pendidikan

Kadisdukcapil Mimika, Slamet Sutejo

MIMIKA, BM

Dalam rangka turut memperingati rangkaian Hardiknas dan Percepatan Target Nasional dalam Pelayanan Adminduk, maka Dukcapil Mimika pada Tahun 2021 ini akan melakasanakan program "Dukcapil Mimika Goes to School".

Dukcapil mendatangi sekolah untuk memberikan pelayanan adminduk secara langsung kepada pelajar baik jenjang SMA/SMK, SMP maupun SD dengan target melakukan 5000 perekaman eKTP bagi pemula usia 17 Tahun, 5000 penerbitan Akte Kelahiran dan 5000 Kartu ldentitas Anak (KIA).

Pada tahap awal ini sebelum memasuki tahun ajaran baru pelayanan akan dilakukan pada hari kamis-jumat tanggal 29-30 April 2021 bertempat di SMA N 1 Mimika.

Selanjutnya pada tanggal 3-4 Mei 2021 di Sentra Pendidikan SP5 serta ke Kokonao pada tanggal 6-8 Mei 2021. Setelah liburan sekolah nanti akan dilanjutkan ke sekolah lainya.

"Melalui program ini Dukcapil Mimika akan memberikan sosialisasi dan pelayanan secara langsung tentang pentingnya kepemilikan dokumen adminduk bagi setiap warga lndonesia khususnya bagi para pelajar siswa-siswi," ujar Kadisdukcapil Mimika, Slamet Sutejo.

Menurutnya, dengan memberikan pemahaman sedini mungkin tentang kepemilikan dokumen adminduk yang valid dan akurat maka akan mempermudah pemerintah untuk memberikan pelayanan publik kepada warga, khususnya para pelajar.

"Karena untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi tentunya dokumen adminduk baik itu eKTP, akte kelahiran dan KIA yang berbasis NIK sudah pasti sangat diperlukan," ungkapnya.

Melalui BM, Slamet Sutejo menyampaikan terima kasih atas atensi, dukungan dan kerjasamana yang baik dari Dinas Pendidikan, para kepala sekolah dan jajaranya serta stakeholders terkait lainnya atas dukungan mereka terhadap program Goes To Scholl Dukcapil Mimika. (Ronald) 

Pelaksanaan ujian sekolah di SMP N 11

MIMIKA, BM

Hari ini, Selsa (27/4) merupakan hari kedua 3.804 siswa SMP dari 58 sekolah di Mimika mulai melaksanakan ujian sekolah. Pelaksanaan ujian ini mulai dilangsungkan Senin (26/4) kemarin.

Kepala Bidang Kurikulum, Dinas Pendidikan Mimika, Manto Ginting saat dihubungi via telepon mengatakan, pelaksanaan ujian ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing sekolah.

Dinas hanya melakukan pemantauan dan tidak lagi berkumpul seperti sebelumnya. Termasuk mengecek soal-soal yang masih disegel.

Diketahui, pelaksanaan ujian kali ini untuk wilayah pesisir dilakukan secara tatap muka. Sedangkan untuk di wilayah kota ada yang mengikuti secara online dan ada yang offline.

Sementara, untuk jadwal dan mata pelajaran yang diujiankan diatur oleh sekolah masing-masing.

"Soalnya dibuat oleh masing-masing sekolah jadi tidak sama soalnya dengan sekolah lain, sehingga tidak ada buka segel soal lagi dari dinas," tutur Manto.

Pelaksanaan ujian di SMPN 11 dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dimana setiap siswa memakai masker dan duduk berjarak.

Pihak sekolah dan Satgas pada sekolah sudah menyiapkan tempat cuci tangan, masker hingga tempat duduk yang diberi jarak 1,5 meter di setiap ruangan ujian.

Kepala SMP Negeri 11 Mimika, Damaris Limbong mengatakan, di sekolahnya ada 243 siswa yang mengikuti ujian. Dengan rincian 203 siswa ujian di sekolah dan 40 lainnya mengikuti ujian secara online dari rumah.

"Untuk siswa yang mengikuti ujian di sekolah telah dilakukan kesepakatan antara sekolah dan orang tua dengan menandatangani surat pernyataan," tutur Damaris.

Dikatakan, guna menjaga social distancing, satu ruangan kelas yang biasanya diisi 32 siswa saat ini hanya diisi 16 sampai 17 siswa.

