politik

Peserta dari OPD saat mengikuti kegiatan

MIMIKA, BM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika menggelar kegiatan pendampingan penginputan realisasi kinerja dan keuangan Perangkat Daerah pada Aplikasi Data dan Evaluasi (Dalev) SIPD untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Bappeda Mimika, Kamis (15/10/2026).

Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang, mengatakan, ada empat poin utama yang menjadi atensi penting bagi seluruh operator dan perwakilan perangkat daerah agar proses perencanaan serta evaluasi pembangunan berjalan sistematis dan efisien.

Empat poin tersebut yakni akurasi dan validasi data, dimana setiap operator perangkat daerah wajib memastikan data realisasi fisik dan keuangan yang diinput ke dalam sistem SIPD sinkron, valid, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, kesesuaian dengan dokumen perencanaan agar pengisian capaian indikator dari tingkat sub-kegiatan, hingga program harus mengacu langsung pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, serta selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

Ketiga, seluruh perangkat daerah diminta disiplin dan tepat waktu dalam mengunggah data agar tidak menghambat proses integrasi, evaluasi periodik, maupun pelaporan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Terakhir, pentingnya keterpaduan data realisasi sebagai bahan verifikasi serta evaluasi capaian RPJMD, termasuk pencatatan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program di lapangan.

"Saya berharap perangkat daerah memastikan data realisasi fisik dan keuangan yang diinput oleh masing-masing operator itu sinkron, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pengisian ini harus mengacu pada Renstra dan Renja serta selaras dengan kebijakan pemerintah daerah," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Data dan Pelaporan Bappeda Mimika, Felix Philip Beanal, menekankan pentingnya kedisiplinan dan keberlanjutan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan pelaporan realisasi kinerja serta keuangan per triwulan melalui aplikasi Dalev SIPD.

Felix menjelaskan bahwa pemantauan dan evaluasi melalui sistem ini tidak hanya menjadi bahan penilaian internal Bappeda maupun Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melainkan dipantau langsung oleh Kepala Daerah.

"Pelaporan ini harus dilakukan secara rutin setiap triwulan. Pemantauannya bukan hanya untuk penilaian internal kita, tetapi langsung menjadi perhatian Kepala Daerah melalui pimpinan OPD," jelas Felix.

Katanya, dalam kementerian atau lembaga terkait terdapat dua kanal utama, yakni kanal RKPD dan Pusdatin. Fokus penginputan yang dilakukan saat ini bermuara pada sistem Pusdatin SIPD.

Ia menambahkan, bahwa seluruh program dan kegiatan yang diinput telah tersinkronisasi secara otomatis dengan dokumen perencanaan yang disusun sebelumnya.

Karena target dan indikator telah ditetapkan sejak awal perencanaan, tugas operator saat ini adalah menginput realisasi fisik, realisasi keuangan, serta capaian hasil (outcome) dari program yang dampaknya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Target-target kinerja sudah ada dari dokumen RKPD dan Renstra yang kita input di awal. Sekarang tugas operator adalah menginput kinerjanya sejauh mana realisasi dan hasil dari anggaran yang telah digunakan untuk masyarakat," pungkasnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai sosialisasi Perda Perlindungan Pengusaha OAP

MIMIKA, BM

DPRK Mimika Kelompok 8 sosialisasikan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) di halaman Kantor Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Rabu (14/10/2026).

Sosialisasi dipimpin langsung oleh Koordinator Kelompok 8 DPRK Mimika, Benyamin Sarira, didampingi Anton Pali, Adolf Omaleng, dan Amons Jamang.

Benyamin Sarira mengatakan, sosialisasi Perda merupakan tugas dan tanggung jawab wajib DPRK Mimika agar seluruh Perda yang sudah disahkan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dan benar-benar dijalankan.

Sementara itu, anggota DPRK Mimika sekaligus narasumber, Anton Pali, menegaskan Perda Nomor 5 Tahun 2025 digodok sejak tahun 2023 dan baru bisa disahkan DPRK Mimika melalui kajian dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRK Mimika dengan analisa mendalam.

"Perda ini sangat baik untuk memberikan perlindungan dan kesempatan sebesar-besarnya kepada Pengusaha Asli Papua sehingga mereka juga diberikan kesempatan sama dengan pengusaha lainnya," kata Anton Pali.

Ia menjelaskan, Perda tersebut bertujuan menjadikan pengusaha OAP sebagai subjek utama pembangunan daerah, menjamin kesempatan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan pengusaha OAP di Kabupaten Mimika.

Selain itu, Perda tersebut juga mengatur kemudahan dalam berbagai bentuk perizinan bagi pengusaha OAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sesi diskusi, sejumlah warga berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksanaan agar Perda tersebut dapat segera diterapkan.

Warga juga menyampaikan harapan agar Perda Nomor 5 Tahun 2025 benar-benar memberikan kesempatan dan perlindungan kepada pengusaha OAP tanpa syarat yang dapat membatasi peluang mereka untuk berkembang.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anton Pali menjelaskan bahwa Perbup perlu segera diterbitkan sebagai aturan turunan untuk mempertegas mekanisme pelaksanaan Perda di lapangan.

"Perda ini sudah disahkan dan tinggal diberlakukan, namun sebelum dijalankan perlu sosialisasi. Hari ini DPRK Mimika mulai melakukan sosialisasi, termasuk 11 Perda lainnya yang juga sedang disosialisasikan serempak," pungkasnya. (Shanty Sang)

Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Mimika, Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh dan mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Mimika, Emanuel Kemong, menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah daerah berperan melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program berjalan aman sesuai mekanisme yang berlaku.

"Ini kan sudah menjadi program pusat, jadi tinggal dijalankan saja, yang terpenting adalah pendataan yang akurat untuk memastikan di mana keberadaan para penerima manfaat," katanya saat diwawancarai, pada Senin 12 Oktober 2026.

Emanuel menyebutkan, pelaksanaan MBG 3B untuk kelompok rentan ini berjalan mandiri dan tidak terpengaruh oleh situasi pelaksanaan program serupa di lingkungan sekolah.

“Sinergi dan kerja sama lintas dinas menjadi kunci keberhasilan penyaluran program ini di lapangan,”ujarnya.

Wabup juga menyoroti informasi mengenai pelaksanaan MBG yang telah menjangkau sejumlah distrik, sementara masih banyak posyandu yang belum menerima manfaat program tersebut.

Menindaklanjuti hal itu, ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Bupati Mimika untuk memanggil para kepala distrik guna memastikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG, termasuk memperkuat koordinasi dengan posyandu agar penyaluran manfaat program dapat menjangkau kelompok sasaran.

Menurutnya, sinergi antara Satgas MBG, pemerintah daerah, kepala distrik, dan posyandu diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program di Kabupaten Mimika.

“Dengan penguatan koordinasi antara Satgas, Pemda, kepala distrik, dan posyandu, kami harapkan distribusi MBG di Mimika dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Shanty Sang)