politik

Suasana berlangsungnya kegiatan

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika menggelar forum konsultasi publik dari masa ke masa dengan tema “Tantangan, Dinamika, dan Strategi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel, Pruden dan Berdampak”, di Kantor Bapenda, Jumat (31/7/2026).

Berbeda dari sebelumnya, forum konsultasi kali ini menghadirkan mantan pejabat Bapenda mulai dari, Cherly Lumenta, Paulus Yanengga, Petrus Yumte, hingga Dwi Cholifah.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Pali Amba saat membuka forum ini menyampaikan, apresiasi atas kegiatan ini dimana menghadirkan narasumber yang pernah memimpin Bapenda. Dengan hadirnya narasumber ini dapat memberikan masukan dan saran untuk bagaimana meningkatkan PAD Mimika.

"Kita tahu bersama bahwa saat ini memang sektor pendapatan terbesar masih dari PTFI. Namun, ketika PTFI sudah tidak beroperasi bagaimana? Nah, oleh sebab itulah tugas kita di bagian retribusi dan pajak daerah untuk kedepannya bagaimana kita menggali sumber-sumber baru maupun sumber-sumber yang ada ini untuk kita bisa tingkatkan sehingga ke depan pendapatan daerah kita semakin meningkat,"ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bapenda Mimika, Slamet Sutejo mengatakan, bahwa jika perjalanan kepemimpinan ini adalah sebuah estafet. Ada pepatah mengatakan setiap masa ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada masanya. Namun satu hal yang tidak boleh terjadi benang itu tidak boleh terputus.

“Janganlah yang baru datang merasa paling mampu, dan jangan pula yang lama merasa tidak relevan,” kata Slamet.

Ia mengaku, sejak dirinya masuk ke Bapenda, ia menyadari bahwa semua ini membutuhkan pengalaman panjang para senior, yang mungkin tidak terbiasa dengan sistem digital namun memahami seluk-beluk akar persoalan di saat yang sama juga membutuhkan kecepatan dan ketangkasan yang dituntut oleh perkembangan zaman.

Katanya, tantangan yang dihadapi luar biasa besar. Dulu, di masa Bapak Paulus dan para pendahulu lainnya, anggaran daerah mungkin baru puluhan miliar rupiah.

“Bayangkan dari angka 80 miliar, kini kita berbicara dalam satuan triliun. Intinya sederhana, ketika nilainya besar, dampaknya harus terasa nyata bagi masyarakat,” katanya.

Selanjutnya, Dwi Cholifah salah satu mantan Kepala Bapenda, mengajak kepada para pegawai Bapenda untuk senantiasa membangun koordinasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan. Dan Kepala Badan diharapkan dapat menjalin komunikasi dengan BPN, KPP Pratama, kalangan notaris dan PT Freeport Indonesia dengan pertemuan rutin.

Dwi mengaku, ketika menyerahkan amanah ini dalam kondisi perhitungan yang menunjukkan angka defisit yang cukup besar. Artinya, dalam kondisi defisit ini, harus melakukan efisiensi belanja sekaligus terus mencari sumber pendapatan tambahan.

“Oleh sebab itu, kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus tetap bergerak sebagai satu kesatuan yang terorganisir ke depannya," tutup Dwi. (Shanty Sang)

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mengimbau seluruh instansi pemerintah, swasta, pelaku usaha, hingga masyarakat umum untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan memasang Bendera Merah Putih dan umbul-umbul secara serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.

"Mulai tanggal 1 Agustus, kita sudah pasang Bendera Merah Putih di kantor masing-masing, disertakan dengan umbul-umbul. Ini berlaku bagi kantor pemerintah, swasta, perhotelan, restoran, hingga sepanjang jalan-jalan protokol yang dianggap penting," kata Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.

Wabup Kemong menyampaikan, pemasangan simbol-simbol kemerdekaan ini merupakan bagian dari instruksi pimpinan daerah untuk membangkitkan semangat nasionalisme di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.

Ia menyebutkan, surat edaran resmi secara tertulis dari Bupati Mimika akan segera diterbitkan dalam waktu dekat.

“Saya meminta seluruh pihak untuk tidak menunggu surat tersebut dan bisa langsung memulai persiapan sejak dini,”ujarnya.

Untuk memastikan Imbauan ini berjalan efektif, Pemkab Mimika meminta sinergi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk mengawal dan mensosialisasikannya di lapangan.

Selain itu, peran aktif jajaran pimpinan wilayah tingkat bawah mulai dari kepala distrik, lurah, kepala kampung, hingga ketua RT/RW sangat diharapkan untuk menggerakkan warga di lingkungan masing-masing.

