Foto bersama di sela kegiatan

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johannes Rettob membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Protokol di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, itu digelar selama tiga hari, 8-10 September 2026.

Adapun tema yang diusung pada Rakor tersebut ialah “Protokol Profesional, Layanan Prima, Citra Pemerintah Daerah Berwibawa".

Bupati Mimika, Johannes Retton mengatakan, bahwa rakor ini penting untuk memperkuat koordinasi, sinergi, serta tata kelola keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

"Tugas protokol tidak sekadar mengatur tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, maupun penerimaan tamu. Keprotokolan merupakan bagian penting dari pelayanan pemerintahan sekaligus wajah dan citra pemerintah daerah,” kata Bupati John.

Bupati JR menilai profesionalisme petugas protokol tercermin dari kemampuan mempersiapkan setiap agenda secara matang, bekerja secara tertib, cepat, tepat dan disiplin.

Selain itu, petugas protokol juga dituntut mampu berkomunikasi dan mengambil keputusan secara tepat ketika menghadapi berbagai situasi dalam sebuah kegiatan pemerintahan.

"Saya minta seluruh jajaran yang menangani keprotokolan memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas, fungsi, kewenangan dan mekanisme kerja," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan satu pola kerja dan satu standar pelayanan keprotokolan di seluruh lingkungan Pemkab Mimika.

"Dengan adanya standar dan koordinasi yang baik, kita dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada pimpinan dan masyarakat," katanya.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan agenda pemerintahan, terutama koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu mencakup penyusunan susunan acara, penerimaan dan pendampingan tamu, pengaturan tempat dan waktu, tata penghormatan, hingga komunikasi antara protokol dengan pimpinan serta pihak terkait.

“Setiap kegiatan yang melibatkan pimpinan daerah harus dipersiapkan dengan matang, dikoordinasikan sejak awal, dan dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh pihak yang terlibat,”tutur Bupati JR.

Ia mengaku, bahwa petugas protokol merupakan salah satu unsur yang berada di garis depan dalam memastikan agenda pemerintahan berjalan dengan baik. Karena itu, protokol harus mampu bekerja cepat dan tepat, tetapi tetap tenang serta terukur.

“Protokol harus mampu menjadi penghubung yang efektif antara pimpinan, perangkat daerah, tamu undangan, dan seluruh unsur pendukung kegiatan,”ucapnya.

Bupati menekankan, kegiatan rakor ini tidak hanya menjadi forum membahas persoalan administratif. Namun, rakor ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas, bertukar pengalaman, menyampaikan kendala di lapangan, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan bersama.

Bupati JR berharap jajaran protokol terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, mengikuti perkembangan tata kelola pemerintahan, memanfaatkan teknologi informasi, serta memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah.

“Profesionalisme harus menjadi karakter, layanan prima harus menjadi budaya kerja, dan citra pemerintah daerah yang berwibawa harus menjadi hasil dari setiap pelaksanaan tugas kita,”ungkapnya. (Shanty Sang)

• DPMK Salurkan Rp12 Miliar Insentif 1000 Pemuka Agama