Tingkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk, Disdukcapil Mimika Gelar Forum Konsultasi Publik
Foto bersama usai kegiatan
MIMIKA, BM
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mimika terus berbenah mewujudkan pelayanan yang prima. Utamanya dalam pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat.
Salah satu langkah preventif yang dilakukan dengan melaksanakan Forum Konsultasi Publik mewujudkan pelayanan adminduk prima di Kabupaten Mimika.
Acara yang berlangsung di Hotel Horison Ultima, Jumat (14/7/2023) dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito.
Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo mengatakan, bahwa Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan demi mendapat masukan dari para stakeholder terkait administrasi kependudukan.
“Pelayanan adminduk kepada masyarakat harus diurus mulai dari lahir sampai meninggal. Untuk itu kita sama-sama memberikan masukan dan evaluasi kinerja Kependudukan begitupun terkait dengan pelayanan harus bisa terintegrasi dengan semua instansi,” kata Slamet.
Dinas Dukcapil mencatat jumlah penduduk Mimika saat ini sebanyak 312.387 orang yang tersebar di 18 kecamatan, 19 kelurahan dan 133 kampung.
“Namun secara kepadatan kerumunan hampir di pusat kota semua,”tutur Slamet.
Katanya, diminta terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat.
Pasalnya, pelayanan Adminduk tidak hanya tersentral di kantor Dukcapil saja tetapi kini sudah terdistribusi sampai di tujuh kecamatan sehingga masyarakat tidak sulit mendapatkan dokumen kependudukan.
“Namun disisi lain dukungan kerjasama yang baik dari semua pihak sangat dibutuhkan dan diharapkan tidak ada lagi ego sektoral dan lainnya tetapi semua pihak semua bersatu padu berkolaborasi untuk memajukan pembangunan dan melayani masyarakat,” Ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Suminto mengatakan, data kependudukan merupakan hal yang paling utama dalam proses pelayanan masyarakat. Kalau salah menggunakan data kependudukan maka kalau dilihat kondisi Indonesia yang masih carut marut seperti sekarang ini mungkin disitulah awalnya.
"Mau bicara tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang agama, tentang apapun itu kalau tidak memulai dengan database kependudukan yang akurat dan kuat maka akan ada orang yang merasa dirugikan dan tidak terlayani," katanya.
Ia mengakui bahwa di Papua salah satu kendala utama dalam melengkapi data kependudukan adalah merekam data kependudukan secara keseluruhan.
Ia berharap di forum ini peserta bisa memberikan masukan kepada kepala dinas agar menjadi bahan evaluasi untuk bisa memperbaiki yang lebih baik lagi serta memberikan pelayanan dalam hal administrasi kependudukan.
“Administrasi kependudukan adalah hal utama dalam kita memulai seluruh perencanaan kita. Terkadang kita terkendala dengan kegiatan-kegiatan kita karena tidak memiliki data base yang kuat,” ucapnya.
Valent juga menyebutkan perekaman data dan validnya data kependudukan merupakan tanggung jawab semua pihak mulai dari tingkat kampung, distrik hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kita sangat mengharapkan data kita benar karena yang kita hitung adalah manusia yang membutuhkan pelayanan mulai lahir sampai meninggal,” tutupnya. ( Santi Sang)
