Pemda Mimika Finalisasi 298 Usulan dari Distrik untuk Program Kerja Tahun 2023
Sekda Mimika Michael Gomar didampingi Kepala Bappeda Yohana Paliling melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan usulan program dalam forum OPD
MIMIKA, BM
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika berhasil merampungkan dan menampung Rencana Kerja (Renja) yang diusulkan 18 distrik sebagai program kerja Tahun 2023.
Setelah 2 hari dilaksanakan, Forum Perangkat Daerah telah menyepakati 298 usulan program kegiatan dari 641 yang awalnya diusulkan.
Dengan demikian maka 343 usulan ditolak dan sebanyak 23 OPD telah menerima dan menyetuji 298 usulan tersebut.
Kegiatan penutupan Forum Perangkat Daerah ini ditutup secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael R Gomar, Jumat (25/3).
Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, M.Si mengatakan, penolakan ini disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya, karena sudah masuk dalam program Tahun 2022.
Tidak hanya itu, ada juga program yang tidak harus dimasukkan ke OPD teknis melainkan dapat dikerjakan menggunakan dana desa.
Selain itu juga, karena usulannya dianggap belum prioritas serta program yang diusulkan harus melalui tahapan perencanaan dan memastikan lahan.
"Misalnya di Dinas PU mau buat jalan dan jembatan harus dilihat dulu mungkin lahannya belum beres dan lainnya. Pokoknya masalah yang ada harus ada perencanaan, dan belum menjadi prioritas, itu yang di tolak. Saya lihat juga ini yang ditolak lebih banyak dari pada diterima," kata Yohana.
Dikatakan, bahwa diterima dan tidaknya usulan tersebut merupakan kesepakatan bersama distrik dan OPD sehingga hasil yang disepakati merupakan hasil komunikasi bersama.
"Nanti akan diajukan ke OPD teknis program, setelah diketemukan dengan OPD ini bisa atau tidak, kadang pertimbangan teknis, atau kegiatan yang bisa diselesaikan di kampung tidak harus ke OPD tapi bisa dari ADD atau DD," Jelas Yohana.
Lanjut Yohana, usulan program ini tidak hanya berasal dari distrik tapi juga melalui reses DPRD yang dituangkan dalam pokok pikiran (pokir). Kemudian usulannya akan dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
"Ini belum termasuk pokir dewan juga. DPRD lagi reses sekarang, hasil reses itu akan di rekap nanti dan diinput di SIPD melalui operator di Sekwan. Setelah itu masuk di kita maka otomatis juga masuk di OPD terkait. Ini kan sistem jadi kalau arahnya ke PU maka masuk ke PU," ungkapnya.
Yohana memaparkan, semua usulan kegiatan untuk 2023 nanti akan disinergikan antara usulan distrik dan pokir DPRD serta usulan OPD.
"Mungkin usulan yang lalu karena keterbatasan anggaran atau ada masalah lain sehingga belum berjalan. Bisa juga kegiatan lanjutan. Itulah yang nantinya di Musrenbang kabupaten diketemukan dan diverifikasi bersama," jelasnya.
Sementara Sekda Mimika, Michael R Gomar dalam sambutan mengatakan, bahwa persoalan pokok yang dihadapi di Kabupaten Mimika dalam proses perencanaan pembangunan terletak pada proses untuk menentukan pilihan program kegiatan prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat.
"Disisi lain kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya terutama sumber penganggaran sehingga yang paling penting adalah penyatuan persepsi dan program kegiatan yang dilaksanakan di distrik, kelurahan dan juga lintas sektor OPD," ungkapnya.
"Yang mana program kegiatan tersebut adalah menjadi program prioritas bagi kebutuhan perencanaan pembangunan yang strategis bagi Kabupaten Mimika di masa yang akan datang khususnya di tahun 2023," terang Gomar.
Dikatakan, dalam forum gabungan ini semua pihak dapat saling menyempurnakan dan juga mempersatukan komitmen untuk menyusun rancangan kerja Pemda Kabupaten Mimika tahun 2023 yang akan diimplementasikan melalui sinergitas dan berkolaborasi secara bersama.
Gomar menjelaskan, kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan dan juga prioritas pembangunan serta memastikan program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat harus disepakati secara bersama-sama.
"Program kegiatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah distrik bersama dengan OPD teknis menjadi tanggung jawab kita. Ini tidak lagi menjadi tanggung jawab tim anggaran pemerintah daerah tetapi kita bersama-sama untuk berkolaborasi, bersinergi untuk memastikan bahwa kebutuhan program dan kegiatan itu benar-benar bisa dilaksanakan di tahun anggaran 2023," terangnya.
Menurutnya, program-program yang sudah dibahas secara bersama-sama harus benar-benar menjadi tanggungjawab dan diprioritaskan untuk tahun anggaran 2023 sesuai dengan target dan sasaran yang telah disepakati.
"Agar benar-benar bahwa masyarakat selaku penerima manfaat program dan kegiatan bisa mendapatkan manfaat dan dampak dari hasil pembangunan yang sudah diprogramkan," jelasnya.
Menurut Gomar, tema pembangunan yang sudah dirancang sebagai rancangan awal RKPD tahun 2023 merupakan benang merah dari segala pencapaian perencanaan yang ada.
"Jangan sampai akhirnya di tengah perjalanan ada perubahan dan program kegiatan yang menjadi prioritas itu justru tidak terakomodir di tahun anggaran 2023. Program kegiatan yang kita sudah sepakat ini tidak bisa lagi diotak-atik atau diganti pada saat sudah penetapan," tegasnya. (Shanty)
