Distrik Mimika Baru Gelar Sosialisasi Penyusunan Lakip Tingkat Distrik dan Kelurahan
Foto bersama usai kegiatan
MIMIKA, BM
Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Distrik Mimika Baru menggelar sosialisasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat kecamatan dan kelurahan.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Rabu (5/7/2023) dibuka Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten.
Petrus Lewa Koten dalam sambutannya mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel atau good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.
Oleh karenanya, diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab.
“Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan barang dan jasa publik dan dalam praktek terbaiknya biasa disebut dengan good governance,” Kata Petrus.
Agar good governance ini dapat terselenggara dengan baik maka diperlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.
Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.
“Melihat perkembangan yang terjadi hingga saat ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar termasuk pula keharusan untuk terus melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera,” jelasnya.
Menurutnya, dalam upaya mengarahkan stimulasi potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematik, terarah dan terpadu.
Laporan kinerja instansi pemerintah (Lakip) dibuat dalam kerangka pelaksanaan pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan kebijakan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
“Disamping itu Lakip juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, maka Lakip berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik,” Tuturnya.
Ia mengatakan, pelaporan kinerja, bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terstruktur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Lakip antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, sebagai umpan balik dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan.
Selain itu untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, pemerintahan umum dan pembangunan secara baik, dan menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel . (Shanti Sang)
