18.641 Keluarga Di Mimika Terima Bansos Sembako dan Minyak Goreng

Penyerahan secara simbolik kepada pemerintah distrik untuk membantu melakukan penyaluran BPS

MIMIKA, BM

Sebanyak 18.641 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Mimka menerima Bantuan Program Sembako (BPS) tahap 2 dan penebalan sembako (BPS Minyak Goreng).

BPS ini akan diterima KPM dengan data BNBA (By Name By Address) yang tersebar di beberapa distrik.

Kepala Kantor Pos Timika, Junaidi Nur mengatakan, KPM akan menerima pembayaran sebesar Rp600.000 untuk 3 bulan.

Rincian BPS per bulan sebesar Rp200.000 ditambah dengan alokasi BLT minyak goreng selama 3 bulan (April, Mei, Juni) sebesar Rp 300.000.

"Jadi 1 KPM menerima Rp. 900.000 untuk bulan April, Mei dan Juni," tutur Junaidi.

Junaidi mengatakan, Data KPM sebanyak 18.641 dan Kantor Pos sebagai penyalur sudah melakukan pembayaran sejak tanggal 9 April hingga 20 April 2022 telah mencapai realisasi sebesar 10.596 KPM.

Berdasarkan data tersebut, 6 distrik dalam kota sebanyak 12.125 KPM. Realisasi sudah dilakukan kepada 9.896 KPM dan masih menyisahkan 2.259 KPM.

"Yang akan kita bagikan sekarang untuk 12 distrik di pedalaman. Kita masukkan dalam Mimika klaster 3 yang terdiri dari 12 distrik dimana alokasinya sebesar 6.516 KPM dan telah kita bayarkan 730 per tanggal 20 kemarin. Sisanya 5.786 KPM yang akan kita serahkan melalui perwakilan," jelasnya.

Dijelaskan, Program ini terselenggara karena kerja sama antara Kementerian Sosial dan Kantor Pos Indonesia yang dipercayakan sebagai penyalur dana dari bantuan ini.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Yulianus Sasarari mengatakan, Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaaan undang-undang dasar negara 1945.

Dimana negara wajib memberikan rasa sejahtera bagi warga negara sehingga melalui kebijakan Presiden RI, hal inintelah sejak beberapa tahun lalu.

"Apa yang pemerintah lakukan ini adalah dalam rangka membantu masyarakat. Pemerintah sadar bahwa 2 tahun terakhir ini pandemi sangat mengganggu kita dan kita tidak bisa bergerak. Mereka melihat itu dan mengangkat harkat dari pada kehidupan warga negaranya lewat para Menteri," ujarnya.

Sementara terkait data, Sasarari mengatakan Kantor Pos dipercayakan melakukan penyaluran yang mana datanya telah dipatenkan oleh Kementerian Sosial.

"Kami harap pada distrik untuk menyalurkannya dengan baik. Kita belajar dari hal yang kemarin, karena negara kasih ini untuk rakyat supaya ada kehidupan yang layak dan sehat untuk warga kita. Jumlahnya harus sesuai dengan yang harus di terima KPM," tegasnya. (Shanty)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top