nasional

Johni Lingga saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan

MIMIKA, BM

PT Freeport Indonesia dipanggil DPRD Mimika guna menjelaskan secara detail bagaimana penanganan mereka terhadap pandemi Covid-19 yang kini terus mengalami peningkatan di Tembagapura.

Pemanggilan dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksnakan di aula pertemuan Kantor DPRD, Senin (18/5).

Hadir dalam pertemuan ini, Ketua DPRD Mimika Robby Omaleng bersama wakil ketua 1 dan 2 serta sejumlah anggota DPRD lainnya.

Sementara PTFI diwakili oleh Johni Lingga, Vice Presiden Hubungan Pemerintahan dan Manager RS Kuala Kencana dr. Firdi Permana.

“Kami diundang DPRD untuk menjelaskan apa yang dilakukan PTFI terhadap penanganan Covid-19. Mengapa jumlah pasien positif terus mengalami peningkatan dan apa saja yang sudah kami lakukan sejauh ini,” terangnya kepada BeritaMimika, usai mengikuti RDP dengan DPRD Mimika.

Ia mengatakan sebanyak 102 karyawan PTFI telah terjangkit virus corona. Namun dari jumlah ini 26 pasien positif dinyatakan sembuh.

“Dari 76 pasien positif saat ini, hanya 9 orang dirawat sebagai pasien di Rumah Sakit Tembagapura dan hanya 2 yang pakai ventilator. Sedangkan yang lainnya diisolasi karena mereka positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Jadi 102 pasien ini tidak semuanya dirawat di rumah sakit. Kenapa sekarang banyak yang sembuh karena kami beri asupan gizi dan vitamin secara kontinue,” jelasnya.

Johni Lingga mengatakan sejak 25 Maret mereka telah melakukan penutupan akses ke high land dan low land. Di setiap lingkungan kerja PTFI secara rutin terus mengkampanyekan social distancing.

Penerapan Social Distancing dilakukan diantaranya di tren pengakut karyawan yang biasanya memuat 100 orang kini hanya untuk 20 orang. Bus karyawan yang biasanya memuat 60 penumpang kini maksimal 20 penumpang.

Meja makan yang biasanya digunakan untuk 8 karyawan dibatasi menjadi hanya 4 orang. Makanan untuk karyawan juga kini hnaya menggunakan kotak. Semua karyawan termasuk keluarga wajib menggunakan masker, jika tidak digunakan maka akan mendapatkan teguran.

“Kita punya tim pengawas dari Departement Public Health Malaria Control yang tugasnya tracing, testing dan isolasi dan yang melakukan pencarian tracing kontak. Mereka juga yang akan menegur yang tidak menggunakan masker,” ungkapnya.

Jumlah karyawan yang saat ini aktif bekerja juga tidak semaksimal waktu normal. Bagian adminitrasi juga tidak diperbolehkan bekerja penuh, banyak yang diistirahatkan.

Selain pengetatan Social Distancing, PTFI juga mengupgrade fasilitas kesehatan dalam upaya memutuskan mata rantai penularan dan perawatan guna percepatan penyembuhan bagi karyawan yang terjangkit Covid-19.

PTFI menyediakan 1000 tempat tidur di ruang karantina, menambah kapasitas ruangan dari 50 menjadi 170 di Rumah Sakit Tembagapura. Mereka juga mendatangkan dokter tambahan dari Jakarta dan Makassar.

Selain itu melakukan pengadaan dua alat tes Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk corona dan pengadaan 8 alat ventilator.

“Kemarin pemeriksaan meningkat drastis karena swab tes PCR sudah dioperasikan di Klinik Kuala Kencana. Tanggal 13 kemarin kota sudah gunakan jadi sekarang tidak harus menunggu 3-5 hari lagi kalau dikirim ke Jayapura. Mimika sudah tidak perlu tunggu lagi dan saya sudah sampaikan ke Pemda Mimika untuk sama-sama kita gunakan alat ini,” jelasnya.

“Kami punya 2 alat PCR tapi 1 yang dioperasikan karena dengan 1 mesin saja kita bisa periksa 100 sample dan ini sudah cukup. 1 lagi kita siapkan hanya untuk jaga-jaga kalau memang peningkatan drastis terjadi,” ujarnya.

Johni Lingga juga menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia sangat mendukung rencana pembelakukan Pembatasan Sosial Secara Meluas (PSSM) oleh Pemda Mimika.

“Kami sangat mendukung kebijakan pemda untuk hal ini karena menurut kami ini sangat bagus. Bahkan kami di lingkungan kerja juga sudah terapkan hal ini. Kami juga selama ini lakukan pengawasan ketat di porsite termasuk pengiriman logistik melalui kapal maupun pesawat,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Robby Omaleng mengatakan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat,  PTFI  telah melakukan sejumlah upaya Sosial Diatancing namun hal ini harus lebih dipertegas.

“Pembatasan sosial harus dilakukan secara ketat sehingga langkah-langkah yang diambil PTFI harus juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah terutama tentang rencana pembelakukan Pembatasan Sosial Secara Meluas (PSSM). Mereka harus memiliki rencana strategis terkait hal ini terutama dari mile 38-68,” ungkapnya.

