Herman Gafur Gelar Reses Bersama Kepala Kelurahan dan Wartawan Timika
Foto bersama anggota DPRD Herman Gafur bersama kepala distrik Mimika Baru dan wartawan Mimika
MIMIKA, BM
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Bulan Bintang (PBB) dari Dapil II, Herman Gafur melakukan reses yang digelar di Hotel Horison Diana pada Sabtu (22/10) kemarin.
Reses kali ini berbeda dengan reses pada umumnya, karena hanya melibatkan kepala distrik, kepala kelurahan serta awak media Timika.
Anggota DPRD Herman Gafur mengaku, dengan menerapkan hal seperti ini, akan mampu membuat usulan-usulan program disetujui karena dikawal oleh banyak media.
Dalam reses kali ini juga dibuka sesi tanya jawab oleh sejumlah para undangan untuk mendengarkan keluh kesah persoalan program kerja selama ini di Distrik Mimika Baru yang belum berjalan dan terakomodir.
"Saya berfikir bahwa dua institusi ini pilar yang sangat penting, lewat rekan media persoalan yang ada di masyarakat muncul, dan ini menjadi momentum kita untuk diskusi, karena persoalan ini semua harus terlibat langsung," kata Herman.
Herman mengatakan, bahwa untuk memajukan daerah ini bukan hanya bertumpu pada kepala daerah, namun dari sektor manapun semua terlibat dan mempunyai peran tanggungjawab masing-masing.
"Saya menyadari bahwa tanggungjawab memajukan daerah bukan terletak pada pimpinan daerah, tapi bagaimana semua kita bertanggung jawab, bagaimana kita bersama berdiskusi dari persoalan yang dihadapi," katanya.
Tambahnya, wartawan merupakan mitra legislatif maupun eksekutif, karena wartawan atau media mempunyai 3 mata, yakni mata lensa, mata pena, dan mata hati.
Kepala Distrik Mimika Baru, Dedy Paukoma turut memberikan apresiasi kepada anggota dewan yang telah melaksanakan reses, sehingga berbagai keluh kesah di kelurahan dapat ditampung.
"Ini reses yang luar biasa. Dengan adanya reses, semoga program yang kami masukkan bisa didorong," harapnya.
Menurutnya, pemerintah distrik hingga kelurahan selama ini ditopang untuk selalu bekerja namun tidak didukung dengan anggaran yang cukup.
Seperti sarana dan prasarana gedung kantor di kelurahan contohnya, jika mau dibandingkan dengan daerah di luar Papua yang cukup padat penduduk namun dengan anggaran yang lebih kecil dari Kabupaten Mimika yang kini hampir 5 triliun masih kalah.
"Selama ini kami ditopang untuk bekerja tapi tidak didukung dengan anggaran yang cukup. Sarana dan prasarana gedung kantor di kelurahan, kita bandingkan di luar Papua itu hampir semua sudah berlantai dua," paparnya.
Bahkan menurut Dedy, kantor kelurahan yang posisinya berada di dalam kota pun masih ada yang harus menyewa untuk digunakan kegiatan kantor dalam melayani masyarakat.
Tak hanya itu, soal kebersihan sampah juga dari kelurahan hingga distrik selalu dituntut untuk tetap bersih, namun lagi-lagi masalah anggaran yang menjadi soal.
Ia mengatakan saat ini hampir seluruh kelurahan untuk kebersihan dibebankan kepada warga sekitar dengan membayar retribusi iuran sampah sekitar 20 ribu hingga 50 ribu.
Meski belakangan ini Distrik Mimika Baru telah mendapat suntikan dana sekitar 50 juta untuk menangani kebersihan, tapi sayang anggaran itu belum cukup untuk mengatasi masalah sampah yang ada.
"Selama ini kita dituntut untuk menyelesaikan masalah kebersihan, dan dengan anggaran sekitar 50 juta itu belum cukup untuk kebersihan di kelurahan. Kalau bisa Anggaran kebersihan itu bisa dinaikkan supaya kebersihan di kelurahan dan distrik bisa diatasi," katanya.
Selain itu beberapa usulan juga disampaikan seperti persoalan pos Peka, drainase, penerangan jalan warga, posyandu, persoalan sampah, hingga rumah sehat bagi orang Asli Papua.
Dan dari semua usulan tersebut, Herman berjanji akan dijadikan atensi dan didorong ke lembaga DPRD untuk diperjuangkan agar dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Kabupaten Mimika secara khusus di wilayah Dapil II. (Shanty Sang)
