pendidikan

Foto bersama di sela kegiatan

MIMIKA, BM

PT Freeport Indonesia (PTFI) bekerjasama dengan Tempo Institut menggelar pelatihan penulisan Feature dengan melibatkan 20 wartawan dari berbagai media di Mimika.

Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari sejak Senin (13/7/2026) ini berlangsung di Hotel Horison Diana.

Pada pelatihan ini, narasumber yang hadir yakni, Philips Parera mangan Direktur Tempo Data Sains dsn Purwanti Diyah Prabandari selaku Managing Editor Tempo English, Dimas Ibeahim Head Of Product Tempo Media Group dan Martha Warta Silaban sebagai jurnalis.

General Superintendent External Relations PTFI, Rizal menyatakan, mewakili PTFI mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media semua dalam program pelatihan ini.

Bagi PTFI hubungan dengan media merupakan sebuah kemitraan yang berdasarkan dengan profesionalisme, saling menghormati dan tentunya berkomitmen dalam memberikan informasi yang kredibel, berimbang dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami percaya bahwa komunikasi yang baik didasari oleh informasi yang berkualitas sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang kredibel dan juga tentunya akan mendorong pembangunan daerah," kata Rizal.

Katanya, atas dasar itulah PTFI bersama Tempo Institut mengadakan Program pelatihan ini. Namun, program ini tidak berhenti di sini melainkan akan mencakup juga lomba karya jurnalistik dan fellowship.

"Kami apresiasi rekan-rekan Tempo Institut atas kerja sama ini dan tentunya dari teman-teman jurnalis yang berkomitmen terus belajar dan mengembangkan diri. Harapan kami pelatihan ini dapat memberikan kita ruang untuk saling bertukar pengetahuan dan juga memperluas perspektif dan tentunya memperkuat interaksi sesama jurnalis," ungkapnya. (Shanty Sang)

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dan istri Ny. Periana Kemong mencicipi MBG bersama para pelajar

MIMIKA, BM

Arahan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menerapkan kebijakan dua hari tanpa nasi, dengan mengganti karbohidrat menggunakan pangan lokal seperti ubi, singkong dan keladi. Hal tersebut untuk menyerap hasil bumi pedagang lokal sekaligus menggerakkan ekonomi petani.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire mulai menerapkan kebijakan dua hari tanpa nasi tersebut.

Sementara itu, di Mimika, Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG, Emanuel Kemong, menyambut baik konsep pemanfaatan pangan lokal. Namun ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan operasional program berjalan lancar sebelum menyusun regulasi khusus.

“Ganti nasi dengan bahan pangan lokal itu sangat baik, tapi sampai saat ini kita belum membahas hal itu. Kita fokus saat ini, bagaimana program yang sudah berjalan ini bisa berjalan dengan baik terlebih dahulu,”kata Wabup Emanuel.

Terkait wacana penerapan strategi serupa, ia menjelaskan, pemerintah saat ini menyiapkan evaluasi karena pangan lokal masih belum menjadi prioritas secara menyeluruh pada dapur MBG di wilayah Mimika.

“Kalau kita bicara efektif di Mimika mungkin efektif karena pangan lokal juga banyak kita temukan, tapi bagaimana untuk anak-anak. Apakah dapat menerima?,” jelas Kemong.

Maka itu, Wabup Kemong fokus dengan evaluasi sebelum melakukan pengembangan atau penyesuaian pola menu terhadap anak-anak di sekolah.

Namun dirinya tidak menutup kemungkinan mengadopsi strategi penyerapan komoditas lokal untuk menggerakkan ekonomi akar rumput.

“Penggunaan pangan lokal tetap menjadi salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan ke depan setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh namun tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan gizi siswa,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Ketua Satgas MBG Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Mimika, Emanuel Kemong mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pendataan untuk penerapan program di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

“Kami belum bisa memastikan penerapan MBG di wilayah 3T karena kita harus betul-betul memiliki data yang valid,” kata Ketua Satgas MBG, Emanuel Kemong saat ditemui, Senin (6/7/2026).

Emanuel menjelaskan, bahwa pendataan dilakukan untuk menetapkan wilayah 3T, karena penetapan 3T ini belum akurat. Seperti contoh di wilayah Pomako apakah disebut 3T ? Jadi, sebelum penerapan MBG data ini harus jelas.

“Seperti Pomako kita sebut wilayah 3T tapi dapat kita jangkau, kalau tidak kita sebut wilayah 3T, apa yang menjadi penyebabnya. Jadi semua harus kita tetapkan dulu,” jelas Emanuel.

Ia pun mengakui hal tersebut harus ditetapkan bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), maka itu pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada BGN untuk penetapan beberapa hal termasuk dengan wilayah 3T.

“Dalam waktu dekat ini kita akan duduk bersama BGN untuk pembahasan ini, karena kita harus tetapkan bersama,”ungkapnya. (Shanty Sang)