Bupati Resmi Buka MPLS Sekolah Rakyat, Dinsos Jaring 88 Anak Siap Masuk Asrama
Bupati Mimika Johanes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong saat menarik tirai papan nama sekolah rakyat
MIMIKA, BM
Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Kabupaten Mimika Tahun Ajaran 2025/2026 resmi dimulai pada Jumat, 10 Oktober 2025.
Kegiatan yang digelar di Bekas gedung Wisma Atlet PON XX di Jalan SP 2-SP 5, dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika Johanes Rettob didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dan Kepala Balai Besar Kemensos RI Regional VI Jayapura, John. Mampioper.
Untuk diketahui, Kabupaten Mimika menjadi lokasi Sekolah Rakyat ke-76 (SRT 76) se-Indonesia, yang digagas oleh Kementerian Sosial RI, dan Dinas Sosial (Dinsos) Mimika dan telah berhasil menjaring 88 anak yang siap masuk asrama SRT 76 ini.
Kepala Balai Besar KEMENSOS RI Regional VI Jayapura, John Mampioper, G.DipDevPrac., M.Eng mengatakan, Sekolah Rakyat di Mimika merupakan SR ke-76 dan SR ini masih berstatus rintisan, karena SR masih menggunakan bangunan sementara milik aset daerah.
Sebelumnya gedung ini tidak terawat namun dari Pemerintah Pusat melakukan perbaikan.
“Sekolah Rakyat ini merupakan bukti komitmen kepala daerah, karena ini adalah program pusat, dengan terbentuknya SR dan adanya peserta didik maka hal ini menjadi bukti, Mimika memiliki SDM yang mumpuni untuk menjalankam program pusat,”ujarnya.
Ia berpesan agar Sekolah Rakyat ini tidak ada bullyng, karena pembentukan Sekolah Rakyat ini dilakukan untuk membangun karakter dan latar belakang anak-anak agar menjadi pribadi yang lebih baik.
“Pesan dari pak Presiden Prabowo, orang tua boleh susah tapi anak-anaknya jangan sampai susah, sehingga program ini dilakukan agar memberantas kemiskinan,” pesan John.
Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, pelaksanaan Sekolah Rakyat ini memang sedikit terlambat, namun Pemerintab Kabupaten Mimika melakukan semua proses dengan cepat, sehingga Sekolah Rakyat ini dapat terlaksana.
Sementara, untuk pembangunan sekolah rakyat nantinya akan dilanjutkan dengan jenjang SD, SMP hingga SMA.
“Pelaksanaan sekolah rakyat ini kami kejar diwaktu-waktu akhir, dan memang kita Pemerintah Daerah Mimika hanya menyiapkan siswa, semua pembangunan dan proses sekolah rakyat ini ditanggung Kementerian Sosial. kami berharap nantinya dengan gedung yang baru akan ada jenjang lainnya,” ungkap Bupati John.
Plt Kepala Dinas Sosial Mimika, Devota Maria Leusubun, SH., MH menjelaskan, sebelumnya Dinas Sosial berhasil melakukan assessment 100 siswa, namun ada kendala-kendala dilapangan, seperti saat penjemputan siswa tidak ada dirumah bahkan ada siswa yang juga menolak, sehingga 88 anak yang tersisa.
“Assessment kita lakukan dengan benar-benar melihat bagaimana kondisi siswa di lapangan, sehingga hasil dari pencarian 88 anak ini sesuai dengan kriteria dari pusat yang benar-benar melihat anak yang kurang mampu,” tutur Devota.
Ia menambahkan, dalam sekolah rakyat ini terdapat 33 pendidik yang akan menjalankan sekolah rakyat 24 jam. Namun jumlah pengajar ini dinilai masih kurang. Sehingga diharapkan adanya penambahan pendidik.
“Kami masih kekurangan pendidik untuk menjadi pembimbing dan penjaga anak-anak di asrama, namun yang ada ini akan kita maksimalkan. Sedangkan untuk kurikulum yang akan diajarkan lebih kepada kepemimpinan bahkan pembentukan karakter dengan nilai kebangsaan,” pungkas Devota. (Shanty Sang)
