Musrenbang RKPD Mimika Tahun 2027 Hasilkan Estimasi Pagu Anggaran Rp6,7 Triliun
Penutupan Musrembang RKPD 2027
MIMIKA, BM
Pemerintah Kabupaten Mimika, melalui Bappeda menetapkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan total pagu anggaran sebesar Rp6.741.427.318.000.
Nilai tersebut disampaikan dalam penutupan Musrenbang RKPD 2027 yang berlangsung di Kantor Bappeda Mimika, Senin (30/3/2026).
Kepala Bappeda, Septinus Timang dalam laporannya menyampaikan, bahwa hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 meliputi jumlah program sebanyak 145, jumlah kegiatan 332 dan sub kegiatan sebanyak 2.761. Dengan estimasi pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp6.741.427.318.000.
"Tentu ada banyak perubahan ketika evaluasi. Kita tahu bahwa kedepan akan banyak kebijakan yang berubah, bahwa akan memungkinkan untuk dilakukan efisiensi," kata Septinus.
Diharapkan, semua program yang disusun itu berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot dalam sambutannya mengatakan, hari ini telah dilakukan diskusi, beradu gagasan, dan menyelaraskan pandangan demi satu tujuan yakni membangun Mimika yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.
Adapun temanya "Akselerasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Serta Percepatan Digitalisasi Layanan Publik" yang diusung ini jangan hanya sekedar slogan, melainkan komitmen nyata.
"Melalui tema ini, saya ingin menekan beberapa poin krusial yang harus menjadi perhatian kita semua yakni, ekonomi berbasis kearifan lokal, pemberdayaan UMKM dan koperasi serta digitalisasi layanan publik," Ujar Ananias.
Ananias mengatakan, yang dimaksud ekonomi berbasis kearifan lokal yaitu harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Mimika menyentuh masyarakat pesisir dan pegunungan.
Potensi lokal baik dari sektor perikanan, pertanian, maupun kerajinan tangan khas Mimika menjadi motor utama pembangunan.
Sementara, pemberdayaan UMKM dan koperasi adalah tulang punggung ekonomi. Oleh sebab itu, kepada dinas terkait untuk tidak hanya memberikan bantuan alat, tetapi juga pendampingan manajerial dan pembukaan akses pasar yang lebih luas.
Sedangkan, yang dimaksud digitalisasi layanan publik ialah di era ini, birokrasi tidak boleh lambat. Digitalisasi adalah kunci transparansi dan kecepatan.
"Saya ingin ditahun-tahun mendatang, masyarakat Mimika dapat merasakan pelayanan publik yang lebih mudah, murah dan bisa di akses dari genggaman tangan" ujarnya.
Ia menegaskan kepada seluruh kepala OPD, bahwa hasil Musrenbang ini jangan hanya menjadi tumpukan dokumen. Setiap usulan prioritas yang telah disepakati harus dikawal hingga tahap penganggaran.
"Prinsip kita jelas, efektivitas itu untuk program harus tepat sasaran. Efisiensi itu gunakan anggaran dengan bijak untuk kepentingan rakyat dan keberlanjutan itu pastikan program memiliki dampak jangka panjang bagi anak cucu kita di tanah amungsa ini," Pungkasnya. (Shanty Sang)
