Politik & Pemerintahan

Bupati John Akui Dua Kali Dipanggil Polisi Terkait Kasus Dana Hibah KPU Mimika

Bupati Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengakui telah dua kali dipanggil penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika.

Ia menjelaskan, pemanggilan pertama dilakukan saat kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sementara pemanggilan kedua dilakukan setelah perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.

Dijelaskan, pemanggilan kedua merupakan bagian dari pendalaman dan klarifikasi atas keterangan yang sebelumnya diminta penyidik ketika perkara masih dalam tahap penyelidikan.

"Benar, polisi memanggil saya untuk meminta keterangan sebagai saksi. Saya sudah pernah dipanggil pada saat penyelidikan untuk memberikan klarifikasi. Sekarang, setelah status kasus dinaikkan menjadi penyidikan, polisi memanggil saya lagi untuk memberikan keterangan," Kata Bupati John kepada wartawan di Hotel Horison Diana Timika, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, materi yang diklarifikasi penyidik berkaitan dengan proses pemberian hibah kepada KPU Mimika, terutama menyangkut pergantian kepemimpinan daerah yang terjadi selama tahapan pengelolaan dana hibah tersebut.

Bupati menyebutkan, bahwa dalam periode tersebut terjadi beberapa kali pergantian kepala daerah. Karena itu, penyidik perlu meminta keterangan dari para bupati yang pernah menjabat untuk memastikan keterlibatan masing-masing dalam proses hibah KPU.

Ia menegaskan, dirinya tidak mengetahui maupun terlibat dalam proses yang kini tengah ditangani aparat penegak hukum tersebut.

"Saat itu terjadi beberapa kali pergantian bupati. Ada empat bupati yang terkait dalam periode tersebut dan semuanya tentu diperiksa. Kebetulan, pada tanggal-tanggal yang dipertanyakan itu saya sudah tidak menjabat, karena sudah diberhentikan. Saya juga tidak pernah terlibat, bahkan mengetahui pun tidak," tegasnya.

Meski demikian, Bupati JR menilai pemanggilan dan klarifikasi yang dilakukan kepolisian merupakan hal yang wajar dalam proses penegakan hukum, mengingat adanya beberapa kali pergantian kepemimpinan selama periode pengelolaan dana hibah tersebut.

Ia kembali menegaskan bahwa kehadirannya di hadapan penyidik merupakan bentuk pemenuhan permintaan keterangan sebagai saksi, bukan berarti dirinya terlibat dalam perkara tersebut.

"Dua kali saya dipanggil. Pertama saat penyelidikan untuk memberikan klarifikasi, kemudian yang kedua setelah kasusnya naik ke penyidikan dan saya datang memberikan keterangan sebagai saksi,"ujarnya.

Kasus dugaan penyimpangan dana hibah KPU Mimika tersebut masih dalam penanganan aparat penegak hukum. Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses pengelolaan dana hibah diharapkan dapat memperjelas konstruksi perkara dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab. (Shanty Sang)

Jelang Pembukaan KKT II, Kepala Daerah Peserta KKT II Tiba di Mimika

Foto bersama para Kepala Daerah Peserta KKT II usai disambut oleh Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Mimika sekaligus Ketua KTT II Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Jelang pembukaan acara Konferensi Kota Toleran (KKT) II 2026, para pemimpin daerah dari berbagai wilayah di Indonesia tiba di Kabupaten Mimika.

Kedatangan para peserta dan tamu undangan disambut langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong di Bandara Mozes Kilangin Timika, Minggu (15/11/2026).

Penyambutan tersebut menjadi wujud penghormatan sekaligus komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai tuan rumah dalam mendukung penguatan toleransi, moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

KKT tahun ini mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia, Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif, dan Damai dalam Tata Kebhinekaan.”

Tema tersebut mencerminkan semangat bersama untuk memperkuat persatuan dan kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman bangsa.

Adapun, sejumlah pejabat yang telah tiba di Timika antara lain Wali Kota Singkawang, Bupati Sambas, Bupati Serdang Bedagai, Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Wakil Wali Kota Sukabumi, Kapolda Papua Tengah, Kepala BKSDA Papua Tengah, serta Wali Kota Surakarta.

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan kehadiran para kepala daerah dan pejabat dari berbagai latar belakang wilayah ini menambah semarak rangkaian kegiatan KKT sekaligus menunjukkan tingginya antusiasme daerah-daerah di Indonesia dalam mendukung upaya membangun kehidupan masyarakat yang toleran, inklusif dan harmonis.

Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat berbagi pengalaman, bertukar gagasan serta mendiskusikan berbagai praktik baik dalam menjaga keberagaman suku, agama, budaya dan bahasa di daerah masing-masing.

"Hasil diskusi nantinya diharapkan mampu melahirkan rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerukunan sosial di seluruh Indonesia," kata Bupati John.

