Pelantikan Pengurus Kadin Papua Tengah Dihadiri Anindya Bakrie
Bendahara Panitia Pelantikan KADIN PPT, Simon Gobay (Kiri) dan Ketua KADIN Mimika, Bram Raweyai (Kanan)
MIMIKA, BM
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Tengah akan segera diresmikan melalui pelantikan pengurus provinsi dan delapan kabupaten yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Oktober 2025 nanti.
Panitia Pelaksana memastikan bahwa persiapan pelantikan pengurus KADIN Provinsi Papua Tengah sudah mencapai 90 persen.
Ketua Panitia, Ronald Manoach melalui Bendahara, Simon Gobay didampingi Ketua KADIN Mimika, Bram Raweyai mengaku bahwa acara pelantikan tersebut akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie bersama rombongan serta Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa hingga Bupati Mimika, Johannes Rettob.
"Sampai sore ini beberapa persiapan sudah capai 100 persen seperti MBG di Jalan Busiri, tenda-tenda UMKM di SP 5 juga sudah terpasang yang mana progresnya mencapai 70-80 persen," kata Simon saat diwawancarai di Hotel Cenderawasih 66, Kamis (16/10/2025) malam.
Simon mengatakan, acara pelantikan ini harusnya dilakukan lebih awal namun kemudian dipastikan menjadi 18 Oktober 2025. Meski demikian, persiapan sudah maksimal dan hal-hal yang kurang akan segera dilengkapi jelang hari pelaksanaannya.
Ia juga memastikan, Ketua KADIN Indonesia akan hadir beserta rombongan Gubernur Provinsi Papua Tengah dan juga seluruh Ketua KADIN dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
"Ini adalah momen yang baru untuk Papua Tengah," ujarnya.
Menurutnya, KADIN adalah suatu organisasi yang membawahi HIPMI dan Gapensi sehingga diharapkan masyarakat dapat mendukung.
"Jadi mari kita sukseskan acara ini," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Mimika, Bram Raweyai mengapresiasi semangat panitia dan memberikan apresiasi karena Mimika dipercaya sebagai tuan rumah.
"Kita bangga sebab Ketua Umum KADIN dari Jakarta, gubernur Papua Tengah hingga bupati Mimika akan hadir dalam pelantikan ini. Harapan saya kedepan KADIN yang sudah terbentuk bisa menjadi mitra dengan pemerintah terutama di provinsi," pungkasnya. (Shanty Sang)
