politik

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong mengapresiasi realisasi penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap I yang sudah mencapai 90 persen.

Kendati demikian, ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu dana Otsus agar tidak berpuas diri dan segera bersiap menghadapi proses pencairan Tahap II dan Tahap III.

“Dana Otsus ini realisasinya sudah semakin tinggi, sudah mencapai 90 persen, ini tahap yang pertama dan diharapkan untuk proses pencairan tahap kedua dan ketiga, seluruh OPD pengampu Dana Otsus dapat memperhatikan persyaratannya ,” kata Wabup Kemong.

Wabup Emanuel meminta setiap OPD untuk segera menginput seluruh laporan pencapaian program ke dalam sistem aplikasi Kementerian Keuangan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Selain itu, kelengkapan administrasi terkait SKD dan SIP3 juga harus segera diproses.

"Segera input pencapaian yang sudah dilakukan ke sistem aplikasi Kemenkeu dalam bentuk SIPD, serta perhatikan kelengkapan SKD dan SIP3. Ini penting agar segera diproses dan diinput ke sistem, sehingga dapat mempermudah proses pencairan Tahap II dan Tahap III," ujarnya.

Mengingat batas waktu pelaksanaan anggaran tahunan yang semakin singkat, ia mengingatkan, jajarannya hanya memiliki waktu sekitar dua bulan untuk menyelesaikannya.

"Kita hanya punya waktu tersisa dua bulan. Saya minta OPD-OPD pengampu Dana Otsus segera melakukan penginputan data agar pencapaian target dan realisasi pencairan tahap berikutnya bisa segera terwujud," ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika menggelar kegiatan forum konsultasi publik dan survei kepuasan masyarakat tahun 2026, sekaligus membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang keberatan, pembatalan, dan penanganan sanksi administratif pajak dan retribusi daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bapenda, Selasa (20/10/2026) ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau mengatakan bahwa kebijakan perpajakan daerah harus mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan perlindungan hak-hak masyarakat dan wajib pajak.

"Dengan adanya peraturan yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten, kita dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan,"kata Fransiskus.

Ia juga meminta Bapenda Mimika bersama perangkat daerah terkait untuk mencermati setiap masukan yang disampaikan agar hasil kajian dan rancangan peraturan yang disusun berkualitas, dapat diterapkan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta penguatan pengawasan dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah dapat dilaksanakan secara tertib, adil, dan transparan guna mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Bapenda Mimika, Hendrikus Setitit mengatakan, bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.

Menurutnya, survei kepuasan masyarakat merupakan instrumen penting untuk mengetahui kualitas pelayanan yang telah diberikan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki.

"Kami terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hasil survei ini diharapkan tidak hanya menjadi laporan administrasi, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan pelayanan secara berkelanjutan,"ujar Hendrik.

Selain evaluasi pelayanan, lanjut Hendrik, forum tersebut juga bertujuan menghimpun masukan dan rekomendasi dari masyarakat serta para pemangku kepentingan terhadap rancangan regulasi perpajakan daerah.

"Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme penyelesaian keberatan, pembatalan, serta penanganan sanksi administratif bagi wajib pajak,"pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana berlangsungnya kegiatan

MIMIKA, BM

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Abraham Kateyau mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi motor penggerak ekonomi desa. Menurutnya, setiap kampung memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Abraham saat membuka kegiatan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Bumdes dan lembaga kerjasama antar desa yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat di Hotel Kanguru, Jumat (16/10/2026).

Abraham menyampaikan, pengembangan BUMDes tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi. Pengurus harus mampu menerjemahkan pengetahuan yang diperoleh menjadi kegiatan usaha yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

“Potensi semua ada di kampung. Kalau kita tidak memanfaatkan, kita berdosa karena Tuhan sudah memberikan hasil di kampung masing-masing. Kita harus manfaatkan itu,” kata Abraham.

Lanjutnya, potensi kampung dapat dikembangkan melalui berbagai sektor, antara lain pertanian, perikanan, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Pengelolaan yang tepat dapat membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi kampung.

Abraham juga mengingatkan masyarakat kampung agar tidak membiarkan potensi sumber daya yang dimiliki dikelola pihak lain tanpa memberikan manfaat optimal bagi warga setempat.

Karena itu, ia meminta pengurus BUMDes mulai membangun usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing. Pemerintah kampung juga perlu memikirkan dukungan permodalan agar masyarakat lokal dapat terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi.

“Kalau bisa, tahun ini dikelola dengan baik supaya bisa berkelanjutan dan ada nilai tambahnya. Harus berdayakan masyarakat lokal dengan menyediakan modal usaha. Bagaimana cara kerjanya, jangan kita berhenti pada hari ini,” ujarnya.

Ia menegaskan pengelolaan BUMK harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, terutama dalam penggunaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan usaha. Pemerintah daerah, kata dia, juga perlu melakukan pendampingan serta evaluasi secara berkelanjutan agar badan usaha tersebut berkembang dan tidak sekadar terbentuk secara administratif.

Ketua Panitia Mike Sapan Pabalik, dalam laporannya menyampaikan maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas bagi pengurus BUM Desa/BUM Kampung di Kabupaten Mimika agar mampu mengelola kelembagaan dan unit usaha secara profesional.

Adapun, tujuan kegiatan ini adalah penguatan legalitas dan kelembagaan untuk mendorong pendaftaran status badan hukum dan struktur organisasi BUMKam, peningkatan kapasitas manajemen untuk meningkatkan pemahaman pengurus dalam penyusunan rencana usaha (business plan), tata kelola keuangan, serta pelaporan keuangan BUMKam.

Lainnya, pengembangan kerja sama ekonomi untuk mendorong sinergi dan kolaborasi usaha antar kampung melalui kelembagaan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) guna mengoptimalkan potensi komoditas unggulan lokal dan pengawasan serta akuntabilitas untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan kampung dan usaha kampung yang bebas dari penyalahgunaan. (Shanty Sang)