politik

Kondisi di Kampung Waituku

MIMIKA, BM

Kunjungan kerja Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mimika ke Kampung Waituku, Distrik Jita pada Sabtu (6/12/2025) menyisakan kesan mendalam.

Anna Bala dari Pokja 1 yang mengikuti kunker tersebut mengkisahkan pengalamannya melihat dan merasakan langsung kondisi Kampung Waituku.

Anna yang juga merupakan seorang guru menilai perjalanan ini bukan sekadar tugas rutin, melainkan momen perenungan yang mengharukan tentang kontras tajam antara gemerlap Kota Timika dan realita di Kampung Waituku.

“Perjalanan kali ini menyentuh hati saya. Saya banyak terdiam, merenungkan keramaian kota Timika dengan segala kecanggihannya,” ungkap Anna Bala.

“Waituku, satu kampung kecil tanpa sekolah. Anak-anak SD harus menyeberang saat hujan, dengan jembatan kayu
yang sudah nyaris patah,” ucapnya dengan nada sedih.

Dikatakan Waituku, kampung yang tampak terisolasi ini, menghadapi tantangan mendasar. Fasilitas pendidikan sangat minim, anak-anak usia sekolah harus mempertaruhkan keselamatan menyeberangi jembatan kayu yang rusak.

Meski ada satu PAUD yang dikelola gereja, ketiadaan guru membuatnya tidak berfungsi
optimal. Tingginya jumlah anak usia sekolah menunjukkan kebutuhan mendesak akan perhatian di bidang pendidikan.

Dibidang kesehatan, terdapat satu Pustu kecil yang diisi tiga perawat, ditambah dua perawat yang juga melayani kampung seberang.

Anna Bala juga menyoroti ketiadaan kios atau pusat perbelanjaan, sehingga warga harus menempuh perjalanan ke ibu kota distrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, kampung ini belum menikmati akses listrik 24 jam, sebuah indikator kesenjangan infrastruktur yang masih nyata.

Namun, ditengah keterbatasan, Waituku menyimpan kekayaan budaya yang unik. Anna Bala terkesan dengan ukiran khas dan tas bernilai seni tinggi, lengkap dengan hiasan kepala suku Sempan yang menjadi ciri khas setempat.

Kerajinan tangan ini berpotensi besar untuk dikembangkan, sejalan dengan visi Dekranasda dalam mengangkat produk lokal.

Mengakhiri renungannya, Anna Bala menyampaikan asa atau harapan agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat Waituku dapat segera terjawab di bawah kepemimpinan buapti dan wakil bupati Mimika saat ini.

“Diakhir permenungan, kiranya harapan masyarakat dapat terwujud melalui pemerintahan bupati dan wakil bupati, beserta Tim PKK dan Dekranasda,” tutupnya. (Red)

Nampak ratusan massa saat melakukan orasi.

MIMIKA, BM

Massa yang tergabung dalam Front Rakyat Papua di Timika, melakukan unjuk rasa atau demo dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di halaman Kantor DPRK Mimika pada Rabu (10/12/2025).

Aksi yang dilakukan oleh massa Front Rakyat Papua di Timika ini mengangkat tema "Menuntut Negara Indonesia Hentikan Investasi dan Militerisme di seluruh tanah West Papua ".

Pantauan wartawan dilapangan, massa yang merupakan pelajar, mahasiswa dan mama-mama Papua ini melakukan longmarch dari bundaran Timika Indah.

Sesampainya di bundaran Petrosea, massa membentangkan spanduk sambil melakukan orasi, kemudian bergerak menuju Kantor DPRK Mimika.

Kedatangan massa ini disambut Wakil Ketua I DPRK, Asri Akas dan sejumlah anggota DPRK dengan didampingi Kapolres Mimika, Komandan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua Tengah dan Kabag Ops Polres Mimika.

Selain orasi lisan, massa juga menyampaikan orasi tertulis melalui spanduk yang bertuliskan: Stop Kapitalisme, negara segera tuntaskan pembunuhan, pelanggaran HAM terhadap pelajar di seluruh tanah Papua.

Kemudian hentikan ekploitasi perusahaan di Blok Wabu, stop kapitalisasi pendidikan, stop bangun Pos militer di seluruh kampung tanpa diketahui pemilik tanah. Ingat tanah Papua bukan tanah kosong!.

Seusai melakukan orasi, melalui perwakilan menyerahkan 57 pernyataan sikap ke anggota DPRK untuk ditindaklanjuti. Usai menyerahkan pernyataan sikap, massa pun membubarkan diri.

Perlu diketahui selama berlangsungnya orasi dan penyerahan pernyataan sikap berjalan dengan aman dan lancar. Aksi tersebut berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat keamanan gabungan. (Ignasius Istanto)

Suasana apel pagi di pusat pemerintahan, SP3

MIMIKA, BM

Menjelang akhir tahun realisasi anggaran baru mencapai 58 persen. Guna meningkatkan presentasi, Bupati Mimika Johannes Rettob meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak cepat dan melaporkan pertanggungjawaban khususnya bagi para pengguna anggaran.

Hal itu disampaikan saat memimpin Apel Gabungan di Pusat Pemerintahan (Puspem) SP3, Senin (8/12/2025).

Bupati menegaskan bahwa seluruh pejabat terkait, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara pengeluaran, hingga pimpinan OPD harus memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.

Selaij itu, masih banyaknya Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang (TU) yang belum dipertanggungjawabkan oleh sejumlah OPD.

"Khusus untuk TU, jumlahnya itu mencapai sekitar Rp20 miliar. Saya tegaskan bahwa dana UP dan TU adalah uang negara, bukan uang pribadi," kata Bupati John.

Ia meminta kepada bendahara pengeluaran agar dapat memperhatikan hal tersebut. Dana TU bersifat seperti pinjaman, sehingga harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk administrasi. Sementara UP yang diberikan sejak awal wajib dikembalikan dalam bentuk dana fisik.

Namun, kenyataannya banyak OPD yang lambat menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban, terutama untuk kegiatan seperti perjalanan dinas.

"Jangan sampai bendahara pengeluaran bilang itu ada di kepala dinas. Itu bukan uang kepala dinas, itu uang dinas, jadi tolong dikembalikan," ujar Bupati Rettob.

Katanya, dana TU itu hampir di semua dinas ada. Kalau dana itu kembali maka realisasi juga akan naik drastis. Dana itu mungkin sudah dipakai tetapi belum memberikan pertanggungjawaban misalnya perjalanan dinas.

"Saya harap OPD segera menyelesaikan seluruh kewajiban pertanggungjawaban sebelum tahun anggaran berakhir agar realisasi keuangan dapat mencapai terget,"ungkapnya. (Shanty Sang)