politik

Suasana apel pagi di pusat pemerintahan Kabupaten Mimika

MIMIKA, BM

Realisasi anggaran Mimika baru mencapai 46,62 persen hingga 2 Oktober 2026. Sementara, realisasi fisik sudah mencapai 51,24 persen.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau, meminta kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahan Kabupaten Mimika, untuk segera menggenjot penyerapan anggaran mengingat sisa waktu efektif hanya tersisa 2 bulan.

"Saya harap ini jadi perhatian. Kalau boleh bulan depan itu kita sudah harus ada pada posisi 50 atau 60 persen, karena kita sudah mau melaksanakan anggaran untuk perubahan,” kata Pj Sekda Abraham.

Selain capaian anggaran dan fisik, capaian untuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni realisasi keuangan sebesar 73,69 persen dan realisasi fisik mencapai 80,52 persen.

Abraham meminta, agar para pimpinan OPD segera mengevaluasi program-program yang belum berjalan optimal agar posisi penyerapan anggaran dapat meningkat pada bulan depan.

Selain itu, ia juga mengingatkan jajarannya agar memaksimalkan program yang ada dengan penuh tanggung jawab demi menghindari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) yang terlalu besar di akhir tahun.

Menurutnya, tingginya SiLPA kerap dipandang miring oleh masyarakat sebagai bentuk rendahnya penyerapan anggaran, meskipun secara administratif hal tersebut tidak menyalahi aturan.

"Jangan sampai kita meninggalkan SiLPA yang besar lagi. Padahal SiLPA sesungguhnya tidak masalah, sesungguhnya itu baik, tetapi dari masyarakat melihat itu hal yang tidak baik, tidak baik dalam hal penyerapan anggaran, tidak terealisasi. Ini yang supaya kita perhatikan," ungkapnya. (Shanty Sang)

Bupati Mimika, Johannes Rettob saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan untuk kepolisian

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika membangun sejumlah fasilitas pendukung kepolisian di empat lokasi sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Mimika.

Pembangunan tersebut diantaranya, Polsek Agimuga, Polsek Kokonao, dua unit rumah dinas dokter kepolisian, serta pembangunan landscape dan pagar Polsek Bandara.

Diketahui, Seluruh pekerjaan tersebut bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, pembangunan fasilitas kepolisian merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah untuk institusi kepolisian, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Mimika.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah dirinya bersama Wakil Bupati melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Mimika dan melihat secara langsung kondisi fasilitas yang masih membutuhkan perhatian.

“Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang harus kita perbaiki, secara khusus dari Kepolisian juga dari TNI. Karena ini merupakan sesuatu yang baik dan untuk menjaga kamtibmas di Kabupaten Mimika, maka saya kira pemerintah kabupaten harus masuk,”kata Bupati Mimika, Johannes Rettob saat memberikan sambutan sebelum proses peletakan batu pertama, Kamis (1/10/2026) di lingkungan RS Bhayangkara Polda Papua Tengah.

Ia mengatakan, dukungan tersebut juga mencakup pembangunan rumah dokter kepolisian. Saat melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan, pemerintah daeramelihat kebutuhan akan hunian bagi tenaga dokter sehingga kemudian diputuskan untuk membantu pembangunan dua unit rumah dokter kepolisian.

Bupati berharap seluruh pekerjaan dapat berjalan tepat waktu sehingga fasilitas yang dibangun dapat segera digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kapolda Papua Tengah, Brigjen. Pol. Jermias Rontini, menegaskan bahwa kualitas pembangunan menjadi perhatian utama. Ia meminta kontraktor pelaksana mengerjakan proyek sesuai spesifikasi dan komitmen yang telah disampaikan.

Kapolda juga menargetkan pembangunan fasilitas tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 90 hari.

Ia meminta kontraktor tidak menjadikan faktor cuaca, transportasi maupun kendala teknis lainnya sebagai alasan untuk menghambat penyelesaian pekerjaan.

“Barang ini bikin bagus. Apalagi Kokonao, Kokonao itu kota sejarah, kita harus bikin fasilitasnya bagus, biar polisi bisa melayani masyarakat di sana,” tegasnya.

Kapolda Papua Tengah saat menandatangani prasasti

Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, Kapolda menyatakan akan melakukan pengawasan secara berkala. Kapolres diminta menurunkan tim untuk memantau perkembangan pekerjaan, sementara unsur pengawasan lainnya juga akan dilibatkan.

“Saya sudah perintahkan Kapolres nanti turunkan tim. Saya dari Inspektorat Nabire akan cek setiap bulan. Saya akan suruh Irwasda datang cek, sampai sejauh mana perkembangan kalian,” katanya.