Ia menuturkan keberagaman yang dimiliki adalah kekuatan, bukan perbedaan yang memisahkan. Melalui KKT, pihaknya ingin menghadirkan ruang kolaborasi untuk merumuskan solusi dan strategi bersama dalam menjaga harmoni dan memperkuat persatuan bangsa.

Pemerintah Kabupaten Mimika bersama panitia penyelenggara juga telah menyiapkan berbagai kebutuhan mulai dari penyambutan, transportasi hingga akomodasi guna memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan yang optimal selama berada di Timika.

"Selain menjadi ruang dialog dan kolaborasi, KKT 2026 diharapkan menghasilkan Deklarasi Timika, sebagai simbol komitmen bersama dalam merawat toleransi serta memperkokoh persatuan di tengah keberagaman Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, panitia masih bersiaga di Bandara Mozes Kilangin untuk menyambut peserta dan tamu undangan lainnya yang terus berdatangan. Seluruh rangkaian penyambutan dilakukan guna memastikan setiap peserta tiba dengan aman, nyaman dan siap mengikuti seluruh agenda konferensi.

"Melalui pertemuan para pemimpin daerah di Mimika ini, diharapkan lahir pesan kuat bahwa keberagaman bukanlah sekat yang memisahkan, melainkan kekuatan yang mempersatukan dalam membangun Indonesia yang damai, inklusif, dan saling menghargai dari timur hingga barat Nusantara," tandasnya. (Shanty Sang)

Wabup Mimika Serap Aspirasi Warga Ayuka

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Emanuel Kemong menerima dan mencatat berbagai aspirasi masyarakat Kampung Ayuka, Distrik Mimika Timur Jauh, dalam dialog bersama warga dan para kader kesehatan.

Aspirasi diserap saat peresmian Gedung Baru Puskesmas Ayuka, Kamis (12/11/2026).

Berbagai kebutuhan dasar hingga fasilitas pelayanan publik disampaikan untuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengusulkan sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak, di antaranya penyediaan air bersih, peningkatan jaringan Telkomsel, bantuan mesin tempel 15 PK, pengadaan fiber serta perlengkapan penangkapan ikan seperti jaring kakap, jala, dan perangkap ikan.

Tidak hanya itu, warga juga mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi seperti Balai Serbaguna, Balai PKK dan program rehabilitasi rumah warga yang meliputi perbaikan atap, seng, pintu, jendela, dan material bangunan lainnya.

Sementara di sektor pendidikan, masyarakat meminta perhatian bagi 10 anak Kampung Ayuka yang telah menyelesaikan pendidikan kuliah agar dapat memperoleh pelatihan atau kursus lanjutan dan peluang kerja.

Selain itu, warga mengusulkan bantuan untuk kebutuhan sekolah, termasuk pembangunan pagar dan penimbunan halaman SD Negeri Ayuka.

Aspirasi juga datang dari pihak gereja yang mengusulkan rehabilitasi Gereja Santo Joseph Ayuka, termasuk kebutuhan kursi, material bangunan, dan perlengkapan penunjang lainnya.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wabup Kemong memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa dan dibahas bersama Bupati Mimika Johannes Rettob.

"Saya bawa aspirasi ini dan akan saya bicarakan dengan pak bupati. Masyarakat Ayuka sudah menitipkan surat cinta kepada pemerintah. Nanti apa yang kami bahas dan putuskan akan kami sampaikan kembali kepada masyarakat," kata Wabup Emanuel.

Selain kebutuhan infrastruktur dan pembangunan kampung, persoalan keamanan juga menjadi perhatian utama masyarakat.

Kartini Mitapo yang merupakan Kader Posyandu mewakili warga menyampaikan perlunya pengamanan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kampung Ayuka.

Menurutnya, keberadaan petugas keamanan sangat penting untuk menjaga aktivitas di Puskesmas dan memberikan rasa aman bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat, terutama mengingat masih adanya gangguan dari warga yang dalam kondisi mabuk.

"Kami berharap keamanan di Ayuka bisa diperkuat sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat merasa aman," tuturnya.

Ia juga menyampaikan kebutuhan gedung Posyandu permanen. Selama ini, kegiatan Posyandu masih memanfaatkan Balai Kampung sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

"Sudah bertahun-tahun kami menggunakan Balai Kampung untuk Posyandu. Kami berharap pemerintah dapat membantu menyediakan gedung khusus Posyandu agar pelayanan kesehatan bisa berjalan lebih baik," katanya.

Meski dengan keterbatasan sarana, para kader Posyandu di Kampung Ayuka tetap aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, kami berharap dukungan pemerintah dapat segera diwujudkan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan di wilayah tersebut," pungkasnya. (Shanty Sang)

Top