimika
Pembacaan SK dan pelantikan Badan Pengurus SPSI Mimika Periode 2021-2026
MIMIKA, BM
Agus Patiung menjabat sebagai Ketua PC FSP KEP Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mimika Periode 2021-2026.
Pengesahan dan pelantikan badan pengurus mendasari SK Nomor .2kep.002 /pdsskep/ SPSI/ Prov.Papua/II/2021 yang dilantik oleh Ketua PD FSP KEP SPSI Provinsi Papua, Pakris Umbora di Hotel Horison Timika, Jumat (26/2).
Pelantikan yang juga dirangkaikan dengan HUT SPSI ke-48 ini dihadiri Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, perwakilan Pimpinan Pusat (PP) FSP KEP SPSI, B Sulistiono, Manager Stakeholder Relation PTFI Herman Rumbairusi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan perwakilan perusahan privatisasi dan kontraktor PTFI.
Usai dilantik, Agus Patiung mengatakan dalam setiap organisasi ada dinamika. Namun setiap dinamika yang ada merupakan bagian dari proses kematangan untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih besar.
"Apapun bentuk dinamikanya harus kita hadapi dan selesaikan sehingga organisasi ini dapat dibangun dan berjalan dengan baik," ujarnya.
Ia berharap kepada pihak PTFI, kontraktor dan privatisasi agar selalu membangun hubungan yang baik dan dinamis bersama SPSI.
"Saya dan tim menitip harapan ke depan agar kita selalu bersinergi, membangun komunikasi dan hubungan baik sehingga tercapai kondisi yang menguntunkan kedua belah pihak agar perusahan semakin jaya dan pekerja sejaterah," harapnya.
Ia juga meminta kepada Pemda Mimika agar SPSI semasa kepemimpinannya dilibatkan dalam diskusi pembangunan khususnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
"Kepada semua PUK, jangan pernah takut menyalahkan satu lilin dalam kegelapan. Walau nanti dipadam, akan lahir 1000 lilin yang akan menerangi. Mari kita bergandengan dan berjuang bersama," harapnya.
Ketua PD FSP KEP SPSI Provinsi Papua, Pakris Umbora menyampaikan ucapan selamat kepada Badan Pengurus SPSI Mimika Periode 2021-2026.
"Pelantikan ini adalah awal mulai kita berjuang. Perjuangan harus dilakukan bersama. Selamat bekerja dan lakukan yang terbaik bagi organisasi ini," harapnya.
Mewakili PP FSP KEP SPSI Pusat, Sulistiono mengatakan bahwa nasib buruh di Timika dititipkan di badan pengurus SPSI yang baru dilantik.
"Baik buruk mereka (buruh-red) ditentukan oleh kalian karena tantangan hubungan industrial ke depan tidak semakin mudah. Banyak tantangan dan semakin sulit," ujarnya.
Dikatakan tantangan dunia industrial saat ini semakin komplek diantaranya revolusi industri 4.0, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dinilai tidak berpihak kepada kaum pekerja hingga situasi Covid-19 saat ini yang memporak-porandakan dunia usana.
"Dengan adanya dinamika ini maka kami sangat mengharapkan agar semua stekholder di Mimika baik pemerintah daerah, SPSI dan pengusaha dapat bahu membahu bekerja sama agar kondisi ini cepat membaik," harapnya.
Secara khsusus kepada SPSI Mimika, SPSI Pusat memberikan 4 rekomendasi yang harus dilakukan agar orgnanisasi ini menjadi rumah yang menyenangkan bagi para pekerja.
Pertama, SPSI Mimika harus menjadi mitra dalam hubungan industrial. Artinya SPSI harus hadir sebagai bagian dari solusi menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah.
Kedua, SPSI Mimika harus menjadi partner dalam menyusun kebiijakan khusus yang berhubungan dengan dunia kerja bersama pemerintah daerah sekaligus harus menjadi mitra pemda.
Ketiga, setiap badan pengurus dan anggota SPSI harus taat asas dan regulasi yang sudah ditetapkan dalam AD/ART.
Keempat, organisasi ini harus menjadi organisasi yang taat hukum, akuntable dan transparan, melakuan penguatan administrasi dan selalu membangun solidaritas.
"SPSI Mimika harus menjadi leading union. 6 agenda penguatan organsiasi harus dilaksanakan agar organsiasi ini semakin solid, kuat, mandiri dan profesional. Kalian harus mampu menjadi solusi dalam melindungi, membelah, memperjuangkan dan mensejahterahkan pekerja," ujarnya berpesan.
Harapan Pemda Mimika dan PTFI untuk SPSI
Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob pada momen ini mengingatkan para pengurus SPSI agar apa yang pernah menjadi catatan merah di masa lalu tidak lagi terulang.
SPSI harus menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembangunan terutama dalam hubungan industrial dan ketenagakerjaan.
"Lakukan apa yang menjadi 6 agenda SPSI sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau ada yang kurang pas, sampaikan dengan cara yang baik dan damai. Jalankan tugas dengan baik karena kalian juga membawa nama kami semua. Tetap berusaha sebaik mungkin dalam membangun kerjasama dan menjaga keseimbangan antara pekerja (karyawan) dengan perusahan," ungkapnya.
Wabup menegaskan bahwa tugas utama seorang pekerja atau karyawan adalah bekerja dengan baik. Jangan sampai karyawan malas bekerja namun banyak menuntut.
Ia juga meminta agar organisasi ini jangan sampai mengorbankan para pekerja atau karyawan. Apa yang sudah terjadi di masa lalu, dijadikan pedoman agar membawah organisasi ini semakin lebih baik dan berfaedah bagi para pekerja.
"Jangan sampai sudah ada masalah baru tiba-tiba datang ke kami. Hari ini kita sudah memulainya sebagai awal yang baik, mari kita jalan sama-sama. Ada hal-hal yang tidak berkenan sampaikan juga ke kami baik-baik," harapnya.
Ia meminta badan pengurus untuk menaati aturan dalam AD/RT organisasi, menjaga silahturahmi dan harmonisasi sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai.
"Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran untuk lebih baik ke depan. Jangan membuat karyawan menjadi korban karena organisasi. Dan jangan lupa untuk selalu bersinergi dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah," ujarnya.
Senada dengan Wabup John, Manager Stakholder Relation PTFI, Herman Rumbairusi berharap agar pengalaman di masa lalu tidak lagi terulang.
"Harapan kami ke depan harus terus membangun kemitraan, kebersamaan dan sinergitas untuk bekerja bersama. Perusahan jaya, karyawan sejahtera. Paradigma ini harus kita pupuk sama-sama," harapnya. (Ronald)
