Sekretaris III TP PKK Mimika Albertha Beanal (kanan) 

MIMIKA, BM

Akhir-akhir ini, ada oknum-oknum di Mimika yang mencoba menjadi tukang kritik seakan apa yang mereka tuduhkan itu benar adanya.

Sayangnya, kritikan yang dilontarkan selalu bernada ‘politis’ dan sangat tendensius serta tidaklah faktual.

Melakukan kritik adalah hak setiap orang namun kritikan yang disampaikan dalam bentuk apapun itu harus sesuai dengan fakta dan realita agar tidak berkuah kosong.

Perlu dipahami, Pemerintah Daerah Mimika dibawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong tidaklah anti kritik hanya saja kritikan harus mendasar, faktual dan membangun.

Tidak hanya kedua pemimpin negeri ini, pimpinan OPD, organisasi afiliasi atau mitra pemerintah maupun kategorial lainnya pun sama, tidak ada yang anti terhadap kritikan.

Begitupun juga dengan organisasi mitra strategis pemerintah daerah seperti TP. PKK Kabupaten Mimika.

Berapa hari lalu, ada oknum masyarakat Mimika mengkritisi keikutsertaan PKK Mimika dan Deskranasda Mimika di Expo Serambi Nusantara MTQ XXXI di Jawa Timur.

Hanya karena mengikuti kegiatan yang sudah termanifesto dalam program kerja nasional ini, oknum tersebut meminta agar Kejaksaan Negeri Mimika dan Kejaksaan Tinggi Papua menelusuri penggunaan anggaran dari dua organisasi tersebut.

Sepertinya dia lupa bahwa setiap penggunaan dana daerah ada bentuk pertanggungjawabannya dan hal ini selalu rutin dilakukan setelah kegiatan selesai dilangsungkan.

Entah mengapa, oknum ini terlihat tergesa-gesa dan bersemangat untuk menghadirkan Kejari Mimika dan Kejati Papua.

Banyak yang kemudian merasa heran, oknum ini selama ini ada di mana? apa tujuannya dan mengapa baru sekarang melakukan kritik? Selama ini kemana saja?

Menyikapi kritikan yang tendensius ini, salah seorang tokoh perempuan Amungme yang juga Sekretaris III TP PKK Kabupaten Mimika Albertha Beanal, angkat bicara.

Ia secara tegas meminta oknum tersebut termasuk pihak-pihak yang menyampaikan tudingan terhadap pelayanan TP-PKK dan Dekranasda Mimika agar tidak memprovokasi masyarakat dengan narasi tanpa didukung data dan fakta.

Beanal menegaskan, TP-PKK dan Dekranasda Mimika selama ini terus bekerja melayani masyarakat meski menghadapi berbagai keterbatasan.

Ia menyesalkan adanya pihak yang mengaku sebagai tokoh masyarakat dan meminta aparat penegak hukum memeriksa penggunaan anggaran TP-PKK dan Dekranasda Mimika melalui pemberitaan media massa.

“Dia ini siapa? tokoh ini siapa yang bicara? Kalau bicara, jelaskan dengan data dan fakta. Kami dalam kepengurusan saat ini bekerja tulus untuk masyarakat sesuai tugas dan tupoksi serta didukung kemampuan yang kami miliki. Jadi tolong kalau bicara harus jelas. Jangan asbun,” tegasnya.

Menurut Bertha, pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan berbicara, tetapi membutuhkan aksi nyata, perencanaan dan proses yang berkelanjutan.

“Saya ini juga masyarakat asli Mimika. Kalau TP-PKK Mimika tidak melayani dengan baik, pasti saya orang pertama yang protes. Melayani masyarakat itu tidak gampang. Tidak bisa hanya bicara, tetapi harus ada aksi nyata,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembinaan masyarakat dilakukan secara bertahap dan tidak dapat serta-merta menghasilkan program sesuai keinginan tanpa melalui proses perencanaan hingga evaluasi.

Sebagai organisasi formal dari tingkat nasional hingga daerah, kata Bertha, TP-PKK dan Dekranasda tidak dapat bergerak sembarangan.

Setiap kegiatan harus disesuaikan dengan perencanaan, kebutuhan di lapangan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi.

