Politik & Pemerintahan

Hadiri HUT ke-81 TNI, Wabup Mimika : TNI Merupakan Pilar Penting Dalam Menjaga NKRI

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong Foto Bersama Pimpinan Satuan usai upacara HUT TNI ke 81

 

MIMIKA, BM

Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Emanuel Kemong, mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berlangsung di Base-Ops Lanud Yohanis Kapiyau Timika, Senin (5/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Emanuel Kemong menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh jajaran TNI. Dan menegaskan bahwa TNI merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika, saya mengucapkan Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-81. Terima kasih atas pengabdian tanpa henti dalam menjaga kedaulatan NKRI. Semoga TNI semakin prima, profesional, dan selalu di hati rakyat,” kata Wabup Kemong.

Ia mengatakan, bahwa momentum HUT ke-81 TNI tidak hanya menjadi refleksi atas perjalanan panjang pengabdian TNI, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah.

Wabup Kemong berharap TNI terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga keamanan, serta memperkuat persatuan bangsa di tengah dinamika sosial masyarakat Papua Tengah.

“Kami berharap TNI hadir sebagai mitra strategis, menjaga keamanan, serta memperkuat persatuan bangsa di tengah dinamika sosial masyarakat,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Gunakan Dana Otsus Rp6 Miliar, PUPR Bangun MCK untuk OAP

Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi 

MIMIKA, BM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika bakal membangun fasilitas sanitasi yang layak berupa Mandi, Cuci, Kakus (MCK) bagi warga Orang Asli Papua (OAP) di kawasan pinggiran kota.

Untuk pembangunan MCK, PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada APBD Perubahan 2026.

Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi menyampaikan, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan konsultan perencana untuk menghitung secara rinci jumlah unit MCK yang dapat dibangun sesuai dengan ketersediaan waktu yang ada.

"Jadi, ini untuk warga OAP yang di pinggiran kota dan kami berusaha sebagai dinas teknis ditunjuk dari Bappeda untuk melaksanakan hal tersebut," Kata Yoga saat ditemui, Senin (5/10/2026).

Yoga menjelaskan, lokasi pembangunan dipusatkan di area pinggiran kota, bukan wilayah pesisir. Mengingat alokasi anggaran berasal dari APBD Perubahan, pemilihan lokasi tersebut disesuaikan dengan keterbatasan waktu pelaksanaan agar target dapat tercapai.

“Pendekatan pembangunan sanitasi pada tahun 2026 ini mengalami perubahan pola dari tahun-tahun sebelumnya. Kami tidak lagi membangun MCK komunal yang mencakup satu titik untuk satu rukun tetangga (RT), melainkan menerapkan sistem by name by address atau satu rumah satu MCK,”ujarnya.

Katanya, evaluasi dari pelaksanaan program sebelumnya menunjukkan bahwa fasilitas MCK komunal kurang maksimal karena kerap memicu sifat saling berharap antar tetangga dalam hal pemeliharaan.

Oleh sebab itu, dengan sistem satu kepala keluarga satu MCK, maka fasilitas tersebut diharapkan dapat lebih dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh penerima manfaat.

"Karena ini dibuat untuk by name by address satu rumah satu MCK, kita harap ini bisa lebih maksimal dalam penggunaan dan juga pemeliharaan ke depan," harapnya.

Ia menambahkan, dalam proses pendataan, pihaknya menggandeng Dinas Kesehatan serta pihak distrik dan kampung. Data tersebut dicocokkan dengan laporan petugas kesehatan lingkungan (Kesling) di tingkat Puskesmas guna memastikan bantuan tepat sasaran kepada warga OAP yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak, sekaligus mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan target stop buang air besar sembarangan pada tahun 2027.

“Jadi data ini sebenarnya ada di Dinas Kesehatan, tapi dari distrik juga ada menyampaikan kepada kami. Nah, tinggal kita sesuaikan,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Pemkab Mimika Tunjuk Dua Plh, Isi Jabatan Kadinkes dan BPBD

Foto bersama usai pelantikan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika menunjuk dua pejabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya karena memasuki masa pensiun.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Abraham Kateyau memimpin Sertijab sekaligus menyerahkan surat keputusan (SK) penunjukan dua Plh tersebut pada Senin (5/10/2026).

Sertijab berlangsung secara tertutup di ruang kerja Pj Sekda Mimika, Abraham Y. Kateyau, disaksikan Kepala BKPSDM Mimika Hermina Imbiri dan Staf Ahli Bupati Mimika Yohana Paliling.

Dua pejabat yang ditunjuk yakni Marselino Mameyao, SKM sebagai Plh Kepala Dinas Kesehatan menggantikan Goldfried Maturbongs yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP), serta Fransiskus Bokeyau, S.Pd sebagai Plh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggantikan Agustina Rahaded.

Meski jabat Plh Dinkes, Marselino saat ini juga menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika. Sebelumnya, ia pernah menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika sebelum dinonjobkan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Sementara itu, Fransiskus Bokeyau kini menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Mantan Kepala SD YPPK Kokonao ini pernah menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Mimika di masa pemerintahan Bupati Omaleng, sebelum kemudian dinonjob.

Abraham menyampaikan, rotasi ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pelayanan publik di bidang kesehatan dan penanggulangan bencana, sekaligus memberikan kesempatan bagi putra daerah untuk berkontribusi lebih luas dalam pembangunan Mimika.

“Bagi yang dilantik saya harap dapat menjalankan tugas dengan baik,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Top