Usai Vaksin Mengalami Kelumpuhan, Sejumlah Warga Datangi DPRD Nyatakan Tolak Vaksin
Warga saat melakukan demo damai di Kantor DPRD Mimika
MIMIKA, BM
Sekelompok masyarakat Timika dalam jumlah kecil yang mengatasnamakan tujuh suku mendatangi Kantor DPRD Mimika untuk menyampaikan aspirasi tolak vaksin.
Selain menolak dilakukan vaksin, mereka juga mempertanyakan kenapa pelaksanaan vaksin harus dilakukan di pos militer (area TNI-Polri).
Mereka bersepakat menyampaikan aspirasi tolak vaksin karena salah satu warganya mengalami kelumpuhan seusai divaksin beberapa hari lalu.
Koordinator aksi, Agus Bagau menyampaikan bahwa masyarakat Papua khususnya tujuh suku menolak diberikan vaksin. Pasalnya masyarakat tidak mengetahui tujuan vaksin.
"Kapan kalian sosialisasi ke kami? sosialisasi saja tidak ada tiba-tiba diharuskan vaksin. Ini jadi masalah buat kami. Vaksin tidak boleh dipaksakan karena UU menjamin bahwa hak dan kewajiban itu kembali ke individu, jadi dia mau ikut atau tidak itu kembali ke masing-masing pribadi," tegasnya.
Menurutnya, masyarakat juga memiliki persepsi berbeda terhadap pelaksanaan vaksin di pos-pos militer sehingga mereka meminta jika vaksin tetap dilaksanakan maka harus diambil alih oleh Dinas Kesehatan.
"Kalau bisa dari pihak kesehatan ambil alih vaksin ini. Posisi tidak boleh di pos militer, karena masyarakat berpikiran lain-lain, inikan tugasnya kesehatan kalau memang vaksin ini tujuannya mengantisipasi virus Corona," ujar Agus.
Ia berharap kepada pemerintah daerah dan DPRD Mimika harus melihat apa yang dirasakan oleh masyarakat. Penolakan masyarakat disebabkan karena adanya sebab akibat.
"Kami harapkan pihak DPRD agar vaksin ini tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh ditetapkan dalam suatu Perda. Selain itu kami juga minta kalau untuk penerbangan itu tidak boleh ada persyaratan harus vaksin, cukup dengan swab saja," harap Agus.
Menanggapi aspirasi tersebut, Martinus Walilo yang mewakili anggota DPRD Mimika menyampaikan aspirasi yang disampaikan terkait penolakan vaksin. Ia juga membenarkan ada warga yang lumpuh usai diberikan vaksin.
"Karena seorang warga yang merupakan istri dari pendeta Obet Janambani mengalami lumpuh setelah divaksin. Itu bukti yang mereka lihat dan mereka rasakan sendiri, makanya pagi ini mereka datang demo," ungkapnya.
Selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika, ia meminta kepada pemerintah terutama Dinas Kesehatan atau Satgas Covid agar lebih konsen melakukan pemeriksaan kesehatan secata intensive terlebih dahulu sebelum masyarakat diberi vaksin.
"Kalau mau vaksin masyarakat kita khususnya orang Papua, tolong pastikan kesehatan terlebih dahulu, apakah ada sakit penyerta atau tidak? Itu harus pastikan jangan mereka samakan dengan yang lain, kalau terjadi apa-apa seperti ini pasti mereka tuntut. Ini harus hati-hati," ujar Martinus.
Menanggapi aspirasi menolak vaksin di lakukan di pos-pos militer (areal TNI Polri) dan harus diambil alih oleh Dinas Kesehatan, Martinus Walilo mengatakan harus dikaji dan dievaluasi kembali agar tidak meresahkan masyarakat.
"Mereka nilai kenapa ini tugas kesehatan ditangani oleh TNI-Polri? jangan sampai ada hal-hal tertentu dibalik ini. Ini pemahaman mereka. Tetapi sebetulnya yang dilakukan oleh TNI-Polri dan Dinkes itu merupakan sebuah kerjasama karena adalah Tim Satgas Covid, tapi hal seperti ini harus disosialisasikan dan dijelaskan secara baik kepada masyarakat sehingga mereka mengerti dan tidak berpikiran lain," ungkapnya. (Ignas)
