Warga Keluhkan Adanya Limbah PLN Timika di Reses Lexy Lintuuran
Foto bersama warg Koperapoka dengan anggota DPRD Mimika, Lexy David Lintuuran
MIMIKA, BM
Anggota DPRD Mimika, Lexy David Lintuuran dari parta Demokrat menyerap aspirasi dalam kegiatan reses masa sidang I tahun 2022 di daerah pemilihan (Dapil) I, Senin (28/3).
Pada reses yang berlangsung di Balai Kelurahan Koperapoka, Lexy David Lintuuran menerima beragam aspirasi dari masyarakat khususnya dari 13 RT di wilayah ini.
Kepala Kelurahan Koperapoka, Linus Dolame meminta agar warganya aktif menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan harapan mereka kepada anggota DPRD Lexy Lintuuran.
"Ini kesempatan masyarakat untuk sampaikan keluhan dan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayahnya. Sampaikan saja apapun itu, baik jalan ataupun keluhan lainnya," Kata Linus.
Anggota DPRD Mimika, Lexy David Lintuuran mengatakan, kehadirannya merupakan amanat dan tugas sebagai banggota DPRD Partai Demoktar Dapil I untuk mendengar keluhan warganya.
Ia menjelaskan, Dapil 1 ini tidak hanya meliputi Kwamki dan Koperapoka saja, namun juga Kelurahan Timika Jaya, Kampung Hangaji dan Ninabua.
"Sekarang pemerintah umumkan bahwa covid sudah mulai terkendali. Jadi tempat ibadah, sekolah sudah bisa berjalan tetapi dengan syarat prokes tetap dilaksanakan dan yang sudah vaksin 1 dan 2 bagus tapi kalau mau boster juga lebih bagus lagi," kata Lexy.
Diakuinya, Koperapoka dulunya merupakan sebuah kawasan yang besar namun telah dimekarkan lagi menjadi Kelurahan Otomona dan Kebun Sirih.
Hal ini dilakukan guna memudahkan pelayanan pemerintah dalam mengatur kebutuhan masyarakat.
Dikatakan, dalam waktu dekat Pemda Mimika akan melakukan Musrenbang kabupaten. Reses yang dilakukan saat ini gunanya untuk menampung aspirasi yang nantinya akan diserahkan sebagai pokok pikiran (pokir) DPRD.
"Tugas DPRD adalah bersama pemda menyetujui anggaran, membuat perda dan menampung aspirasi masyarakat. DPRD ada karena masyarakat yang pilih. Sehingga kita punya kewenangan untuk melihat anggaran kalau sudah pas dan menyentuh masyarakat kita setujui kalau kurang kita minta tambah," ujarnya.
Aspirasi pertama dalam reses ini disampaikan Ketua RT 8, Ibu Ester. Ia mengatakan di RTnya pembangunan sangat tertinggal.
Ia mengusulkan pembuatan dan perbaikan drainase, pembangunan jalan, dan bantuan rumah layak huni untuk OAP. Sebab, rumah 1 persen ini didalamnya bahkan ada 4 kepala keluarga.
Sementara, Ketua RT 6, mengeluhkan tempat pembuangan sementara (TPS). Ia meminta diadakan di lorong-lorong. Ia juga berharap dibuatkan lampu jalan, penggajian untuk RW dan adanya bingkisan untuk OAP di hari raya.
Masalah anak aibon juga jadi perhatian pasalnya hidup mereka memprihatinkan , tidak ada perhatian dan putus sekolah. Miras juga dilaporkan marak di Koperapoka.
Ketua RT 9, Ibu Nur, meminta agar ada perbaikan jalan dan untuk warga yang tidak mampu dapat dibuatkan BPJS Kesehatan.
Sementara, Ketua RT 13, Yuliance, mengaku wilayah Koperapoka selalu langganan banjir dan yang lebih parah adalah limbah dari PLN yang ikut menyebar juga ketika ada hujan.
"Kalau bisa jalan Leo Mamiri, Bougenville dan Jalan Bhayangkara dijadikan satu arah karena sangat rawan. Untuk pekerjaan jalan dan tailing di lingkungan ini, kalau bisa berdayakan juga anak-anak muda di lingkungan kami untuk terlibat," harapnya.
Warga lainnya yakni Ibu Paskalina juga mengaku bosan terhadap reses karena usulan pembangunan kantor Kelurahan Koperapoka telah disampaikan setiap tahun namun tidak pernah terealisasikan, termasuk pagar kantor kelurahan.
"Kami harap ada pembangunan Puskesmas induk khusus di Koperapoka karena ini ada 13 RT yang warganya banyak. Dengan adanya Puskesmas induk khusus Koperapoka maka dapat memperkecil pelayanan di Puskesmas Timika," harap Paskalina.
Menjawab aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Mimika Lexy David Lintuuran mengatakan, soal drainase menjadi PR DPRD untuk membahasnya dengan Dinas PU.
Ia juga mengakui TPS selalu menjadi masalah yang selama ini selalu dikeluhkan masyarakat. Lexy akan berupaya untuk memperjuangkannya melaui OPD teknis.
"Masalah drainase ini juga karena masalah sampah, dan ini juga tergantung dari kesadaran masyarakat tapi nanti kami akan sampaikan ke pemerintah termasuk masalah limbah PLN. Secara khusus kami akan bertemu dengan mereka," ujarnya. (Shanty)
