politik

Foto bersama di sela kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga atau penanganan bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan di Bobaigo, Keuskupan Timika, Jumat (23/10/2026) dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat upaya perlindungan sosial bagi masyarakat yang berpotensi terdampak bencana.

"Kita menyadari bahwa bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa dapat dipastikan sepenuhnya waktu maupun dampaknya. Bencana alam maupun bencana sosial dapat menimbulkan kerugian material, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mengancam keselamatan jiwa,"kata Ananias.

Oleh karena itu, penanggulangan bencana tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi harus dimulai melalui langkah-langkah pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana ini, ia berharap masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai potensi risiko bencana di lingkungan masing-masing, cara melakukan upaya pencegahan, langkah-langkah penyelamatan diri, serta tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.

Menurutnya, kampung siaga bencana bukan sekadar sebuah program atau kegiatan seremonial, melainkan suatu upaya nyata untuk membangun kesadaran, kepedulian, dan kemampuan masyarakat agar dapat bertindak secara cepat, tepat, dan terkoordinasi ketika terjadi bencana.

"Masyarakat harus menjadi bagian penting dalam upaya penanggulangan bencana, karena masyarakat merupakan pihak yang pertama kali berhadapan langsung dengan kondisi darurat di lingkungan tempat tinggalnya," ujarnya.

Ia mengatakan, kesiapsiagaan harus dibangun melalui perencanaan yang baik, ketersediaan sumber daya, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif.

Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, serta masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan bantuan khusus ketika terjadi bencana.

"Mereka harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat agar tidak tertinggal dalam upaya perlindungan dan penyelamatan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Bencana pada Dinsos, Yohanes Kum mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang Kemensos nomor 28 tahun 2012 tentang kampung siaga atau penanganan bencana.

"Maksud dari kegiatan ini agar masyarakat bisa memahami tentang penanganan bencana. Karena, bencana itu bukan satu segi saja,"tutur Yohanes.

Selain itu, diharapkan peserta dapat memahami tentang arti penanganan bencana terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan. Seperti, sekarang ada kabut asap yang mana juga disebut bencana.

"Kami harap tiap RT, distrik, kampung dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam penanganan bencana," pungkasnya. (Shanty Sang)

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi

MIMIKA, BM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika melakukan rekonstruksi Jalan Hasanuddin, Kabupaten Mimika, guna merespons banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang bergelombang dan membahayakan pengguna jalan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi menyampaikan, penanganan ini dilakukan setelah pihaknya menerima laporan warga di kanal aduan Pemda Mimika serta menindaklanjutinya dengan perencanaan dan pengamatan di lapangan.

"Penanganan tahun ini kami lakukan untuk mengatasi jalan bergelombang tersebut. Jadi, tahun ini kami mulai kerjakan,"katanya saat diwawancarai usai kegiatan seminar akhir perencanaan kota Potowaiburu, di Hotel Horison Ultima, Kamis (22/10/2026).

Yoga menjelaskan, bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan pengamatan konsultan, penyebab utamanya adalah fondasi jalan yang patah, turun, atau bergeser akibat sering dilintasi kendaraan bermuatan berat.

Untuk memperbaiki kerusakan tersebut, Dinas PUPR menerapkan penanganan berupa penggerusan lapisan aspal lama, perbaikan struktur fondasi jalan, hingga pengaspalan ulang (hotmix).

Secara teknis, lanjut Yoga, tingkat kemiringan jalan yang bergelombang di lokasi tersebut tercatat mencapai 1 hingga 4 sentimeter. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan, khususnya bagi pengendara roda dua.

"Kalau mobil mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi untuk kendaraan roda dua itu sangat berbahaya. Karena itu, penanganan ini difokuskan pada titik-titik dengan tingkat keparahan paling tinggi,"ujarnya.

Lanjutnya, pada tahap ini pengerjaan difokuskan pada segmen mulai dari perempatan lampu merah Budi Utomo hingga Jembatan Pasar Sentral. Penanganan bertahap ini diharapkan dapat memulihkan kenyamanan serta keselamatan berlalu lintas masyarakat di Kota Timika.

Ia mengatakan, Pihak Dinas PUPR Mimika juga berencana untuk terus mengusulkan anggaran penanganan pada tahun-tahun berikutnya guna melengkapi segmen jalan Hasanuddin lainnya yang masih mengalami kondisi serupa, seperti dari arah Timika Mall.

“Penanganan jalan bergelombang di sepanjang Jalan Hasanuddin dilakukan bertahap. Saat ini, pengerjaan pengaspalan yang sedang berjalan berfokus pada ruas dari perempatan lampu merah Budi Utomo hingga Jembatan Pasar Sentral,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Suasana kegiatan seminar akhir penataan kota Potowaiburu

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merampungkan masterplan perkotaan Potowaiburu, Distrik Mimika Barat Jauh. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut kini telah memasuki tahap seminar akhir.

Seminar akhir ini berlangsung di Hotel Horison Ultima, Kamis (22/10/2026) dan dibuka secara resmi oleh, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santi Sondang.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penataan wilayah yang lebih terstruktur, memacu roda perekonomian masyarakat lokal, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak ulayat warga setempat.

Santi dalam sambutannya menyampaikan, dokumen perencanaan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan, mengendalikan, dan melaksanakan pembangunan fisik serta pengembangan wilayah secara terpadu.

“Potowaiburu memiliki posisi strategis di pesisir barat Mimika yang berbatasan dengan Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Letak ini membuka peluang bagi pengembangan transportasi laut dan pergerakan barang serta jasa antardaerah,” katanya.

Wilayah tersebut, kata Santi, juga memiliki potensi perikanan dan kehutanan yang dapat dikembangkan untuk mendorong ekonomi masyarakat. Namun, potensi itu kata dia membutuhkan dukungan infrastruktur dan penataan kawasan yang terencana.

"Selama ini, pertumbuhan fisik Potowaiburu berlangsung secara alami dan belum sepenuhnya didukung pola ruang terpadu. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut berisiko memicu permukiman tidak teratur, penggunaan lahan yang tidak efisien, hingga konflik pemanfaatan ruang," ujarnya.

Karena itu, masterplan diharapkan menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan, mengatur pemanfaatan lahan, serta mengarahkan pengalokasian anggaran dalam jangka panjang.

Menurutnya, penataan kawasan juga perlu memperhatikan kehidupan masyarakat suku Kamoro yang memiliki keterikatan erat dengan sungai dan laut. Pengembangan wilayah diharapkan tetap menghormati kearifan lokal, melindungi hak ulayat, dan menyediakan ruang publik bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Mimika, Sumitro Hamza, mengatakan penyusunan dokumen tersebut berlangsung selama tiga bulan sejak kontrak pekerjaan pada akhir Juli 2026 dan penyusunan dokumen ini bertujuan menyediakan perencanaan tata ruang yang komprehensif, terukur, dan aplikatif sebagai pedoman pembangunan di Distrik Mimika Barat Jauh.

“Pekerjaan dilaksanakan CV Point Plan Engineering melalui tahapan seminar pendahuluan dan survei lapangan sebelum memasuki seminar akhir. Kegiatan ini dibiayai melalui APBD Mimika dan melibatkan unsur pemerintah serta tokoh masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pengembangan Potowaiburu diharapkan tidak hanya menata kawasan secara fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat. (Shanty Sang)