politik

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Pembangunan pelabuhan penyeberangan di Kampung Uta dan Otakwa harus memperhitungkan kondisi muara yang kerap dangkal, agar dermaga tidak sekadar megah tetapi benar-benar dapat dilayari kapal sesuai kebutuhan masyarakat.

Demikian dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Emanuel Kemong dalam Seminar hasil studi perencanaan pelabuhan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Kampung Uta, Distrik Mimika Barat Tengah dan Kampung Otakwa, Distrik Mimika Timur Jauh, di Ruang Rapat Kantor Dishub Mimika, Jumat (11/9/2026) kemarin.

Wabup Kemong menyoroti persoalan klasik yang kerap menghambat transportasi sungai di wilayah pesisir Mimika, yakni pendangkalan muara.

Ia mengingatkan agar kajian teknis benar-benar memperhitungkan titik-titik muara yang rawan dangkal, sehingga pelabuhan yang dibangun tidak bernasib sama seperti kasus di Pelabuhan Sipu-sipu, Distrik Jita, di mana kapal sulit masuk meski dermaga sudah tersedia.

“Kita jangan sampai bangun pelabuhan luar biasa bagus, tapi kapal tidak bisa masuk. Persoalan di muara harus jadi perhatian utama,”ujarnya.

Wabup juga mempertanyakan jenis kapal yang bisa dilayani, termasuk apakah kapal berukuran besar seperti LCT dapat masuk dengan aman saat kondisi pasang maupun surut.

Hasil kajian sementara menunjukkan bahwa lokasi pelabuhan masih dipengaruhi pasang surut dengan tinggi tumpang pasang mencapai 3,4 meter. Kondisi ini menuntut desain dermaga yang adaptif terhadap dinamika estuari.

Selain itu, akses jalan darat menuju pelabuhan juga direncanakan agar konektivitas tidak hanya bergantung pada jalur sungai.

"Pembangunan pelabuhan harus realistis, sesuai karakteristik wilayah, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Perencanaan harus matang, jangan hanya wacana. Kita ingin pelabuhan ini jadi simpul transportasi yang aman, nyaman, dan efisien,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana seminar awal perencanaan pelabuhan ASDP

MIMIKA, BM

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mimika menggelar seminar awal hasil studi perencanaan pelabuhan ASDP untuk dua distrik yakni, Distrik Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Timur Jauh khusus di Kampung Uta dan Otakwa.

Perencanaan pelabuhan ASDP ini, Dishub Mimika menggandeng PT Trimako Abdi Konsolindo.

Seminar awal yang dilaksanakan di Kantor Dishub Mimika, Jumat (11/9/2026) dihadiri langsung Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dalam sambutannya mengatakan, bahwa pembangunan pelabuhan harus melalui kajian matang, mempertimbangkan aspek teknis, geografis, hidrologi, lingkungan, keselamatan pelayaran, serta kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan prasarana transportasi tidak boleh hanya didasarkan pada kebutuhan sesaat, tetapi harus melalui perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan,”kata Wabup Kemong.

Wabup Kemong juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar fasilitas yang dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggungjawab.

Katanya, pelabuhan penyeberangan akan menjadi simpul penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pelayanan publik di wilayah pesisir Mimika.

“Melalui seminar hasil studi perencanaan pelabuhan ASDP di Kampung Uta, Distrik Mimika Barat Tengah, dan Kampung Otakwa, Distrik Mimika Timur Jauh menegaskan komitmen untuk memperkuat konektivitas wilayah pesisir dengan transportasi penyeberangan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dishub Mimika, Alfasiah mengatakan, kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan dokumen perencanaan awal pembangunan pelabuhan penyeberangan di Kampung Uta dan Kampung Otakwa.

“Kami berharap hasil studi perencanaan dapat menjadi dasar kuat bagi pembangunan fisik pelabuhan yang akan dilakukan secara bertahap, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Kepala BPBJ Mimika, Anton Pasoro

MIMIKA, BM

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika mencatat sebanyak 242 dari total 315 paket pengadaan tahun anggaran 2026 telah didelegasikan untuk diproses melalui BPBJ. Sementara 73 paket lainnya masih ditangani langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Jika dipresentasikan, sudah capai 76,83 persen dari seluruh paket yang tercatat dalam aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Kepala BPBJ Mimika, Anton Pasoro, mengatakan, bahwa 73 paket yang belum didelegasikan ke BPBJ itu karena sejumlah alasan teknis dan keterbatasan waktu pelaksanaan.

"Sebagian paket yang masih ditangani PPK diproses melalui mekanisme mini kompetisi dalam e-purchasing. Dan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 7–14 hari hingga penetapan pemenang," kata Anton.

Ditambahkan, pelaksanaan paket melalui PPK dapat menjadi salah satu opsi untuk mempercepat realisasi pekerjaan, mengingat waktu pelaksanaan program tahun anggaran 2026 semakin terbatas.

Meski, lanjut Anton, terdapat sejumlah paket yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu serta kondisi anggaran menjelang pembahasan perubahan APBD.

“Kami harap PPK segera menyurat ke BPBJ untuk menghentikan proses tender di LPSE bagi paket yang tidak bisa dilanjutkan, agar tidak menimbulkan beban administrasi di akhir tahun," ujarnya.

Ia menegaskan BPBJ Mimika akan terus melakukan koordinasi dengan para PPK untuk mempercepat proses pengadaan sekaligus mendorong penyerapan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. (Shanty Sang)