politik

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setda Mimika, Ir. Yohana Paliling didampingi Kepala Dinas PUPR, Innosensius Yoga Pribadi, Narasumber foto bersama seluruh peserta seminar

MIMIKA, BM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika menggelar Seminar Pendahuluan Perencanaan Bundaran Pohon Jomblo sebagai langkah awal penataan infrastruktur jalan dan kawasan ikonik di wilayah Mimika, Papua Tengah.

Seminar yang dilaksanakan di Hotel Cenderawasih 66 dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setda Mimika, Ir. Yohana Paliling.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setda Mimika, Ir. Yohana Paliling dalam sambutannya menyampaikan, Kabupaten Mimika terus mengalami transformasi urban yang signifikan seiring dengan perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Tengah.

Peningkatan volume kendaraan dan aktivitas masyarakat di titik-titik krusial yang menuntut adanya penataan ruang publik yang tidak hanya fungsional secara teknis lalu lintas, tetapi juga memiliki nilai estetika urban.

"Salah satu titik yang menjadi perhatian utama adalah kawasan bundaran pohon jomblo, yang secara historis dan sosial telah menjadi ikon lokal namun memerlukan sentuhan perencanaan modern guna mendukung kelancaran mobilitas wilayah," kata Yohana.

Yohana mengatakan, bahwa kondisi eksisting di area bundaran pohon jomblo saat ini memerlukan standarisasi infrastruktur jalan yang lebih mumpuni untuk meminimalisir potensi konflik lalu lintas pada persimpangan. Selaras dengan visi pembangunan daerah, diperlukan sebuah simpul kemacetan transportasi yang mampu mengurai sekaligus memberikan arah gerak kendaraan yang lebih teratur.

Menurutnya, perencanaan ini bukan sekadar pembangunan fisik jalan, melainkan upaya strategis untuk menciptakan sistem navigasi kota yang lebih aman dan efisien bagi seluruh pengguna jalan di Kabupaten Mimika.

"Rencana penataan dan pembangunan bundaran pohon jomblo ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mempercantik wajah kota, mengurai titik-titik kemacetan lalu lintas serta menyediakan ruang terbuka hijau yang ramah publik, indah dan berkelanjutan serta memiliki karakter estetika dan daya tarik histori tersendiri yang menjadi landmark tersendiri," ujarnya.

Dijelaskan, ini merupakan manifestasi amanat undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang mensyaratkan proporsi RTH minimal 30 persen dari luas wilayah kota.

Saat ini, kata Yohana, ketersediaan taman publik yang representatif di Mimika masih sangat terbatas dibandingkan dengan laju pembangunan pemukiman dan kawasan komersial. Ketimbangan ini perlu segera diatasi melalui perencanaan yang komprehensif.

"Kami harap perencanaan ini mampu meningkatkan kualitas lingkungan dsn paru-paru kota, menyediakan ruang interaksi publik yang sehat dan ramah lingkungan dan ikon baru Mimika dan memperkuat estetika dan keanekaragaman hayati," ungkapnya.

Sementara itu, Sumitro dalam laporannya menyampaikan, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan bundaran pohon jomblo ini adalah untuk menciptakan sistem sirkulasi kendaraan yang teratur untuk meminimalisir konflik lalu lintas di persimpangan sehingga mengurangi resiko kecelakaan dan kemacetan, menghadirkan desain kawasan yang ikonik dan megah guna mempercantik tata kota dan memperkuat karakter visual Kabupaten Mimika.

Tujuan lainnya ialah, menata kembali area di sekitar pohon jomblo agar tetap menjadi denmark bersejarah namun dengan infrastruktur pendukung lebih tertata dan representatif, menjadikan ruang terbuka hijau dengan memanfaatkan area pusat bundaran sebagai kota yang berfungsi sebagai daerah resapan air sekaligus paru-paru kota di tengah kawasan padat aktivitas dan menghasilkan gambar kerja atau DED spesifik dan perencanaan anggaran biaya atau RAB yang akurat agar proses pembangunan fisik dapat berjalan tepat waktu. (Shanty Sang)

Opd-opd nampak serius mengikuti apel pagi di Pusat Pemerintahan, SP3

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johannes Rettob mengutuk keras pembunuhan dua anak siswa SMK Negeri I Mimika beberapa waktu lalu. Ia menilai tindakan brutal tersebut tidak dapat ditoleransi dan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mimika bersama aparat keamanan.

