politik

Bupati Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Guna menindaklanjuti temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika melaksanakan rapat bersama BPK dan Pimpinan OPD, Kamis (3/9/2026).

Bupati Mimika, Johannes Rettob menyampaikan, bahwa Pemkab Mimika bergerak cepat melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua Tengah.

"Saat ini kami tengah melakukan rekapitulasi menyeluruh terhadap seluruh temuan BPK yang belum tertangani, terhitung sejak tahun 2005 hingga sekarang. Jadi, kita rekapitulasi mana-mana saja yang kita belum tindaklanjuti," kata Bupati JR.

Bupati mengaku, langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Tujuannya satu saja, bagaimana pihaknya bisa menjamin akuntabilitas dan juga pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Menjawab kekhawatiran publik terkait akumulasi temuan tersebut, Johannes meluruskan bahwa temuan LHP BPK tidak melulu berkaitan dengan kerugian finansial atau pengembalian uang negara.

"Temuan itu bukan berarti uang ya. Ada masalah administrasi, regulasi, dan ada juga yang berupa pengembalian. Kalau untuk detail pengembalian uang, sebagian besar sudah diselesaikan dan sisanya tinggal sedikit sekali," jelasnya.

Untuk mempercepat proses penyelesaian ini, tambah Bupati John, Pemkab Mimika akan mengaitkan tingkat kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan manajemen talenta kepegawaian dan alokasi anggaran.

Ia mematok sistem ketat berbasis penghargaan dan sanksi bagi seluruh jajaran OPD yang merespons dan menyelesaikan temuan BPK secara cepat dengan memberikan penghargaan khusus, termasuk peluang penambahan anggaran program.

"Ini dalam rangka manajemen talenta kepegawaian. Siapa yang bisa menindaklanjuti secara cepat kita kasih penghargaan. Kalau realisasinya cepat, rewardnya bisa berupa penambahan anggaran," ujarnya.

Namun, jika pimpinan OPD yang lambat atau tidak mampu menyelesaikan temuan BPK akan menerima sanksi tegas berupa pemotongan anggaran.

"Tapi kalau yang tidak bisa selesai, ya dipotong. Sekarang gitu aja kita. Saya mau gas semua ini supaya OPD-OPD punya kinerja yang baik," ungkapnya. (Shanty Sang)

Sekretaris Bapenda imika saat memberikan bukti pembayaran kepada salah satu warga yang membayar pajak

MIMIKA, BM

Pada Sabtu (6/6/2026) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika melakukan peluncuran program layanan Jemput Bola Pajak Keliling di kawasan Car Free Day (CFD), Jalan Cenderawasih, Timika

Program ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dengan langsung mendatangi masyarakat agar masyarakat tidak harus melakukan pembayaran pajak di Kantor Bapends Mimika.

Sekretaris Bapenda Mimika, Hendrikus Setitit, di Jalan Cenderawasih mengatakan layanan yang diberikan meliputi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jenis pajak daerah lainnya, serta pendaftaran wajib pajak baru secara langsung di lokasi.

"Kita lakukan ini untuk membantu permudah masyarakat. warga tidak harus datang ke kantor di tengah kesibukan mereka. dan ini bukan pertama kami turun ke lapangan. Kedepan  kita akan perluas hingga ke kelurahan dan kampung-kampung di wilayah Mimika" ujarnya.

Sejauh ini selain di area CFD, Bapenda juga telah menyusun sejulah agenda seripa untuk pelayanan di beberapa tempat seperti di Supermarket, pusat pemerintahan, hingga lingkungan permukiman warga, hingga tempat keramaian lainnya. 

"Kami kolaborasi dengan Bank papua untuk mempermudah transaksi pembayaran masyarakat. Langkah ini kami lakukan juga untuk mendukung pencapaian target pendapatan daerah,"katanya.

Selain Bank Papua, menurut Setitit, pembayaran juga dapat dilakukan melalui kantor Pos, QRIS, BNI dan Bank Mandiri. pada momen ini ia juga mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak karena dengan membnayar pajak, masyarakat ikut membantu pembangunan dan pengembangan Mimika. (Ronald R)

Foto bersama sebelum penerbangan

MIMIKA, BM

Karena tingkat mobilitas yang tinggi, masyarakat Distrik Agimuga meminta pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan agar menambahkan slot penerbangan Timika-Agimuga, Agimuga-Timika.

Berdasarkan permintaan ini, Dinas Perhubngan kemudian melakukan koordinasi guna menindaklanjuti permintaan tersebut.

Setelah berkoordinasi dan mempertimbangkan banyak hal, permintaan tersebut akhirnya disetujui guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepada BeritaMimika di Bandara Perintis Mozes Kilangin, Kepala Dinas Perhubungan Mimika, Alfasiah mengatakan hari ini, Kamis (3/9/2026) merupakan flight perdana untuk penambahan armada rute Timika-Agimuga, Agimuga-Timika.

Ia menuturkan pihaknya telah bekerjasama dengan PT. Revans Global Airtranspor untuk melayani rute tersebut menggunakan pesawat Cessna B208 (C208.B).

“Sebelumnya sudah ada dua kali penerbangan dalam seminggu untuk Agimuga dengan anggaran APBN (subsidi) namun karena tingginya permintaan masyarakat, maka kami tambahkan satu lagi rute penerbangan untuk Agimuga menggunakan APBD dan hari ini flight perdananya,” jelasnya.

Ia menyampaikan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan UPBU terkait tingginya permintaan tersebut sehingga perlu ada penambahan rute pesawat ke Agimuga untuk mempermudah mobilisasi masyarakat.

Alfasiah menjelaskan, di 2026 ini Dinas Perhubungan Mimika menyediakan dua layanan bersubsidi yakni kargo dan penumpang.

Layanan kargo ini meliputi Jila, Aroanop, Alama, Tsinga dan Noima. Sementara untuk penumpang adalah Jila, Aroanop, Alama, Tsinga, Noima, Jita dan Potowaiburu.

“Bulan September ini ada satu penambahan rute yakni Agimuga. Jadi sekarang sudah ada 8 rute yang kita jalani untuk subsidi penumpang,” ujarnya

“Ini merupakan bagian dari pelayanan pemerintah ke masyarakat apalagi dengan situasi di laut saat ini. Harapan kita penerbangan ini dapat membantu memudahkan akses mobilitas masyarakat,” harapnya. (Ronald R)