politik

Sekretaris 1 TP PKK Mimika Ny. Sara Lisa (tengah) bersama Kepala Distrik Jita Suto Rontini dan para Ketua Bidang saat pembukaan acara

MIMIKA, BM

Sepanjang tahun 2025, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mimika yang resmi dilantik pada 23 April 2025 telah melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke tujuh distrik yang ada di Mimika.

Diawali dari Kokonao, Distrik Mimika Timur Jauh kemudian TP PKK Mimika mengunjungi Distrik Agimuga, Mimika Timur Jauh, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah dan Amar.

Sementara untuk kunker ketujuh dilaksanakan pada 6-7 Desember 2025 ke Distrik Jita.

Untuk kali ini, rombongan dipimpin oleh Sekretaris 1 TP PKK Mimika, Ny. Sara Lisa Ubra di dampingi Ketua Bidang tiap pokja beserta perwakilan anggota pengurus dan disambut oleh Kepala Distrik Jita, Suto H. Rontini didampingi para Kepala Kampung dan masyarakat dari lima kampung yakni Waituku, Blumen, Sumapro, Wacakam, dan Wapu.

Dalam rangka menyambut Natal, Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Herawaty Rettob melalui Sekretaris 1 Ny. Sara Lisa mengatakan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah Mimika, PKK Mimika datang untuk menyerahkan bantuan berupa paket sembako yakni gula, susu, kopi, biskuit, dan sirup untuk lima kampung.

"Jangan dilihat berapa nilainya, tetapi lihatlah kepedulian beliau berdua (bupati dan wakil bupati-red) untuk masyarakat. Visi misi bapak bupati adalah bergerak dari kampung masuk ke kota. Inilah bukti kepedulian itu," ujar Ny. Sara Lisa.

Bantuan diserahkan kepada para kepala kampung di dampingi Ketua PKK Kampung.

"Kenapa mama-mama yang terima? Karena kalau urusan perut, pasti mama-mama. Bapak-bapak cari uang, tapi pulang harus kasih masuk di noken mama. Kalau bapak-bapak yang kelola, pasti tidak cukup," canda Ny. Sara Lisa disambut gelak tawa warga.

Anggota TP PKK Mimika nampak berbaur dengan masyarakat setempat

Sementara itu, Kepala Distrik Jita, Suto H. Rontini, mengungkapkan alasan mengapa Kampung Waituku dipilih sebagai lokasi acara, bukan ibu kota distrik di Sempan Timur.

"Saya sengaja bawa Ibu-ibu dong ke sini. Jangan kita tunjukkan yang bagus-bagus saja. Yang tidak bagus jangan disembunyi, supaya bisa berubah," tegas Suto.

Ia menyoroti kondisi PKK di tingkat distrik dan kampung yang selama ini seolah "mati suri". Meskipun Dana Desa tersedia, kendala pemahaman dan kurangnya pelatihan membuat anggaran pemberdayaan sering kali tidak terserap maksimal.

"Uang banyak, tapi bingung mau dipakai bagaimana. Saya berharap kehadiran TP PKK Kabupaten bisa menjadi jembatan ke DPMK agar program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas mama-mama di kampung bisa di-floating dan berjalan nyata," harapnya.

Momen haru terjadi ketika tim TP PKK melihat mama-mama kampung masih mengenakan seragam PKK tahun 2022 dengan rapi. Hal ini menjadi bukti semangat yang masih menyala meski minim pembinaan.

Kunjungan ini bukan akhir, melainkan awal. Ny. Sara Lisa berjanji akan membawa "suara hati" dari Jita langsung ke telinga Bupati, memotong birokrasi agar kebutuhan masyarakat lebih cepat terdengar.

"Tahun 2026, kita berharap bisa melakukan program kerja nyata di sini. Agar mama-mama tidak hanya mencari karaka, tapi punya skill (keterampilan-red) yang terasah," tutupnya. (Red)

Bupati Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Pasca terjadinya konflik di Kapiraya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika membentuk Tim Khusus yang terdiri dari pemerintah, TNI-Polri dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).

“Hari ini pak Wakil Bupati bersama Kapolres dan Sekda dan DPRK bersama beberapa pimpinan OPD mereka ke Kapiraya. Untuk melaksanakan kunjungan pertama melihat situasi disana, terus apa yang kira-kira bisa dilakukan,” kata Bupati Mimika Johannes Rettob kepada awak media Senin (1/12/2025) usai meresmikan pembangunan Vihara Bodhi Mandala.

Lanjutnya, hal tersebut menjadi penting karena apa yang terjadi menurutnya bukan karena tapal batas.

“Karena semua sudah tahu. Tapi ini siapa yang punya tambang yang ada disana. Jadi, salah satu memang kita harus tutup tambang. Ini untuk sementara, baru kita bisa jalan kalau tidak akan begini terus akan memperjuangkan hak-hak yang lain,” tandasnya.