"Atas nama pemerintah kami mengutuk keras pembunuhan anak yang terjadi kemarin. Kita sedih karena pembunuhan pada anak-anak yang tidak punya dosa terjadi," kata Bupati Rettob di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (31/8/2026).

Bupati JR menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama aparat keamanan akan mengambil langkah khusus untuk menekan aksi kriminal yang dinilai meresahkan masyarakat.

Salah satu langkah yang akan diambil adalah melalui operasi secara senyap atau silent operation untuk meningkatkan keamanan di wilayah Timika.

"Kami imbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan menghindari aktivitas di luar rumah pada malam hari apabila tidak memiliki kepentingan mendesak. Kami akui keterbatasan manusia dalam menjaga keamanan, namun patroli rutin akan dilakukan setiap malam," ujarnya.

Lanjutnya, situasi keamanan yang terjadi saat ini tidak boleh dibiarkan berkembang hingga mengganggu stabilitas dan rasa aman masyarakat di Timika.

Oleh sebab itu, ia berharap masyarakat harus tetap waspada, menjaga anggota keluarga masing-masing, dan mendukung upaya aparat keamanan dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi sebagai manusia tidak sempurna. Karena itu mari kita refleksi bersama dan tetap disiplin menjaga diri,” ucapnya.

Ia menyampaikan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam memperkuat patroli dan langkah pencegahan guna mengantisipasi terjadinya aksi kriminal serupa. (Shanty Sang)

Bupati Mimika, Johannes Rettob foto bersama personil usai apel kesiapsiagaan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana 2026.

Apel yang dilaksanakan di Kantor Pusat Pemerintahan, SP3, Jumat (28/8/2026) dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, apel kesiapsiagaan ini untuk memperkuat kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kekeringan, kebakaran, dan bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

"Kesiapsiagaan perlu dibangun sejak dini karena bencana tidak dapat diprediksi. Penanganan yang cepat dan tepat diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih besar," kata Bupati JR.

Bupati JR menambahkan, bahwa apel ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk memastikan personel, sarana, prasarana, serta peralatan penanggulangan bencana dalam kondisi siap digunakan.

Pasalnya, kesiapan itu, membutuhkan koordinasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, instansi terkait, dunia usaha, relawan hingga masyarakat.

"Kesiapsiagaan harus dilakukan secara berkelanjutan karena Mimika memiliki potensi berbagai jenis bencana. Kita masih bersyukur kepada Tuhan karena di Mimika belum terjadi gempa hebat, tapi kita harus siap siaga. Bencana tidak tahu kapan datangnya, untuk itu kita harus siap selalu,” ujarnya.

Bupati JR meminta seluruh unsur terkait terus memperkuat koordinasi dan mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing

Menurutnya, dengan kondisi iklim ini maka akan berdampak juga yang dapat menyebabkan kemarau dan kekeringan di sejumlah wilayah Papua Tengah, termasuk Kabupaten Mimika. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan sekaligus berdampak terhadap ketersediaan air dan ketahanan pangan masyarakat.

"Masyarakat di wilayah Tembagapura, Distrik Alama dan Jila saat ini tengah menghadapi kesulitan akibat kondisi kekeringan yang berdampak pada aktivitas berkebun dan ketersediaan air bersih. Oleh sebab itu kami akan segera menyalurkan bantuan bahan makanan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Pemerintah juga akan memperkuat pengendalian kebakaran dan penanganan kesehatan di wilayah yang membutuhkan," ungkapnya. (Shanty Sang)