Kapolda menekankan agar kontraktor memenuhi komitmen pekerjaan yang telah disepakati. Pembangunan fasilitas kepolisian tersebut bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan fasilitas pelayanan yang lebih layak bagi masyarakat.

Ia juga menyebut pembangunan fasilitas tersebut sebagai salah satu bentuk peninggalan selama dirinya menjabat.

“Barang inilah legacy saya selama saya menjabat. Saya tidak tahu satu tahun, dua tahun ke depan lepas jabatan saya, tapi inilah peninggalan saya untuk Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Berdasarkan laporan kegiatan pembangunan fasilitas pendukung Kesatuan Kepolisian di Kabupaten Mimika, total nilai DPA untuk empat paket pembangunan tersebut mencapai sekitar Rp10,43 miliar.

Rinciannya, pembangunan Polsek Agimuga memiliki nilai DPA sebesar Rp3.159.716.397, sedangkan pembangunan Polsek Kokonao sebesar Rp3.159.648.187.

Kemudian pembangunan rumah dokter kepolisian memiliki nilai DPA sebesar Rp1.947.170.785, sementara pembangunan landscape dan pagar Polsek Bandara dialokasikan sebesar Rp2.170.000.000.

Untuk kantor Polsek Agimuga dan Polsek Kokonao, masing-masing dibangun dengan ukuran panjang 27 meter dan lebar 9 meter, atau memiliki luas bangunan sekitar 243 meter persegi.

Khusus Polsek Kokonao, konstruksi bagian bawah bangunan menggunakan pondasi umpak dengan ketinggian sekitar 1,1 meter dari muka tanah dan dilengkapi pelat lantai. Konstruksi tersebut disesuaikan dengan kondisi Kokonao yang kerap mengalami kenaikan muka air.

Sementara Polsek Agimuga menggunakan pondasi menerus yang dibangun langsung pada tanah dasar.

Selain dua kantor Polsek, pembangunan juga mencakup dua unit rumah dokter kepolisian. Setiap unit memiliki ukuran 12 meter x 10 meter dengan luas bangunan 120 meter persegi.

"Dengan pembangunan fasilitas tersebut, pemerintah daerah berharap dukungan terhadap kepolisian semakin memperkuat pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan fasilitas kepolisian yang memadai," Pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana berlangsungnya sosialisasi

MIMIKA, BM

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mimika menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Sosialisasi yang melibatkan 150 pelajar SMA/SMK dan mahasiswa ini berlangsung selama dua hari mulai Kamis dan Jumat (1-2/10/2026) di Hotel Kanguru dan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau.

Staf Ahli Bupati Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau dalam sambutannya menyampaikan, bahwa ancaman narkotika bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi bangsa.

Pasalnya, generasi muda harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan. Masa muda adalah masa yang sangat menentukan dalam membangun kualitas diri dan mempersiapkan kepemimpinan masa depan.

"Kami harap kegiatan ini tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi mampu memberikan dampak nyata berupa perubahan sikap, peningkatan kesadaran, dan tumbuhnya gerakan bersama melawan narkotika," Kata Fransiskus.

Menurutnya, dengan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat, maka dapat mewujudkan generasi Mimika yang sehat, produktif, berprestasi, dan berjiwa kepemimpinan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Mimika, Alberthin Timang, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika (P4GN) tahun 2026 melibatkan 150 peserta dari berbagai SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Mimika.

Alberthin menegaskan bahwa generasi muda merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran akan bahaya narkoba.

“Kami mengundang siswa SMA, SMK, dan mahasiswa karena mereka adalah motor penggerak di lingkungan sekolah maupun kampus. Pengetahuan yang mereka peroleh dari sosialisasi ini diharapkan dapat ditularkan kepada teman sebaya untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkoba,”ujarnya.

Selain materi tentang dampak kesehatan fisik dan mental akibat narkoba, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan yang memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ia menambahkan, meski daftar sekolah peserta telah ditetapkan, pihaknya tetap membuka ruang bagi sekolah lain untuk berpartisipasi apabila ada yang berhalangan hadir.

“Kami sudah menetapkan sekolah-sekolah yang diundang, tetapi jika ada yang tidak sempat hadir, kami menghubungi sekolah lain sebagai pengganti. Prinsipnya, kuota tetap terpenuhi,”tuturnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Dispora Mimika untuk membentuk kesadaran dini di kalangan generasi muda bahwa narkoba adalah ancaman serius bagi masa depan. (Shanty Sang)