Warga Kesulitan Pasarkan Hasil Laut dan Panen, Komisi B Lakukan RDP Dengan Dinas Koperasi
Foto bersama Kadis Koperasi dengan Anggota Komisi B usai lakukan RDP
MIMIKA, BM
Komisi B DPRD Mimika mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop & UMKM).
Dalam rapat ini, Komisi B DPRD menyampaikan hasil kunjungan mereka ke pesisir dan pedalaman yang mana didapati banyak masyarakat yang kesulitan memasarkan hasil laut dan panen.
RDP yang berlangsung di Kantor DPRD dipimpin langsung Ketua Komisi B Rizal Pata’dan, Selasa (26/4).
Dalam RDP ini, Rizal mengusulkan agar Dinas Koperasi membangun Koperasi di wilayah pesisir dan memperhatikan kondisi Pasar SP7 yang tidak kunjung di gunakan.
"Walaupun tidak semua kampung harus di bangun koperasi tapi paling tidak ada 1 koperasi yang dapat mengakomodir kampung-kampung lain di sekitarnya," Kata Rizal.
Menurutnya, adanya koperasi selain dapat menampung hasil laut dan panen juga bisa memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan sembako.
Katanya, hasil kunjungan kerja Komisi B ke Kampung Atuka ditemukan bahwa setiap bulan masyarakat melakukan panen kelapa sampai 30 ribu, namun sayang mereka kesulitan untuk memasarkan.
"Jika berkenan mungkin kita bisa rencanakan studi banding di luar kota tempat pengolahan kelapa agar ketika kembali dapat diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, kata Rizal kondisi pasar SP 7 yang ada sekitar 5 tahun ini ternyata belum dibersihkan dan dioperasikan.
Sementara, Anggota Komisi B, Ancelina Beanal memberi saran aga Diskop memiliki tempat penampungan barang untuk warga pegunungan di bandara agar dapat mengakomodir kebutuhan mereka.
Menjawab beberapa usulan ketua dan anggota Komisi B, Kepala Diskop dan UMKM, Ida Wahyuni mengatakan, pendirian koperasi di wilayah pesisir maupun pedalaman butuh dukungan lintas sektor.
Selain itu, koperasi di wilayah pesisir dan pegunungan harus didukung dengan adanya solar cell. Pihaknya sudah mengusulkan hal ini lewat dana Otsus tapi tidak diakomodir.
"Pendirian koperasi menjadi sinergitas dengan dinas terkait dan Freeport juga. Jika buka koperasi di pesisir dan pegunungan dibutuhkan koordinasi lintas sektor, seperti koperasi sayur mayur, ayam dari bandara ke kampung dengan rute yang panjang. Sementara, dari sisi anggaran kurang dan tidak didukung juga dengan kementerian terkait karena hanya KUR yang mereka dukung,” ungkapnya. (Shanty)
