politik

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang didampingi Abdul Manan dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers dan Pimpinan Kominfo foto bersama peserta para jurnalis Mimika

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Workshop Hubungan Media Standarisasi Profesi dan Verifikasi Kompetensi Jurnalis Digital.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Selasa (15/9/2026) ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang.

Workshop ini menghadirkan narasumber dari Dewan Pers yakni Abdul Manan dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers dan dihadiri para jurnalis di Mimika.

Adapun tema yang diusung ialah “Pers Profesional, Informasi untuk Mimika yang Lebih Maju”.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, terus mendorong insan pers di wilayah Mimika semakin profesional menghadapi derasnya arus informasi di era digital.

Pasalnya, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Media digital memungkinkan sebuah informasi menyebar dalam hitungan detik. Namun, kecepatan tersebut harus diimbangi dengan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab jurnalistik.

“Kecepatan dalam menyampaikan berita tidak boleh mengabaikan ketepatan informasi, keberimbangan, verifikasi fakta dan etika jurnalistik,” kata Santy.

Ia mencontohkan, ketika seorang jurnalis memperoleh pernyataan dari seorang pimpinan atau narasumber yang menyebut pihak lain, informasi tersebut tidak semestinya langsung dijadikan berita tanpa melakukan konfirmasi.

“Kalau mendapatkan atau sedang mewawancarai seorang pimpinan kemudian ada kalimat-kalimat yang perlu diverifikasi, itu harus diverifikasi ulang. Jangan hanya bersumber dari satu orang, tetapi bisa diverifikasi atau dikonfirmasi ulang kepada pihak yang dikatakan oleh pimpinan tadi,” ujarnya.

Menurutnya, kemampuan melakukan verifikasi menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital yang rentan menimbulkan kesalahan informasi maupun missinformasi.

Santy menekankan pentingnya standarisasi profesi dan verifikasi kompetensi bagi jurnalis. Standarisasi profesi dinilai dapat memastikan jurnalis memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan profesinya.

Sementara, verifikasi kompetensi menjadi salah satu upaya memastikan kemampuan profesional jurnalis berdasarkan standar yang berlaku.

“Jurnalis yang kompeten akan mampu menyajikan berita secara lebih akurat, berimbang, mendalam dan bertanggung jawab,” ucapnya.

Ia berharap media massa tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan, mengangkat potensi daerah, memperkenalkan keberagaman budaya, sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik yang konstruktif.

“Hubungan pemerintah daerah dan media massa merupakan hubungan kemitraan yang harus dibangun atas dasar profesionalisme, keterbukaan, komunikasi yang baik dan saling menghormati,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan seperti ini tidak boleh hanya berhenti pada pemahaman teori, tetapi dapat diterapkan dalam pekerjaan jurnalistik sehari-hari.

“Pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan sumber daya alam, tetapi juga membutuhkan informasi yang benar, komunikasi yang sehat serta partisipasi masyarakat yang didukung oleh media yang profesional,"ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Martha Paulina Kemong mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan kompetensi jurnalis sekaligus mendorong penerapan standar profesi dan etika jurnalistik dalam setiap pemberitaan.

Adapun, tujuan kegiatan ini antara lain meningkatkan kompetensi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik, mendorong penerapan standar profesi dan etika jurnalistik, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya verifikasi dan validasi informasi di era digital.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan komunikasi dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan media massa.

"Pers memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya pemberitaan yang akurat, berimbang, profesional, dan bertanggung jawab," pungkas Paulina. (Shanty Sang)

Sekretaris III TP PKK Mimika Albertha Beanal (kanan) 

MIMIKA, BM

Akhir-akhir ini, ada oknum-oknum di Mimika yang mencoba menjadi tukang kritik seakan apa yang mereka tuduhkan itu benar adanya.

Sayangnya, kritikan yang dilontarkan selalu bernada ‘politis’ dan sangat tendensius serta tidaklah faktual.

Melakukan kritik adalah hak setiap orang namun kritikan yang disampaikan dalam bentuk apapun itu harus sesuai dengan fakta dan realita agar tidak berkuah kosong.

Perlu dipahami, Pemerintah Daerah Mimika dibawah kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong tidaklah anti kritik hanya saja kritikan harus mendasar, faktual dan membangun.

Tidak hanya kedua pemimpin negeri ini, pimpinan OPD, organisasi afiliasi atau mitra pemerintah maupun kategorial lainnya pun sama, tidak ada yang anti terhadap kritikan.

Begitupun juga dengan organisasi mitra strategis pemerintah daerah seperti TP. PKK Kabupaten Mimika.