“TP-PKK bergerak sebagai mitra pemerintah dan menggunakan dana hibah, sehingga semuanya harus dipertanggungjawabkan dan terpantau,” jelasnya.

Bertha mengungkapkan, keterlibatannya dalam TP-PKK Mimika di bawah kepemimpinan Ketua TP-PKK Mimika Ny. Suzi Herawaty Rettob selama ini berjalan secara tertib aturan dan administrasi.

Menurutnya, Ketua TP-PKK tidak ingin setiap kegiatan dilakukan sembarangan, melainkan berdasarkan data, fakta, kebutuhan lapangan, faktor keamanan, pelaporan hingga evaluasi.

Ia juga menegaskan seluruh pengurus TP-PKK dituntut sigap dalam bekerja tanpa melihat latar belakang masing-masing.

“Walaupun di sisi lain kita adalah pejabat publik, tetapi ketika sudah memakai pakaian PKK, kita adalah pelayan publik. Kita harus turun ke kampung dan pesisir untuk melayani masyarakat secara langsung,” katanya.

Bertha mengaku dirinya juga tidak luput dari tanggung jawab tersebut. Meskipun memiliki pekerjaan di bidang lain, ketika mengenakan atribut TP-PKK, dirinya tetap harus profesional dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai pelayanan TP-PKK dan Dekranasda Mimika di bawah kepemimpinan Ny. Suzi Herawaty Rettob berjalan solid dan tegas.

Kompleksitas pelayanan yang dilakukan selama ini, menurutnya, menjadi pengalaman sekaligus pelajaran penting bagi dirinya.

“Dalam pelayanan di TP-PKK, saya sendiri merasakan lelah dan capeknya melayani. Saya tahu bagaimana cara kerja Ibu Ketua TP-PKK dan Wakil Ketua TP-PKK, baik di TP-PKK maupun di Dekranasda Mimika. Jadi, jangan sok tahu dan hanya omong-omong,” ujarnya.

Dikatakannya, pelayanan TP-PKK hingga kini masih terus berjalan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Menurutnya, kegiatan TP-PKK dan Dekranasda Mimika bukan tanpa bukti karena masyarakat juga dapat memantau berbagai aktivitas melalui sarana publikasi yang tersedia, satunya melalui website resmi TP-PKK Mimika di https://www.tppkkmimika.id/.

“Orang yang mengaku tokoh tersebut bisa pantau langsung di website PKK. Buka mata baik-baik dan lihat. Kalau tidak senang, buktikan juga kalau memang ada yang sudah dibuat untuk masyarakat,” katanya.

Bertha menyesalkan adanya pihak yang dinilai tidak pernah terlibat langsung dalam pelayanan TP-PKK dan Dekranasda Mimika, namun menyampaikan opini di media massa seolah-olah organisasi tersebut tidak bekerja.

Ia khawatir narasi semacam itu justru memengaruhi masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap pelayanan pemerintah maupun mitra pemerintah.

“Hal-hal seperti ini yang membuat semangat pelayanan kepada masyarakat terhambat. Jangan memengaruhi masyarakat dengan narasi pesimis yang membuat masyarakat tidak percaya terhadap pelayanan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui mitra pemerintah,” ungkapnya.

Ia pun meminta pihak-pihak yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah maupun mitranya untuk menyampaikan kritik berdasarkan data dan fakta serta memberikan gagasan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kalau tidak senang melihat Mimika berkembang, buatlah program yang bermanfaat bagi masyarakat Mimika,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Bertha mengaku tetap akan menjalankan tugas pelayanan meskipun menghadapi berbagai kritik dan keterbatasan.

“Kami walaupun capek dan lelah dalam pelayanan di TP PKK, saya harus tetap semangat karena yang dilayani adalah masyarakat Papua sendiri dan juga masyarakat umum lainnya. TP-PKK merupakan organisasi nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini,” tutupnya. (Red)

• Diskominfo Gelar Workshop Hubungan Media Standarisasi Profesi Dan Verifikasi Kompetensi Jurnalis Digital
• Wabup Mimika Ingatkan Tantangan Pendangkalan Muara dalam Rencana Pelabuhan ASDP