Robby mengatakan PTFI sejauh ini telah melakukan upaya pemutusan dan penyembuhan pasien Covid-19 secara serius. Mereka bahkan sangat siap secara SDM dalam menghadapi situasi ini.

“PTFI sangat siap menghadapi hal ini. Hanya saja penambahan PDP, ODP dan OTG sangat tinggi sehingga mereka harus lebih konsen melakukan pemutusan mata rantai penularan ini agar tidak terlalu lama. Kami tidak ragukan cara kerja mereka hanya saja hal-hal seperti inilah yang harus kami ingatkan,” ungkapnya.

“Kami juga sangat mengapresiasi langkah cepat mereka dalam mengetahui tingkatan penyebaran wabah termasuk bagaimana mereka dapat mempercepat proses penyembuhan. Dengan pengadaan alat PCR maka kami yakin akan semakin cepat penanganan virus ini dan PCR juga dapat digunakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memerangi Covid-19 di Mimika,” jelasnya. (Ronald) 

Ilustrasi demo karyawan karena PHK (Foto Google)

MIMIKA, BM

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, meminta semua perusahaan yang beroperasi di Mimika agar mempertimbangkan secara matang dan bijaksana untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di tengah situasi pandemi Covid-19.

Kepala Disnaker Mimika Ronny S Marjen kepada BeritaMimika mengatakan perusahaan wajib mempertimbangkan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19, termasuk dalam hal PHK karyawan.

"Di tengah situasi pandemi Covid-19 sekarang ini besar harapan kami agar seluruh perusahaan yang beroperasi di Mimika turut serta dan terlibat penuh dalam upaya-upaya penyelamatan terhadap dampak Covid-19 ini,” ujarnya.

Ia mengatakan terkait dengan perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha, sudah ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2020 yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan.

Salah satu hal yang diatur dalam surat edaran Menaker ini adalah segala bentuk keputusan yang diambil oleh perusahaan terhadap pekerja wajib dibicarakan terlebih dahulu dengan perwakilan pekerja baik melalui serikat pekerja (SPSI) maupun serikat buruh (SBSI).

Ronny mengakui ada sejumlah perusahaan subkontraktor PT Freeport Indonesia telah melakukan PHK karyawannya, dimana hingga 8 Mei lalu jumlah karyawan yang mengalami PHK sebanyak 154 orang.

“Beberapa kasus PHK kini sedang dalam proses mediasi dengan kami Disnaker Mimika. Masih ada dua kali lagi tahapan untuk proses mediasi kasus-kasus tersebut. Bagaimana kelanjutannya, nanti akan kami informasikan," kata Ronny.

Disnaker Mimika juga meminta semua perusahaan menerapkan protokol kesehatan di seluruh area kerja guna meminimalisasi kasus penularan Covid-19 pada karyawan.

"Sebagai contoh PT Freeport itu tergabung dalam gugus tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Mimika. Setiap hari mereka selalu mengup-date informasi terkait penanganan Covid-19. Perusahaan-perusahaan yang ada di bawahnya juga harus melakukan hal serupa yaitu wajib menerapkan protokol kesehatan di bidang ketenagakerjaan, sebab ada banyak sekali perusahaan subkontraktor yang ada di area Freeport," ungakpnya.

Ronny juga mengingatkan semua perusahaan untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan yang akan merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah mendatang.

"Kondisi keuangan masing-masing perusahaan sekarang ini tentu cukup menyulitkan, tapi tidak boleh menjadi alasan tidak membayarkan THR kepada karyawan. Bagaimana kondisi di internal perusahaan maka wajib dibicarakan dengan serikat pekerja atau serikat buruh secara transparan sehingga karyawan mendapatkan informasi yang sama dan mendapatkan manfaat dari THR yang akan dibayarkan," jelas Ronny.

Disnaker Mimika terus memonitor situasi dan kondisi di masing-masing perusahaan selama masa pandemi Covid-19 dengan membuka posko pengaduan.

"Masalah apa saja yang terjadi di lingkungan perusahaan yang bisa berdampak kepada pekerja silakan diadukan kepada kami agar kami dapat memonitor dan mengetahui kondisi riilnya di lapangan seperti apa,” ujarnya.

“Dengan adanya berbagai pembatasan saat ini, dimana karyawan dari Tembagapura tidak bisa turun ke Timika maupun sebaliknya dari Timika tidak bisa naik ke Tembagapura maka pengawasan ketenagakerjaan sulit dilakukan. Kalau ada sesuatu, mohon segera dilaporkan agar kami dapat mengambil langkah-langkah untuk perlindungan pekerja," imbau Ronny Marjen. (Ronald)

Alat Sysmex ini merupakan pemeriksaan awal untuk diagnosis Covid-19 

MIMIKA, BM

PT Freeport Indonesia mulai menggaungkan perang medis dalam artian lebih sistematis dan komplit terhadap penularan Covid-19 di areal operasinya baik di Tembagapura maupun Kuala Kencana.

PTFI tidak ingin wabah ini semakin merebak dan membuat banyak karyawan mereka terinfeksi penularannya.

