Realisasi Pendapatan APBD Mimika Catatkan Rekor Baru Selama Kabupaten Ini Berdiri
Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/12)
MIMIKA, BM
Realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Mimika per tanggal 7 Desember 2021 capai Rp3.620.632.691.203 dari target Rp4.452.574.556.000.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dwi Cholifa mengungkapkan, bahwa Realisasi saat ini yang sudah mencapai Rp.3,620 triliun merupakan realisasi tertinggi sepanjang Kabupaten Mimika ada.
Sejak tahun 2018, 2019 itu capaiannya hanya Rp3,1 triliun, 2020 hancur karena covid Rp2,3 triliun, 2021 untuk saat ini sudah Rp3,6 triliun dan kalau masuk semua bisa Rp4,2 triliun. Tahun sebelumnya di bawah 3 triliun terus.
"Tahun sebelumnya dibawah Rp3 triliun terus, tapi tahun ini kita sekarang Rp3,6 triliun namun itu kita masih menunggu kurang bayar DBH Pertambangan sebesar Rp430 miliar lebih, DBH Provinsi masih ada Rp112 miliar ditambah BPHTB Rp86 miliar, dan tambah lagi sisa-sisa DAK Rp88,8 miliar yang belum sehingga nanti kita bisa capai Rp4,4 triliun," jelas Kepala Bapenda, Dwi Cholifa saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/12).
Dwi mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan saat ini sudah di proses untuk pembayarannya. Waktu pembayaran tinggal menunggu info dari pusat.
Dijelaskan, APBD induk awal sebesar Rp3,5 triliun namun setelah perubahan naik menjadi Rp4,4 triliun. Pencapaian Rp3,6 triliun berarti telah mencapai 81 persen sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp800 miliar yang harus dikejar.
"Kalau pajak hotel di perubahan dinaikkan tadinya Rp9 miliar sekarang sudah Rp11 miliar dan sudah capai target. Pajak restauran kita masih kejar karena ada dari Pangansari yang 2 atau 3 bulan belum bayar," katanya.
Sementara Pajak hiburan sudah mencapai 93 persen, pajak reklame 89 perse. Pajak penerangan jalan 97 persen, pajak parkir 90 persen dan pajak air tanah 98 persen.
Lainnya, mineral bukan logam capai 99,21 persen, PBB-P2 capai 99,54 persen sementara BPHTB baru 14 persen. Namun jika BPHTB Rp86 miliar dari lapangan golf dibayar maka langsung mencapai 100 persen.
"BPHTB standarnya 15-20 miliar, tapi karena ada baru dari lapangan golf maka targetnya naik. BPHTB ini fluktuatif kalau pajak lain bisa kita hitung potensi," ujarnya.
Dwi berujar, untuk tahun depan akan ditargetkan kisaran yang sama yakni Rp4,4 triliun karena ada peningkatan deviden 2,5 persen dari perubahan KK ke IUPK PTFI.
"Kalau Otsus sudah 100 persen. Kalau DAK ini ada di OPD-OPD pengelola DAK jadi harus di genjot. Artinya, fisiknya selesai di lapangan, harus cepat dimasukkan ke Bappeda dan Keuangan untuk dilanjutkan ke pusat baru tahap terakhir bisa di proses. Kalau terlambat otomatis tidak bisa 100 persen dan akan mempengaruhi APBD Rp4,4 triliun," tuturnya.
Jika saja DBH Pertambangan, DBH Provinsi dan BPHTB masuk sekaligus dan ditambah dengan realisasi saat ini Rp3,620 triliun maka capaian nanti menurut Dwi Cholifah bisa mencapai Rp4,2 triliun.
Sementara untuk kurang bayar, jika DBH dari provinsi dan BPHTB masuk maka Dwi menjamin bahwa APBD aman, namun disisi lain DAK juga harus di genjot agar dapat menggenapi total Rp4,4 triliun.
"Mudah-mudahan bisa capai. Jadi masih kurang Rp200 miliar lagi yang harus dikejar seperti retribusi di dinas-dinas yang mana ada targetnya Rp19 miliar namun baru tercapai Rp16 miliar, begitupun yang lainnnya," ungkapnya
Dikatakan, bahwa semua pekerjaan terakhir dibayar tanggal 15 Desember 2021. Lewat tanggal 15 maka semua pekerjaan dan pembayaran dihentikan. Guna mempercepat hal tersebut, Bappeda saat ini tengah melakukan monitoring lapangan.
"Realisasi saat ini 3,620 triliun merupakan realisasi tertinggi sepanjang Kabupaten Mimika ada. Walau capaian besar tapi masih kurang terus karena belanja semakin banyak. Jika kita potret penerimaan dari 2015-2022 mulai dari perencanaan atau target dan realisasi yang masuk ke kasda maka selalu ada peningkatan yang sangat tajam," ungkapnya. (Shanty)