"Mohon kerja sama dari semua dinas terkait, kepala distrik, lurah, kepala kampung, hingga ketua RT dan RW untuk menyampaikan imbauan ini kepada khalayak ramai. Kita ingin perayaan HUT ke-81 RI di Mimika dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan meriah," pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana berlangsungnya pertemuan

MIMIKA, BM

Pada Kamis (30/7) kemarin, Kabupaten Mimik menjadi tuan rumah dialog strategis para gubernur, bupati dan wali kota se-Tanah Papua di Ballroom Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dialog strategis ini menjadi forum untuk memperkuat komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terutama di Papua.

Dialog ini juga bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan dan langkah implementasi, serta menghimpun berbagai masukan strategis dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 secara efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard.

Selain para deputi Kementerian PPN/Bappenas, hadir pula Gubernur Papua Tengah Meky Nawipa selaku Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, Wakil Gubernur Papua Barat, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Bupati dan Wakil Bupati Mimika serta para bupati dan wali kota Tanah Papua.

Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan dialog tersebut merupakan momentum penting dan strategis bagi masa depan pembangunan Papua.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi, memperteguh komitmen, serta membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal implementasi Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029.

“Dialog ini merupakan momentum yang strategis untuk memperkuat sinergi, memperteguh komitmen, dan membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua,” ujar Febrian.

Ia menegaskan, pembangunan Papua bukan sekadar pembangunan suatu kawasan, melainkan bagian dari ikhtiar nasional untuk memastikan seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan yang setara untuk maju, berkembang, dan menikmati hasil pembangunan.

Karena itu, keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak dengan arah dan semangat yang sama.

Febrian menyampaikan, terdapat lima agenda penting yang perlu ditindaklanjuti secara konsisten agar percepatan pembangunan Papua dapat menghasilkan perubahan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Saat ini, pemerintah pusat tengah menyusun rencana kerja tahun 2027, sementara pemerintah daerah juga sedang mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Momentum tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh program, kegiatan, dan penganggaran daerah selaras dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029.

“Keselarasan tersebut bukan sekadar untuk memenuhi dokumen perencanaan, tetapi memastikan setiap kebijakan saling memperkuat dan mengarah pada satu tujuan bersama,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 1 Tahun 2025.

Menurutnya, Musrenbang Otsus tidak boleh dipandang hanya sebagai proses administratif, melainkan harus menjadi ruang dialog yang partisipatif untuk menyerap aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kampung hingga provinsi.

Melalui forum tersebut, pemerintah diharapkan dapat memastikan penggunaan dana otonomi khusus dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang Otsus harus menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta seluruh mitra dan pemangku kepentingan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob dalam dialog tersebut menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas sebagai fondasi utama dalam mempercepat pembangunan di Papua.

Menurutnya, infrastruktur merupakan urat nadi yang menopang berbagai sektor pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya bicara terkait infrastruktur dulu, karena merupakan urat nadi di semua pembangunan. Jika infrastrukturnya baik, maka seluruh pembangunan akan berjalan dengan baik,” tutur Johannes.

Ia menjelaskan, kondisi geografis Papua, khususnya Kabupaten Mimika, masih menjadi tantangan besar dalam menjangkau sejumlah wilayah terpencil. Banyak daerah yang hingga kini hanya dapat diakses melalui jalur udara dan laut dengan biaya transportasi yang tinggi.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar anggaran pembangunan harus dialokasikan untuk biaya transportasi dan distribusi, sehingga ruang fiskal untuk mendukung pembangunan sektor lainnya menjadi terbatas.

Johannes menyampaikan bahwa Kabupaten Mimika memiliki 13 lapangan terbang yang digunakan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Namun, ketergantungan terhadap transportasi udara membuat biaya pelayanan dan pembangunan di daerah pedalaman menjadi sangat tinggi.

“Kami ada 13 lapangan terbang untuk menjangkau daerah terpencil dan kami harus menjangkau semuanya menggunakan pesawat terbang dengan biaya yang tinggi. Lalu bagaimana kita bisa menumbuhkan ekonomi, meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya bagi masyarakat?” ujarnya.

Karena itu, ia berharap Bappenas dapat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas di Papua, terutama pembangunan jalan dan jembatan yang dapat membuka keterisolasian wilayah.

Menurut Johannes, pembangunan konektivitas perlu menjadi prioritas awal agar program pembangunan di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita harus membangun infrastruktur terlebih dahulu, baru pembangunan yang lain bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Ia menegaskan, pembangunan Papua harus berangkat dari kondisi riil di lapangan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, berbagai target pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Papua yang sehat, sejahtera, dan mandiri akan sulit dicapai.

“Ini kondisi riil, Pak Wamen. Kalau infrastruktur tidak ada, itu mimpi untuk membuat Papua sehat, sejahtera, dan lainnya. Infrastruktur konektivitas itu sangat penting untuk membuka isolasi daerah,” ujarnya. (Red)