Pasalnya, untuk Mimika, Tembagapura merupakan penyumbang terbanyak kasus ini. Bahkan provinsi pun menyatakan sebagai cluster penularan terbesar di Papua.

Guna menangani pandemi COVID-19, PT Freeport Indonesia (PTFI) terus memperkuat sistem perlindungan kesehatan dengan meningkatkan jumlah rapid test dan menambah kapasitas pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR), menambah jumlah tenaga medis, serta memperbanyak jumlah akomodasi isolasi.

Alat thermal scanner ini sedang diuji-coba di Tembagapura

Demi menjaga keselamatan dan kesehatan lebih dari 25.000 karyawan dan kontraktornya, penyedia layanan medis PTFI telah dan terus memperluas jangkauan pemeriksaan agar dapat mengidentifikasi kasus positif secara lebih cepat dan melakukan tracing guna menahan laju penyebaran virus.

Saat ini, di area kerja telah tersedia alat tes PCR dan sekitar 50.000 alat rapid test, sehingga PTFI dapat cepat mendeteksi dan mengisolasi mereka yang terinfeksi, memberikan perawatan medis yang diperlukan, dan mengambil langkah mitigasi yang tepat.

Peningkatan kapasitas pemeriksaan ini merupakan tambahan dari berbagai upaya mitigasi yang telah dilakukan sebelumnya, seperti pemeriksaan suhu karyawan, penerapan jarak fisik, pembatasan perjalanan, peningkatan upaya sanitasi, dan larangan pertemuan dalam jumlah besar.

“Kesehatan dan keselamatan seluruh karyawan adalah prioritas utama PTFI. Kami telah dan terus bekerja bersama International SOS tanpa mengenal lelah, serta berkoordinasi erat dengan pemerintah untuk menyediakan penanganan medis terbaik yang dapat kami berikan sesuai dengan prosedur mitigasi global Covid-19. Kami bersyukur, penanganan para pasien Covid-19 menunjukkan hasil yang baik, dengan semakin banyaknya karyawan yang hampir sembuh,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.

Salah satu alat PCR yang digunakan di Klinik Kuala Kencana

PTFI juga melakukan peningkatan kapasitas perawatan COVID-19 di area kerja, di antaranya dengan menambah ruang rawat dan ruang isolasi di Rumah Sakit Tembagapura, serta alat bantu pernapasan (ventilator) bagi yang memerlukannya.

Selain itu, Klinik Kuala Kencana juga sedang disiapkan agar dapat melayani rawat inap dan akan segera tersertifikasi sebagai laboratorium pemeriksa RT-PCR yang dapat mengonfirmasi diagnosis COVID-19.

“Kami akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika agar hasil pemeriksaan dapat dianalisa di laboratorium Klinik Kuala Kencana, tidak lagi di Laboratorium Kesehatan Daerah Jayapura. Ini akan membantu kami untuk menangani kasus COVID-19 secara lebih cepat,menyediakan kapasitas tes yang lebih luas bagi lebih banyak komunitas agar dapat melindungi keselamatan mereka, dan mengurangi beban kerja yang ada pada institusi kesehatan publik,” lanjut Tony.

Sementara itu, untuk kategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) yang perlu diisolasi, PTFI telah menambah jumlah fasilitas isolasi sehingga kini dapat memuat lebih dari 750 orang di Tembagapura dan 150 orang di Dataran Rendah (Mile 38).

Proses keselamatan dan kualitas pemeriksaan PCR 

Termasuk di dalamnya adalah asrama di Mimika Sport Complex yang selama masa pandemi telah dialihfungsikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menjadi tempat isolasi bagi masyarakat Timika.

Diharapkan dengan berbagai upaya ini, RSUD dapat lebih berkonsentrasi untuk menangani pasien yang benar-benar membutuhkan perawatan medis khusus.

Chief Medical Officer International SOS dr. Darma Irawan mengatakan, fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga medis yang ada di Tembagapura serta Kuala Kencana cukup untuk menangani berbagai skenario yang telah disiapkan. Namun, untuk berjaga-jaga, mereka telah dan akan terus menambah jumlah tenaga medis, serta fasilitas kesehatan pendukung lainnya.

Perlengkapan laboratorium pendukung diagnosis Covid-19 milik PTFI

PTFI juga telah dan terus mendukung masyarakat setempat dengan memberikan bahan makanan kepada masyarakat asli setempat, menyediakan transportasi kargo Alat Pelindung Diri ke Papua, dan mendanai sejumlah upaya lainnya melalui berbagai institusi kemasyarakatan.

Hingga saat ini, bantuan untuk berbagai upaya pencegahan dan mitigasi tersebut telah mencapai lebih dari Rp 17 miliar.

“Prioritas dan fokus utama kami tetap pada kesehatan dan keselamatan karyawan, bersama dengan keluarga mereka dan komunitas di sekitar kami. Di tengah situasi yang terus berkembang, tim kami senantiasa mengevaluasi dan menerapkan berbagai upaya tambahan guna menjamin keselamatan mereka dan membantu memitigasi penyebaran COVID-19,” tutup Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. (Ronald)