ekonomi pembangunan

Salah satu SPBU yang ditutup sementara

MIMIKA, BM

PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku telah melakukan pembinaan terhadap 19 SPBU yang tersebar di wilayah Papua dan Maluku selama periode bulan Januari hingga Agustus 2026.

Langkah nyata tersebut merupakan komitmen PT Pertamina Patra Niaga dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap operasional serta pelayanan SPBU dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan pembinaan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya Pertamina memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan kegiatan operasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku.

“BBM bersubsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyaluran harus dilakukan secara tertib, tepat sasaran dan sesuai aturan,"kata Ispiani.

Ispiani mengatakan, pembinaan SPBU merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi yang kami lakukan untuk menjaga kepatuhan dalam penyaluran BBM bersubsidi sekaligus memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Ia menjelaskan bahwa 19 SPBU tersebut diberikan pembinaan berupa penghentian sementara distribusi Pertalite maupun Biosolar sesuai pelanggaran yang dilakukan dalam periode waktu tertentu.

Dari 19 SPBU tersebut tersebar antara lain 2 SPBU di Kota Jayapura, 4 SPBU di Kota Sorong, 2 SPBU di Kabupaten Lanny Jaya, 1 SPBU di Kabupaten Merauke, 2 SPBU di Kabupaten Mimika, 1 SPBU di Kabupaten Puncak Jaya, 1 SPBU di Kabupaten Nabire, 1 SPBU di Kabupaten Halmahera Selatan dan 5 SPBU di Kota Ambon.

“Kami ingin memastikan setiap SPBU yang mendapatkan pembinaan benar-benar melakukan perbaikan agar seluruh SPBU tersebut dapat melakukan pelayanan yang baik, menjalankan operasional secara tertib dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada konsumen. Karena itu, setelah tindakan diberikan, Pertamina Patra Niaga tetap melakukan monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pengelola SPBU,”ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga akan terus melakukan pengawasan terhadap lembaga penyalur di seluruh wilayah Papua Maluku. Hal ini menjadi komitmen perusahaan yang ditugaskan menyalurkan BBM subsidi agar setiap penyaluran kepada masyarakat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Proses pengawasan pun tidak dapat kami lakukan sendiri, Pertamina Patra Niaga selalu terbuka terhadap informasi dari masyarakat. Apabila ada pelayanan atau proses penyaluran BBM di SPBU yang dinilai tidak sesuai, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Contact Center 135. Informasi tersebut akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan,”pungkasnya. (Shanty Sang)

Penandatangan nota kesepahaman GTRA

 MIMIKA, BM

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika terus memperkuat pelaksanaan reforma agraria melalui rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka mendukung program reforma agraria.

Bertempat di Aula Kantor BPN Mimika, rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria (GTRA) tahun 2026 dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Bupati Mimika, Johannes Rettob menyampaikan, reforma agraria merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan sosial, kepastian hukum atas tanah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya agraria yang berkelanjutan.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria sebagai salah satu landasan dalam mempercepat penyelenggaraan reforma agraria di seluruh wilayah Indonesia," kata Bupati JR.

Bupati mengatakan, bahwa dalam konteks Kabupaten Mimika, pelaksanaan reforma agraria memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri. Kabupaten Mimika memiliki wilayah yang luas, keragaman masyarakat, keberadaan masyarakat hukum adat, serta berbagai kepentingan pembangunan yang berkaitan langsung dengan tanah dan sumber daya alam.

Oleh karena itu, pelaksanaan reforma agraria di Mimika tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan koordinasi, kolaborasi, komunikasi, antara serta komitmen bersama pemerintah daerah, kantor pertanahan, instansi vertikal, masyarakat, masyarakat hukum adat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

"Saya memandang bahwa GTRA Mimika mempunyai peran yang sangat strategis dalam memastikan agar pelaksanaan reforma agraria dapat berjalan secara terarah, terpadu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Ia berharap, rakor ini tidak hanya membahas persoalan administrasi dan teknis pertanahan, tetapi juga dapat membangun kesamaan persepsi dan kesepahaman bersama mengenai arah kebijakan reforma agraria di Mimika.

Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya penataan dan penguatan data pertanahan. Data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan dasar yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan, permasalahan pertanahan, serta
penyelesaian pelaksanaan program reforma agraria.

Menurutnya, penandatanganan berita acara kesepahaman dan kesepakatan bersama mengenai arah kebijakan dan penanganan reforma agraria di Mimika hendaknya tidak berhenti sebagai sebuah dokumen seremonial.

"Kesepakatan tersebut harus menjadi komitmen bersama yang benar-benar diimplementasikan melalui program, kegiatan, koordinasi, dan tindak lanjut yang nyata di lapangan. Kami pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung penyelenggaraan reforma agraria sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,"ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPN Mimika, Yosep Simon Done mengatakan, pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset melalui legalisasi tanah, tetapi juga wajib diimbangi dengan penataan akses guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakatnsecara berkelanjutan.

​“Secara legalitas, BPN bertanggungjawab memberikan legalitas aset melalui sertifikasi. Namun, untuk penataan aksesnya menjadi tanggungjawab bersama pemerintah daerah melalui koordinasi lintas OPD, guna menghidupkan potensi ekonomi masyarakat di sektor pertanian, peternakan, maupun UMKM,” ujar Yosep. ​Pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 274 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim GTRA. 

Sebelum digelarnya rapat koordinasi ini, tim GTRA telah melakukan sejumlah langkah awal, mulai dari verifikasi indikator Reforma Agraria hingga pendataan langsung ke lapangan.

