Dwi Cholifah : Januari Hingga Pertengahan Juli Realisasi PAD Capai Rp908 Miliar, Optimis Tidak Defisit
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifah
MIMIKA, BM
Selama hampir tujuh bulan sejak Januari hingga 18 Juli 2022, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi secara keseluruhan untuk Kabupaten Mimika sudah mencapai 56,68 persen atau sekitar Rp908 miliar dari target Rp1,6 triliun.
Sedangkan untuk pajak daerah dari target Rp245 miliar sekian sudah terealisasi Rp123.500 miliar atau 50,37 persen.
Pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel realisasinya capai 36 persen, pajak restauran 60 persen, pajak hiburan 28,8 persen, pajak reklame 41,26 persen dan pajak penerangan jalan 51,30 persen.
Sementara lainnya yakni, pajak parkir capai 46 persen, pajak air tanah 56,90 persen, MBLB 41 persen, PBB-P2 60,36 persen dan BPHTB 19,2 persen.
"Jadi dari pajak daerah keseluruhannya di rata-ratakan sudah capai 50,37 persen atau Rp123 miliar dari target Rp245 miliar," jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifa saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia juga menjelaskan, untuk retribusi dari target Rp21,4 miliar saat ini sudah terealisasi Rp7,9 miliar atau 37,07 persen.
Lain-lain pendapatan asli daerah dari target Rp81,9 miliar sudah realisasi Rp44,193 miliar atau 53,97 persen.
Sementara, pendapatan transfer dari target Rp2,5 triliun sudah terealisasi Rp892 miliar atau 34,56 persen.
"Artinya keseluruhan APBD dari Rp4,1 triliun pendapatan sudah terealisasi Rp1,8 triliun atau 43,3 persen keseluruhan APBD. Ini data sampai tanggal 18 Juli 2022 kemarin," kata Dwi.
Dwi menyampaikan, mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tentang APBD Perubahan, pihaknya telah membuat ancang-ancang sehingga di APBD Perubahan nanti ada tambahan kisaran Rp200-an miliar.
"Kalau sudah Perpres berarti bukan PMK lagi, artinya saya sudah yakin. Jadi, kalau APBD kita Rp4,1 triliun ditambah Rp200 miliar maka perubahan nanti Rp4,4 triliun," ujarnya.
Katanya, pandemi Covid sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah termasuk dana transfer sehingga ia berharap tidak ada lagi perubahan regulasi terkait kondisi tersebut.
"Sebab, kalau terjadi seperti dulu lagi itu yang akan bahaya karena bisa berdampak ke dana transfer yang akan di tahan lagi," ujarnya.
Dwi juga mengatakan, bahwa pendapatan secara tren di triwulan 1 dan 2 itu telah sesuai mekanisme. Artinya perhitungannya sesuai presentase, begitupun dana transfer.
"Jika situasinya normal-normal saja saya yakin APBD akan tercapai, malah jika dengan tambahan Rp200-an miliar di perubahan nanti bisa lebih. Karena biasanya triwulan 3 dan 4 itu yang melonjak. Kalau PAD sudah tercapai 50 persen saya yakin tidak ada masalah," ungkapnya.
"Seperti tahun lalu sudah tanggal 31 Desember baru ada masuk Rp500 miliar sekian dan langsung posisinya stabil. Tahun lalu realisasi kita hanya tidak tercapai Rp12 miliar artinya hanya 99 persen," ungkapnya.
Namun, menurut Dwi untuk tahun ini ia optimis karena trendnya cukup baik, terutama untuk dana perimbangan. Ia juga berharap operasional PTFI berjalan normal dan tidak ada kendala hingga akhir Desember.
"Kita optimis di perubahan kita bisa tambah. Kalau tadi posisinya Rp4,1 triliun tambah Rp200-an miliar maka naik jadi Rp4,4 triliun. Maka ini sudah balanced dengan belanja tanpa kita harus pembiayaan. Artinya pembiayaan kalaupun dipaksakan berarti bisa menambah pembiayaan 300-an mliar bisa Rp4,7 triliun," tambahnya.
Lebih lanjut Dwi juga mengatakan, bahwa saat monev kemarin realisasi belanja masih berada pada kisaran 20-30 persen sementara pendapatan sudah mencapai 50 persen sehingga ada saving yang memuat kas daerah aman.
"Kalau dengan posisi seperti ini maka kita tidak ada defisit," ujarnya dengan optimis. (Shanty)
