101 Anak Terkena Stunting, Distrik Kwamki Narama Gelar Rembuk Stunting
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu foto bersama, Kepala Distrik Kwamki Narama Edwin Hanuebi, narasumber dan peserta kegiatan
MIMIKA, BM
Sebanyak 101 anak di wilayah Distrik Kwamki Narama terkonfirmasi terkena stunting. Guna menekan angka stunting tersebut Distrik Kwamki Narama melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting bersama lintas sektor.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Serayu, Rabu (19/11/2025), menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Mimika dan Puskesmas Kwamki Narama.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Mimika, Frans Kambu dalam sambutannya mengatakan bahwa penanganan stunting membutuhkan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, TP PKK, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan keluarga.
“PKK adalah ujung tombak di lapangan. Melalui PKK, kita memperkuat fondasi keluarga pemenuhan gizi, pola asuh, dan kesehatan lingkungan,” kata Frans.
Frans menambahkan, kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat soal gizi seimbang, 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), pemantauan tumbuh kembang, penguatan posyandu, dan memperkuat kerja sama lintas sektor agar Kwamki Narama menuju wilayah bebas stunting.
Kepala Distrik Kwamki Narama, Edwin Hanuebi, mengungkapkan bahwa 101 kasus stunting tersebut, yakni di Kampung Amole (21 anak), Kampung Landun Mekar (13), Kampung Olaroa (12), Kampung Lamopi (12), Kampung Mekurima: (12), Kampung Walani (12), Kampung Harapan (7), Kampung Damai (6), Kampung Tunas Matoa (3) dan Kampung Bintang Lima (3 anak).
"Angka ini termasuk memprihatinkan, sehingga kami berkomitmen untuk terus melakukan berbagai program intervensi yang lebih fokus dan terarah di setiap kampung. Rembuk Stunting digelar untuk menetapkan langkah-langkah konkrit menuju penurunan angka stunting secara bertahap," tutur Edwin.
Edwin berharap gagasan yang melibatkan kepala kampung, kelurahan dan stakeholder ini, dapat memperkuat komitmen bersama untuk menekan angka stunting.
"Kita sudah melihat dan membuat pernyataan. Mari kita membagi-bagi tugas, agar semakin ringan. Kalau cuma satu dan dua orang yang bekerja, itu pasti tidak berhasil. Kita harus berkolaborasi agar di 2026 angka ini menurun," ungkapnya.
Sementara itu, Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Orly Simanjuntak yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, setiap OPD harus melihat program prioritas yang paling dibutuhkan bukan sebatas seremonial.
Menurutnya, Pemerintah dari tingkat distrik hingga kampung dan OPD terkait harus turun lapangan dan membuat program sesuai kasus-kasus yang dialami masyarakat.
"Ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya diimunisasi, ada anak yang berumur 12 tahun sudah hamil. Berarti yang diperlukan di situ adalah penyuluhan dan pendampingan. Jadi, kita harus turun ke lapangan melihat kasus-kasus yang dihadapi masyarakat," ujar Orlyn.
Selain itu, sangat diperlukan kolaborasi program bukan hanya mengandalkan dana desa. Karena, setiap OPD terkait sudah mengalokasikan anggaran untuk penurunan stunting yang merupakan program prioritas. Dengan kolaborasi, tidak ada lagi tumpang tindih program dan program akan tepat sasaran.
Selanjutnya, Kepala Puskesmas Kwamki Narama, dr. Armin Ahyudi yang menjadi narasumber, menjelaskan Puskesmas berperan 30 persen dalam penurunan angka stunting, dan 70 persen lainnya dilakukan oleh pemerintah dan kolaborasi seluruh stakeholder.
Dalam hal ini, Puskesmas telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah stunting, mulai dari pemeriksaan anemia pada remaja putri hingga pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan Balita. Program-program ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kampung.
Selain itu, Puskesmas juga memberikan perhatian khusus pada ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali, termasuk 2 kali dengan dokter. Ibu hamil juga dianjurkan mengkonsumsi 90 tablet tambah darah selama 3 bulan.
"Sangat penting memantau tumbuh kembang di Posyandu, pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan, dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita usia 12-32 bulan. Balita dengan gizi buruk akan dirujuk ke rumah sakit," pungkasnya. (Shanty Sang)