​Berdasarkan pendataan sementara, tim GTRA telah mengidentifikasi beberapa kelompok tani potensial, di antaranya Kelompok Tani Maha Rohani di Kelurahan Mimika Asri Barat dan Kelompok Tani Dogi-Dogi di Kelurahan Mimika Baru. 

"Hasil verifikasi ini nantinya menjadi dasar penetapan kampung atau kelurahan yang difokuskan sebagai Kampung Reforma Agraria," ujarnya.

​Meski demikian, kata Yosep, tim di lapangan mencatat sejumlah kendala utama yang dialami para pelaku usaha dan petani lokal, yakni keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha. Akses transportasi dan infrastruktur jalan menuju lokasi produksi yang belum memadai (seperti pada sentra pengolahan sagu).

Lainnya, keterbatasan modal kerja dan biaya operasional. Akses pemasaran serta kapasitas produksi yang masih terbatas.

​katanya, guna mengatasi berbagai persoalan tersebut, rapat koordinasi ini merumuskan beberapa rencana tindaklanjut strategis, seperti pemutakhiran data lapangan, penyaluran bantuan sarana produksi, pendampingan olahan dan kemasan produk, hingga pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi pertanian dan jalan akses.

​"Hasil akhir dari koordinasi dan rekomendasi tim daerah ini selanjutnya akan dilaporkan ke tim GTRA Pusat yang dikepalai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian ATR/BPN," pungkasnya. (Shanty Sang)

Telkomsel saat menyerahkan bingkisan kepada pelanggan telkomsel di hari pelanggan

MIMIKA, BM

Telkomsel memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026, Telkomsel mengusung semangat “Sepenuh Hati, Memahami” sebagai bagian dari komitmen “Melayani Sepenuh Hati”.

Melalui momentum ini, Telkomsel Regional Maluku dan Papua menghadirkan rangkaian interaksi dan apresiasi bagi pelanggan di Regional Maluku dan Papua di 26 GraPARI.

Setiap tahunnya, pada peringatan Hari Pelanggan Nasional, Telkomsel tidak hanya menghadirkan layanan yang lebih dekat dan personal, tetapi juga membuka ruang dialog bagi pelanggan untuk memperoleh informasi, mendapatkan solusi atas kebutuhan layanannya, serta menyampaikan pengalaman, masukan, dan harapan secara langsung.

"Inisiatif ini menjadi wujud komitmen perusahaan untuk terus memahami kebutuhan pelanggan dan menghadirkan layanan yang semakin relevan dengan perkembangan gaya hidup digital masyarakat," Kata Manager Customer Care Operations Telkomsel Region Maluku and Papua, Andi Triwidarto.

Andi mengatakan, Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi Telkomsel Regional Papua dan Maluku untuk menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pelanggan yang terus memilih Telkomsel. Melalui semangat ‘Sepenuh Hati, Memahami’.

"Kami ingin semakin dekat dengan pelanggan, mendengarkan kebutuhan dan aspirasinya, serta memastikan mereka dapat memperoleh informasi dan solusi yang tepat sesuai kebutuhannya. Komitmen untuk mendengarkan dan memberikan pelayanan terbaik ini kami jalankan setiap hari, tidak hanya pada Hari Pelanggan Nasional," Ujarnya.

Katanya, di Hari Pelanggan Nasional 2026, pelanggan terpilih yang datang dan bertransaksi di sejumlah GraPARI juga memperoleh kejutan sederhana berupa cokelat, kue mini, atau sajian lokal yang dilengkapi ucapan terima kasih. Apresiasi ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengalaman pelayanan yang hangat, humanis, dan berkesan.

Dengan dukungan 465 GraPARI di seluruh Indonesia, Telkomsel terus memperkuat peran GraPARI sebagai ruang pelayanan yang solutif, tempat pelanggan memperoleh bantuan sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung.

"Setiap masukan akan menjadi bagian penting dalam menyederhanakan proses, meningkatkan kualitas interaksi, dan menghadirkan solusi yang semakin sesuai kebutuhan pelanggan," ungkapnya.

Ia menambahkan, Telkomsel menghadirkan berbagai program dan promo spesial bagi pelanggan, di antaranya biaya pasang baru IndiHome melalui GraPARI hanya Rp45.000 hingga 6 September 2026, perangkat Orbit Star Lite dengan harga khusus Rp299.000 hingga 14 September 2026 dengan kuota terbatas sesuai ketersediaan stok, serta potongan tagihan bulan pertama untuk pelanggan baru Telkomsel Halo dengan paket mulai Rp120.000 hingga 10 September 2026. Selain itu, pelanggan juga dapat menikmati program Pasang IndiHome Sehari Jadi, penukaran Telkomsel Poin dengan berbagai keuntungan menarik di GraPARI pada 4 September 2026, serta beragam promo eksklusif melalui aplikasi MyTelkomsel. Ketersediaan program dapat berbeda di setiap lokasi dan berlaku sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Ernesto salah seorang pelanggan yang yang berkunjung ke GraPARI pada Hari Pelanggan Nasional, mengungkapkan, telah menjadi pelanggan Telkomsel sejak 2017, baik untuk layanan seluler SIMPATI maupun IndiHome. Kedua layanan tersebut sangat mendukung kegiatan akademiknya selama kuliah.

"Hari ini saya datang ke GraPARI untuk melakukan pembayaran tagihan IndiHome. Pelayanan dari Customer Service sangat baik dan ramah, serta permasalahan saya dapat diselesaikan dengan cepat. Saya berharap Telkomsel terus memberikan pelayanan terbaik dan mendukung mahasiswa dalam kegiatan belajar dan berkarya," tutup Ernesto. (Shanty Sang)