Bupati JR berharap agar situasi menjadi aman agar aktifitas masyarakat dapat kembali seperti sedia kala.

“Kita bentuk tim khusus untuk melihat disana dan untuk langkah kedepan kita bicara dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan gubernur karena internal dua kabupaten maka gubernur yang memfasilitasi,” ucapnya.

Ketika persoalan tapal batas menjadi perhatian Kemendagri maka JR berharap pemetaan yang dilakukan Kemendagri tetap mengacu pada apa yang sudah ditetapkan Undang-undang (UU).

“Yang penting adalah Kemendagri tetap memetakan secara benar batas wilayah ini karena Mimika ini pemekaran tahun 1999. UU Nomor 45, batas wilayahnya sudah jelas,” ujarnya.

“Tahun 2008 Paniai dimekarkan menjadi Deiyai dan Kabupaten Nabire dimekarkan menjadi Dogiyai. Mereka belakangan, kami tidak pernah dimekarkan jadi wilayah, batas kita tetap mereka yang harus menyesuaikan,” imbuhnya. (Elfrida Sijabat)

Bupati Mimika Johannes Rettob saat diwawancara media di Jakarta usai pengumuman Kabupaten Mimika Juara 1 HARMONY Award

JAKARTA, BM

Menuju akhir tahun 2025, Kabupaten Mimika mendapatkan dua kado terindah dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kabupaten Mimika meraih peringkat pertama HARMONY Award 2025 ‘Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten’ unggul atas Kabupaten Cilacap di urutan kedua dan Malang di urutan ketiga.

Tidak hanya itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Mimika juga mendapat peringkat kedua secara nasional sebagai ‘FKUB Inspiratif Tingkat Kabupaten’.

Dua penghargaan ini tidak hanya membawa kebanggaan bagi masyarakat Mimika namun menunjukan bahwa Mimika adalah salah satu daerah di republik ini yang memegang teguh nilai-nilai kebersamaan, toleransi dan persatuan.

Ajang HARMONY Award 2025 ini diikuti oleh 328 pemerintah kabupaten kota di Indonesia sementara penghargaan untuk FKUB diikuti oleh 400-an FKUB se-Indoensia.

HARMONY Award 2025 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Double Tree, Kemayoran, Jakarta, pada (28/11/2025) dihadiri Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Dalam Negeri serta Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, M.A.

Usai menerima penghargaan ini, Bupati Mimika Johannes Rettob kepada media di Jakarta Sabtu (29/11/2025) mengatakan penghargaan tersebut menjadi momentum penting bagi Mimika, sebagai daerah yang selama ini telah dikenal sebagai miniatur keberagaman Indonesia.

“Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa di Mimika justru menjadi fondasi kuat untuk membangun daerah. Dengan dasar harmoni ini, saya melihat ada kekuatan besar untuk meramu pembangunan Mimika secara keseluruhan,” ungkapnya.

Penghargaan HARMONY Award yang diterima Pemda Mimika dan FKUB Mimika, menurut Bupati John merupakan kado indah di akhir tahun untuk masyarakat Mimika dan Papua Tengah.

JR sapaan akrab Bupati Mimika ini kemudian mengungkapkan, penghargaan ini semakin memacu pemerintahannya untuk terus mensinergikan program pembangunan yang merata dari kampung ke kota, dengan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan utama.

Ia menegaskan bahwa semangat Eme Neme Yauware melalui slogan “Mimika Rumah Kita” akan terus diperkuat sebagai pedoman hidup bersama bagi masyarakat Mimika.

“Slogan ini simbol bahwa semua warga Mimika memiliki rumah yang sama, tanpa memandang latar belakang apapun,” jelasnya.

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Bupati Johannes berencana membangun Tugu Harmony di Mimika.

“Tugu ini akan menjadi pengingat bagi kita semua agar bangun, bangkit, dan bergerak bersama membangun Kabupaten Mimika bersama FKUB,” ujarnya.

Perlu diketahui, ada beberapa Indikator penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga Mimika layak dan terpilih mendapat juara pertama HARMONY Award 2025

Indikator tersebut adalah indeks moderasi beragama yang tinggi, dukungan pemerintah daerah yang produktif dan konsisten, kemampuan menyelesaikan potensi konflik secara damai dan adanya ruang publik yang inklusif dan aman bagi semua golongan.

Selain itu, kolaborasi aktif tokoh agama, adat, dan komunitas lokal serta pelayanan rumah ibadah yang berkeadilan dan setara.

HARMONY Award 2025 yang diberikan kepada Kabupaten Mimika sebagai peringkat pertama menunjukan bahwa negeri dua suku besar Amungme dan Kamoro ini merupakan daerah yang menjadi teladan secara nasional dalam merawat harmoni sosial dan keberagaman budaya. (Ronald Renwarin)