"Mereka datang diarahkan langsung mencuci tangan dan masuk ruangan juga duduk dengan jarak 1,5 meter," Ujarnya.

Damaris mengatakan, untuk standar nilai ujian disesuaikan dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) masing-masing mata pelajaran.

Untuk hasil ujian dan kelulusannya juga merupakan hak sekolah dengan melihat nilai kehadiran siswa mengikuti proses belajar, nilai tugas harian hingga nilai ulangan.

"Itu diserahkan sepenuhnya ke sekolah,"katanya.

Selanjutnya, pelaksanaan ujian di SMPN 2 juga dilakukan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mimika, Matius Sedan mengatakan, sebanyak 454 siswa mengikuti ujian secara offline atau manual dan online di sekolah menggunakan komputer sekolah.

"Dalam satu hari hanya ujian dua mata pelajaran sesuai kesepakatan semua kepala sekolah SMP di Mimika. Ujian secara offline di sekolah dilakukan dalam dua sesi yakni mulai jam 08.00 sampai 11.30 WIT dan 11.30 sampai 14.30 WIT," jelas Matius.

Dan untuk siswa yang mengikuti ujian manual mengisi enam ruang kelas. Sedangkan yang online mengisi empat ruang komputer yang juga dibagi menjadi dua sesi ujian.

"Soal-soal yang diujikan juga dibuat oleh sekolah yang tetap mengacu pada ujian tahun-tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan ujian hari pertama ini ada satu siswa yang tidak mengikuti ujian. Bagi siswa yang tidak masuk hari ini, kebijakan kami dari sekolah ada waktu untuk ujian susulan," Ungkapnya. (Shanty)

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memberikan informasi atau keputusan apapun kepada SMA-SMK terkait pelaksanaan sekolah tatap muka.

Hal tersebut ditanggapi Wabup John lantaran adanya beberapa sekolah SMK di Kota Timika yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan.

Guna mengetahui kebenaran informasi tersebut, Wakil Bupati Johannes Rettob mendatangi beberapa sekolah dan mengecek langsung dari beberapa sumber terkait hal ini.

Mengetahui hal tersebut, Wabup John pun mengecek kebenarannya dan setelah mengecek langsung kebenarannya kepada beberapa sekolah ternyata aktivitas di sekolah hanyalah praktek.

"Kami sudah turun dan lihat langsung. Laporan mereka sebenarnya bukan tatap muka belajar, tetapi mereka datang untuk praktek. Karena memang kelasnya untuk kelas praktek,"tutur Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob saat diwawancarai di Hotel Grand Tembaga, Kamis (15/4).

John Rettob menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum menerima satupun laporan dari sekolah bahwa akan melakukan tatap muka secara langsung, walau sebenarnya Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud sudah mengijinkan aktivitas belajar tatap muka.

Sejauh ini pemerintah daerah hanya memberikan ijin kepada siswa kelas VI dan IX untuk melakukan belajar tatap muka dan akan dibahas untuk diperpanjang pada 30 April nanti.

"Untuk tingkat SMA-SMK sendiri belum dibahas karena nanti ada perubahan evaluasi lagi yang akan dilakukan. SMA-SMK ini kita belum bahas untuk kelas 1 dan 2," katanya.

Menurut Wabup John, pada prinsipnya aktivitas tatap muka bisa dilakukan apabila sekolah benar-benar menerapkan protokol kesehatan, memiliki satgas dan mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa.

"Itu adalah prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Jadi sebenarnya tidak masalah, hanya saja secara resmi mereka belum melapor ke kami (pemerintah)," Ujarnya.

Hal lain yang menurut Wabup John juga harus dipertimbangkan dalam belajar tatap muka langsung adalah para guru harus mendapatkan vaksin terlebih dahulu.

"Karena siswa yang berangkat ke sekolah mungkin dalam kondisi sehat dan jangan sampai pulang ke rumah membawa virus. Yang kita fikir anaknya ini, inilah yang perlu ditakutkan," tuturnya.

Wabup Juga meminta agar waktu jam belajar di sekolah yang dimulai 07.30 sampai 12.30 WIT harus diperbaharui karena menurutnya terlalu lama.

"Maksimalnya 3 jam tidak boleh 4 jam karena itu sudah terlalu lama. Ini harus diperhatikan oleh tiap sekolah," tegasnya. (Shanty)