Berapa hari lalu, ada oknum masyarakat Mimika mengkritisi keikutsertaan PKK Mimika dan Deskranasda Mimika di Expo Serambi Nusantara MTQ XXXI di Jawa Timur.

Hanya karena mengikuti kegiatan yang sudah termanifesto dalam program kerja nasional ini, oknum tersebut meminta agar Kejaksaan Negeri Mimika dan Kejaksaan Tinggi Papua menelusuri penggunaan anggaran dari dua organisasi tersebut.

Sepertinya dia lupa bahwa setiap penggunaan dana daerah ada bentuk pertanggungjawabannya dan hal ini selalu rutin dilakukan setelah kegiatan selesai dilangsungkan.

Entah mengapa, oknum ini terlihat tergesa-gesa dan bersemangat untuk menghadirkan Kejari Mimika dan Kejati Papua.

Banyak yang kemudian merasa heran, oknum ini selama ini ada di mana? apa tujuannya dan mengapa baru sekarang melakukan kritik? Selama ini kemana saja?

Menyikapi kritikan yang tendensius ini, salah seorang tokoh perempuan Amungme yang juga Sekretaris III TP PKK Kabupaten Mimika Albertha Beanal, angkat bicara.

Ia secara tegas meminta oknum tersebut termasuk pihak-pihak yang menyampaikan tudingan terhadap pelayanan TP-PKK dan Dekranasda Mimika agar tidak memprovokasi masyarakat dengan narasi tanpa didukung data dan fakta.

Beanal menegaskan, TP-PKK dan Dekranasda Mimika selama ini terus bekerja melayani masyarakat meski menghadapi berbagai keterbatasan.

Ia menyesalkan adanya pihak yang mengaku sebagai tokoh masyarakat dan meminta aparat penegak hukum memeriksa penggunaan anggaran TP-PKK dan Dekranasda Mimika melalui pemberitaan media massa.

“Dia ini siapa? tokoh ini siapa yang bicara? Kalau bicara, jelaskan dengan data dan fakta. Kami dalam kepengurusan saat ini bekerja tulus untuk masyarakat sesuai tugas dan tupoksi serta didukung kemampuan yang kami miliki. Jadi tolong kalau bicara harus jelas. Jangan asbun,” tegasnya.

Menurut Bertha, pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan berbicara, tetapi membutuhkan aksi nyata, perencanaan dan proses yang berkelanjutan.

“Saya ini juga masyarakat asli Mimika. Kalau TP-PKK Mimika tidak melayani dengan baik, pasti saya orang pertama yang protes. Melayani masyarakat itu tidak gampang. Tidak bisa hanya bicara, tetapi harus ada aksi nyata,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembinaan masyarakat dilakukan secara bertahap dan tidak dapat serta-merta menghasilkan program sesuai keinginan tanpa melalui proses perencanaan hingga evaluasi.

Sebagai organisasi formal dari tingkat nasional hingga daerah, kata Bertha, TP-PKK dan Dekranasda tidak dapat bergerak sembarangan.

Setiap kegiatan harus disesuaikan dengan perencanaan, kebutuhan di lapangan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi.

“TP-PKK bergerak sebagai mitra pemerintah dan menggunakan dana hibah, sehingga semuanya harus dipertanggungjawabkan dan terpantau,” jelasnya.

Bertha mengungkapkan, keterlibatannya dalam TP-PKK Mimika di bawah kepemimpinan Ketua TP-PKK Mimika Ny. Suzi Herawaty Rettob selama ini berjalan secara tertib aturan dan administrasi.

Menurutnya, Ketua TP-PKK tidak ingin setiap kegiatan dilakukan sembarangan, melainkan berdasarkan data, fakta, kebutuhan lapangan, faktor keamanan, pelaporan hingga evaluasi.

Ia juga menegaskan seluruh pengurus TP-PKK dituntut sigap dalam bekerja tanpa melihat latar belakang masing-masing.

“Walaupun di sisi lain kita adalah pejabat publik, tetapi ketika sudah memakai pakaian PKK, kita adalah pelayan publik. Kita harus turun ke kampung dan pesisir untuk melayani masyarakat secara langsung,” katanya.

Bertha mengaku dirinya juga tidak luput dari tanggung jawab tersebut. Meskipun memiliki pekerjaan di bidang lain, ketika mengenakan atribut TP-PKK, dirinya tetap harus profesional dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai pelayanan TP-PKK dan Dekranasda Mimika di bawah kepemimpinan Ny. Suzi Herawaty Rettob berjalan solid dan tegas.

