kesehatan

Ketua TP Posyandu Mimika Ny. Susy Herawaty Rettob bersama Ketua TP Posyandu Papua Tengah Ny. Nurhaidah Meki Nawipa (kanan)

NABIRE, BM

Perdana, Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina (TP) Pos Layanan Terpadu (Posyandu) se-Papua Tengah digelar pada Kamis (20/11/2025) kemarin di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Rakor ini mengusung tema “Penguatan Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat” dan dihadiri oleh Sekda Papua Tengah dr. Silwanus Sumule, Ketua TP Posyandu Papua Tengah Ny. Nurhaidah Meki Nawipa dan Ketua TP Posyandu dari 8 Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah.

Adapun yang menjadi sasaran atau tujuan pelaksanaan Rakor ini yakni meningkatkan pemahaman dan komitmen lintas sektor terkait implementasi Posyandu di enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), menyamakan persepsi terhadap kebijakan nasional dalam pelaksanaan Posyandu sesuai peraturan terbaru.

Selain itu juga, untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi program pembina Posyandu dari tingkat provinsi hingga desa dan mempercepat implementasi program Posyandu khususnya pada pelayanan enam SPM.

Ketua TP Posyandu Kabupaten Mimika Ny. Susy Herawaty Rettob yang turut menghadiri Rakor tersebut mengatakan ini adalah langkah awal penguatan dalam melakukan pelayanan Posyandu, dimana PKK Mimika sebagai mitra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan berkolaborasi bersama lintas sektor di Mimika untuk mewujudkan enam SPM.

Cara pandang tentang Posyandu yang semula hanya melayani kesehatan ibu dan anak, kini memprioritaskan pada enam SPM yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban dan keamanan, serta sosial.

“Tujuan utamanya adalah menjadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan yang lebih komprehensif bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,” tuturnya. (Red)

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu foto bersama, Kepala Distrik Kwamki Narama Edwin Hanuebi, narasumber dan peserta kegiatan

MIMIKA, BM

Sebanyak 101 anak di wilayah Distrik Kwamki Narama terkonfirmasi terkena stunting. Guna menekan angka stunting tersebut Distrik Kwamki Narama melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting bersama lintas sektor.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Serayu, Rabu (19/11/2025), menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Mimika dan Puskesmas Kwamki Narama.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Mimika, Frans Kambu dalam sambutannya mengatakan bahwa penanganan stunting membutuhkan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, TP PKK, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan keluarga.

“PKK adalah ujung tombak di lapangan. Melalui PKK, kita memperkuat fondasi keluarga pemenuhan gizi, pola asuh, dan kesehatan lingkungan,” kata Frans.

Frans menambahkan, kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat soal gizi seimbang, 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), pemantauan tumbuh kembang, penguatan posyandu, dan memperkuat kerja sama lintas sektor agar Kwamki Narama menuju wilayah bebas stunting.

Kepala Distrik Kwamki Narama, Edwin Hanuebi, mengungkapkan bahwa 101 kasus stunting tersebut, yakni di Kampung Amole (21 anak), Kampung Landun Mekar (13), Kampung Olaroa (12), Kampung Lamopi (12), Kampung Mekurima: (12), Kampung Walani (12), Kampung Harapan (7), Kampung Damai (6), Kampung Tunas Matoa (3) dan Kampung Bintang Lima (3 anak).

"Angka ini termasuk memprihatinkan, sehingga kami berkomitmen untuk terus melakukan berbagai program intervensi yang lebih fokus dan terarah di setiap kampung. Rembuk Stunting digelar untuk menetapkan langkah-langkah konkrit menuju penurunan angka stunting secara bertahap," tutur Edwin.

Edwin berharap gagasan yang melibatkan kepala kampung, kelurahan dan stakeholder ini, dapat memperkuat komitmen bersama untuk menekan angka stunting.

"Kita sudah melihat dan membuat pernyataan. Mari kita membagi-bagi tugas, agar semakin ringan. Kalau cuma satu dan dua orang yang bekerja, itu pasti tidak berhasil. Kita harus berkolaborasi agar di 2026 angka ini menurun," ungkapnya.

Sementara itu, Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Orly Simanjuntak yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, setiap OPD harus melihat program prioritas yang paling dibutuhkan bukan sebatas seremonial.

Menurutnya, Pemerintah dari tingkat distrik hingga kampung dan OPD terkait harus turun lapangan dan membuat program sesuai kasus-kasus yang dialami masyarakat.

"Ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya diimunisasi, ada anak yang berumur 12 tahun sudah hamil. Berarti yang diperlukan di situ adalah penyuluhan dan pendampingan. Jadi, kita harus turun ke lapangan melihat kasus-kasus yang dihadapi masyarakat," ujar Orlyn.

Selain itu, sangat diperlukan kolaborasi program bukan hanya mengandalkan dana desa. Karena, setiap OPD terkait sudah mengalokasikan anggaran untuk penurunan stunting yang merupakan program prioritas. Dengan kolaborasi, tidak ada lagi tumpang tindih program dan program akan tepat sasaran.

Selanjutnya, Kepala Puskesmas Kwamki Narama, dr. Armin Ahyudi yang menjadi narasumber, menjelaskan Puskesmas berperan 30 persen dalam penurunan angka stunting, dan 70 persen lainnya dilakukan oleh pemerintah dan kolaborasi seluruh stakeholder.

Dalam hal ini, Puskesmas telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah stunting, mulai dari pemeriksaan anemia pada remaja putri hingga pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan Balita. Program-program ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kampung.

Selain itu, Puskesmas juga memberikan perhatian khusus pada ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali, termasuk 2 kali dengan dokter. Ibu hamil juga dianjurkan mengkonsumsi 90 tablet tambah darah selama 3 bulan.

"Sangat penting memantau tumbuh kembang di Posyandu, pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan, dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita usia 12-32 bulan. Balita dengan gizi buruk akan dirujuk ke rumah sakit," pungkasnya. (Shanty Sang)

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika  Frans Kambu foto bersama Kepala BPJS Kesehatan Mimika dan perwakilan OPD

MIMIKA, BM

Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar rekonsiliasi dan validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tujuan dari kegiatan rekonsiliasi dan validasi data ini untuk memastikan seluruh warga mendapatkan perlindungan kesehatan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima, Rabu (19/11/2025), dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu dalam sambutannya mengatakan, JKN adalah program pemerintah yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Meski JKN di Mimika telah berjalan sejak 2014 dan meraih penghargaan lima tahun berturut-turut, persoalan kepesertaan masih ditemui di lapangan. Mulai dari warga belum terdaftar, status tidak aktif, hingga rencana penonaktifan peserta yang selama ini ditanggung APBN.

"Prestasi ini merupakan wujud dari komitmen dari pemerintah dalam memberikan perlidungan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu perlu upaya yang rutin melaksanakan rekonsiliasi dan validasi data. Apalagi, masih ada penduduk yang sudah menjadi peserta JKN tetapi statusnya tidak aktif. Bahkan ada yang belum terdaftar sama sekali,"kata Frans.
‎
‎Frans mengatakan, bahwa Rekonsiliasi dan validasi data ini difokuskan pada pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, yang iurannya menjadi tanggungjawab Pemkab Mimika.

Dari total 42.172 jiwa PBI APBD, Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp19 miliar lebih.

"Anggaran ini tidak sedikit, sehingga data peserta harus valid sehingga iuran pemerintah daerah tidaklah sia-sia, misalnya yang sudah pindah domisili atau mungkin peserta yang sudah meninggal,"ujarnya.

Menurutnya, rekonsiliasi ini sangat penting untuk menghasilkan data yang menjadi dasar menghitung keberlanjutan pembiayaan program JKN pada tahun 2026. Termasuk di dalamnya memastikan pembagian tanggungjawab antara Pemerintah Pusat, Pemkab Mimika, serta kemungkinan dukungan dari YPMAK.

"Kolaborasi ini harus menjangkau masyarakat Mimika hingga ke pesisir dan pegunungan. Teman-teman di distrik, Puskesmas, mari kita bersama-sama memastikan jumlah data warga supaya tidak ada satu jiwa pun yang terlewatkan,"ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Evelina Iri, menjelaskan bahwa meski kepesertaan JKN Mimika telah melampaui target nasional, namun ada sekitar 6 persen peserta masih berstatus tidak aktif. Ada pula warga yang datang berobat tanpa identitas, sehingga mempersulit pelayanan.

Sejak 2016, Pemkab Mimika rutin membayarkan iuran JKN bagi masyarakat kurang mampu. Namun, data peserta terus berubah karena perpindahan domisili, kematian, atau perpindahan segmen kepesertaan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap data JKN benar-benar akurat dan sesuai domisili,”pungkasnya. (Shanty Sang)