Dinkes Mimika Bahas Tata Kelola dan Kinerja BLUD Tahun 2025
Foto bersama di sela-sela kegiatan
MIMIKA, BM
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan rapat koordinasi Tim Pembina Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Rapat yang dibuka oleh Asisten II Setda Mimika, Frans Kambu ini dihadiri oleh tim teknis, pengawas, keuangan, dan sekretariat.
Pertemuan ini membahas penyelenggaraan tata kelola BLUD serta arah pengelolaan keuangan tahun 2025 di tengah isu efisiensi anggaran.
Adapun jumlah BLUD di Mimika adalah 13 Puskesmas, ditambah Laboratorium Lingkungan, PSC 119, dan RSUD Waa Banti.
Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, menjelaskan bahwa 13 Puskesmas berstatus BLUD menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik. Dari target penerimaan Rp14 miliar pada tahun ini, hingga November jumlah yang sudah terealisasi menembus lebih dari Rp13 miliar atau sekitar 86 persen.
"Sejauh ini tingkat realisasi belanja telah mencapai kurang lebih 90 persen," kata Reynold.
Retnold mengatakan bahwa keberlanjutan BLUD sangat dipengaruhi sumber penerimaan, terutama dana kapitasi, non-kapitasi, DAK fisik seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta kemitraan dengan perusahaan dan program strategis seperti Pusjaki dan cek kesehatan gratis.
“Kami coba untuk mendengar penyelenggaran tata kelola BLUD ini, terutama dalam pola pengelolaan keuangannya di tahun 2025 seperti apa di tengah-tengah isu efisiensi di tahun ini dan tahun depan," ujarnya.
Adapun rata-rata pendapatan Puskesmas BLUD hingga November mencapai Rp2–3 miliar, hal ini menunjukkan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel.
Seperti Puskesmas Timika, pada tahun 2021 menerima modal awal Rp500 juta kini mampu menghasilkan pendapatan Rp2 miliar hingga 3 miliar.
Untuk memperkuat akuntabilitas, Dinkes Mimika juga berencana menggandeng akuntan publik guna melakukan penilaian keuangan secara berkala, selain pemeriksaan rutin dari BPKP, BPK, dan Inspektorat.
"Target penerimaan akhir tahun diperkirakan dapat tercapai. Seluruh laporan keuangan BLUD disampaikan rutin setiap bulan ke BPKAD dan penerimaaanya direkonsiliasi bersama Bapenda," ungkapnya. (Shanty Sang)
