politik

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Hingga pertengahan Oktober 2026, realisasi keuangan Pemkab Mimika tercatat telah mencapai 50,28 persen, sedangkan penyerapan atau progres pekerjaan fisik berada di angka 54,72 persen.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong di Kantor Pemerintahan, Senin (19/10/2026).

Wabup Kemong mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus memacu percepatan penyerapan anggaran dan penyelesaian pekerjaan fisik jelang akhir Tahun Anggaran 2026.

Saat ini masih tersisa waktu sekitar dua bulan untuk mengoptimalkan seluruh program kerja dan anggaran yang telah direncanakan agar mencapai target maksimal.

"Kita punya waktu untuk merealisasikan keuangan maupun pekerjaan fisik dua bulan ke depan. Kami harap, dalam kurun waktu tersebut seluruh realisasi baik pekerjaan fisik maupun realisasi anggaran dapat mencapai 100 persen," ujarnya.

Ia mengimbau, secara khusus kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang progres keuangan maupun fisiknya masih di bawah 50 persen untuk segera mengambil langkah cepat dan terukur.

“Diharapkan kepada OPD-OPD yang pencapaian atau realisasinya di bawah 50 persen supaya segera mempercepat,” harapnya.

Beberapa poin penting pun ditekankan Wabup untuk ditindaklanjuti OPD antara lain, mempercepat proses administrasi dan pembayaran kepada kontraktor atau pihak ketiga yang pekerjaannya sedang berproses namun belum menerima pembayaran dan segera memproses tagihan termin maupun pencairan uang muka kontrak guna mendorong lonjakan persentase realisasi keuangan secara signifikan.

“Berkaitan dengan pihak ketiga yang belum merealisasi belum dibayarkan. Kontrak-kontrak yang sedang berproses yang belum dibayarkan segera dilakukan sehingga pencapaiannya semakin meningkat,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika, Gat Tebay saat menyerahkan bantuan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan makanan tambahan di 15 Posyandu, yang tersebar di Distrik Mimika Timur, Distrik Miru, dan Distrik Wania.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika, Gat Tebay menegaskan, komitmennya dalam mendukung penurunan angka stunting dengan melaksanakan program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita di sejumlah Posyandu.

“Tujuan utama program ini adalah meningkatkan gizi balita, sekaligus memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya asupan makanan sesuai standar gizi,” kata Gat, usai pemberian PMT di Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kamis (15/10/2026).

Gat menjelaskan, PMT ini sudah sesuai standar gizi, di mana telah dikonsultasikan dan disesuaikan dengan rekomendasi ahli gizi dari Dinas Kesehatan.

“Untuk pemenuhan gizinya telah dikoordinasikan dengan Dinkes, untuk pelaksanaannya, kami targetkan selesai pada Oktober 2026, dengan sisa 2–3 Posyandu yang akan segera menerima bantuan,” ujarnya.

Menurutnya, pemberian makanan tambahan ini tidak hanya sekadar bantuan fisik, tetapi juga menjadi stimulus bagi orang tua balita untuk lebih peduli terhadap pola makan bergizi.

“Kami berharap ada perubahan nyata, khususnya kesadaran keluarga dalam memberikan makanan bergizi kepada balita. Program ini bagian dari upaya bersama menurunkan angka stunting di Mimika," ungkapnya. (Shanty Sang)

Suasana apel pagi di pusat pemerintahan Kabupaten Mimika

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 telah masuk tahap evaluasi di Provinsi Papua Tengah.

"Kami pemerintah daerah saat ini tengah menunggu hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD-P Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah," kata Wabup Kemong, Senin (19/10/2026).

Wabup mengaku, seluruh tahapan penetapan APBD Perubahan hingga proses penginputan data anggaran telah rampung dilaksanakan di tingkat kabupaten.

"APBD Perubahan tahun anggaran 2026 sudah ditetapkan dan proses penginputannya pun telah selesai. Saat ini, berkasnya sudah memasuki tahap evaluasi di tingkat Provinsi Papua Tengah," Ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah proses evaluasi di tingkat provinsi selesai, APBD Perubahan tersebut akan disahkan secara resmi ke dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) sebelum akhirnya dapat direalisasikan untuk program pembangunan masyarakat.

"Kalau sudah selesai evaluasi, baru akan ditetapkan dalam peraturan daerah dan keputusan bupati, selanjutnya baru dipergunakan. Kami berharap dalam waktu dekat sudah ada penyampaian dari provinsi agar bisa segera ditetapkan dan digunakan," ungkapnya. (Shanty Sang)