Kompleksitas pelayanan yang dilakukan selama ini, menurutnya, menjadi pengalaman sekaligus pelajaran penting bagi dirinya.

“Dalam pelayanan di TP-PKK, saya sendiri merasakan lelah dan capeknya melayani. Saya tahu bagaimana cara kerja Ibu Ketua TP-PKK dan Wakil Ketua TP-PKK, baik di TP-PKK maupun di Dekranasda Mimika. Jadi, jangan sok tahu dan hanya omong-omong,” ujarnya.

Dikatakannya, pelayanan TP-PKK hingga kini masih terus berjalan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

Menurutnya, kegiatan TP-PKK dan Dekranasda Mimika bukan tanpa bukti karena masyarakat juga dapat memantau berbagai aktivitas melalui sarana publikasi yang tersedia, satunya melalui website resmi TP-PKK Mimika di https://www.tppkkmimika.id/.

“Orang yang mengaku tokoh tersebut bisa pantau langsung di website PKK. Buka mata baik-baik dan lihat. Kalau tidak senang, buktikan juga kalau memang ada yang sudah dibuat untuk masyarakat,” katanya.

Bertha menyesalkan adanya pihak yang dinilai tidak pernah terlibat langsung dalam pelayanan TP-PKK dan Dekranasda Mimika, namun menyampaikan opini di media massa seolah-olah organisasi tersebut tidak bekerja.

Ia khawatir narasi semacam itu justru memengaruhi masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap pelayanan pemerintah maupun mitra pemerintah.

“Hal-hal seperti ini yang membuat semangat pelayanan kepada masyarakat terhambat. Jangan memengaruhi masyarakat dengan narasi pesimis yang membuat masyarakat tidak percaya terhadap pelayanan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui mitra pemerintah,” ungkapnya.

Ia pun meminta pihak-pihak yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah maupun mitranya untuk menyampaikan kritik berdasarkan data dan fakta serta memberikan gagasan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kalau tidak senang melihat Mimika berkembang, buatlah program yang bermanfaat bagi masyarakat Mimika,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Bertha mengaku tetap akan menjalankan tugas pelayanan meskipun menghadapi berbagai kritik dan keterbatasan.

“Kami walaupun capek dan lelah dalam pelayanan di TP PKK, saya harus tetap semangat karena yang dilayani adalah masyarakat Papua sendiri dan juga masyarakat umum lainnya. TP-PKK merupakan organisasi nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini,” tutupnya. (Red)

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Pembangunan pelabuhan penyeberangan di Kampung Uta dan Otakwa harus memperhitungkan kondisi muara yang kerap dangkal, agar dermaga tidak sekadar megah tetapi benar-benar dapat dilayari kapal sesuai kebutuhan masyarakat.

Demikian dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Emanuel Kemong dalam Seminar hasil studi perencanaan pelabuhan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Kampung Uta, Distrik Mimika Barat Tengah dan Kampung Otakwa, Distrik Mimika Timur Jauh, di Ruang Rapat Kantor Dishub Mimika, Jumat (11/9/2026) kemarin.

Wabup Kemong menyoroti persoalan klasik yang kerap menghambat transportasi sungai di wilayah pesisir Mimika, yakni pendangkalan muara.

Ia mengingatkan agar kajian teknis benar-benar memperhitungkan titik-titik muara yang rawan dangkal, sehingga pelabuhan yang dibangun tidak bernasib sama seperti kasus di Pelabuhan Sipu-sipu, Distrik Jita, di mana kapal sulit masuk meski dermaga sudah tersedia.

“Kita jangan sampai bangun pelabuhan luar biasa bagus, tapi kapal tidak bisa masuk. Persoalan di muara harus jadi perhatian utama,”ujarnya.

Wabup juga mempertanyakan jenis kapal yang bisa dilayani, termasuk apakah kapal berukuran besar seperti LCT dapat masuk dengan aman saat kondisi pasang maupun surut.

Hasil kajian sementara menunjukkan bahwa lokasi pelabuhan masih dipengaruhi pasang surut dengan tinggi tumpang pasang mencapai 3,4 meter. Kondisi ini menuntut desain dermaga yang adaptif terhadap dinamika estuari.

Selain itu, akses jalan darat menuju pelabuhan juga direncanakan agar konektivitas tidak hanya bergantung pada jalur sungai.

"Pembangunan pelabuhan harus realistis, sesuai karakteristik wilayah, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Perencanaan harus matang, jangan hanya wacana. Kita ingin pelabuhan ini jadi simpul transportasi yang aman, nyaman, dan efisien,” pungkasnya. (Shanty Sang)