Ketemu FKUB Timika, Yorrys Raweyai Bicara 5 Poin Penting Untuk Papua dan Mimika
Foto bersama Ketua MPR For Papua, Yorrys Raweyai bersama anggota FKUB Mimika
MIMIKA, BM
Setelah bertemu dan mendengarkan aspirasi secara langsung dari pemerintah daerah, aktivis dan akademis di Mimika, Yorrys Raweyai, Ketua Komite II DPD RI sekaligus Ketua MPR For Papua, kembali melakukan pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Pada pertemuan yang dilangsungkan di Resto 66 Cenderawasih, Sabtu (12/3) siang, Yorrys mengutarakan berbagai persoalan yang selama ini menjadi dinamika pembangunan dan politik di Papua, selain mendengarkan dan menyerap aspirasi dari FKUB.
"Kita bicarakan tentang masalah-masalah yang menjadi dinamika politik di Papua. Saya coba menjelaskan bahwa dalam membangun Papua, kita harus menyamakan persepsi dulu," ujarnya.
Ada empat poin utama yang disampaikan Yorrys Raweyai pada reses ini yakni persoalan Otsus Jilid II, Partai Politik Lokal, Pemekaran Papua Tengah, Penegakan HAM dan masalah Keamanan di Papua, khususnya Mimika.
"Mengapa saya bertemu dengan FKUB? Karena mereka ini merupakan ujung tombak dari umat. Kalau mereka punya konsep yang sama tentang rencana strategi pembangunan negara khususnya di Papua yang berkaitan dengan lex specialis, maka mereka mudah untuk menyampaikan dan mensosialisasikan ke umatnya dengan baik dan benar," terangnya.
Hal ini dilakukan Yorrys agar informasi yang selama ini berkembang di Papua, tidak membias dan dapat dijelaskan kepada masyarakat sesuai alurnya.
Terkait dengan Otsus Jilid II, Yorrys mengatakan ia merupakan bagian dari pansus. Sejak Otsus Jilid I, iapun aktif mengikuti proses tersebut hingga berakhir pada 2019 lalu.
"Jadi dalam pertemuan ini saya memberikan pengalaman secara empiris terkait proses tersebut (Otsus Jilid I dan II) supaya kita jangan keliru bahwa tidak semuanya serta-merta langsung jadi," ujarnya.
Ia mengatakan mengapa Otsus Jilid I meninggalkan sekelumit persoalan termasuk dianggap gagal, karena adanya persoalan tafsir dan persepsi yang keliru dan berbeda.
"Mari kita duduk dan bicarakan hal ini karena situasi dan kondisi Otsus Jilid I harus diakui tidak sempurna, namun minimal evaluasi yang pertama masuk ke kedua ini, kita mencoba dari 79 pasal dan 24 bab itu apa yang paling penting untuk kita lakukan evaluasi dan perubahan," ungkapnya.
Menurutnya, hal paling penting saat ini adalah bagaimana implementasi dari roh dan semangat Otsus itu sendiri. Jangan sampai selama ini diabaikan dan tereduksi oleh perundang-undangan yang ada.
"Bagaimana sehingga dia menjadi undang-undang yang memiliki lex specialis kemudian harus ada afirmasi dan proteksi terhadap orang asli Papua yang dijabarkan dalam empat hal yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan membuka isolasi dari desa ke kota. Ini dulu baru kita uraikan dia," jelasnya.
Ia mengemukanan terkait Otsus Jilid II, secara eksplesit dalam undang-undang disebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk membiayai semua OAP dari pendidikan paling rendah sampai tingkat tinggi dengan anggaran minimal 35 persen.
"Kurang apa? Ada di Otsus Jilid II. Ini undang- ekplisit tentang pendidikan, sama juga dengan kesehatan. Persolan semua ini secara nasional sudah ramu dan undang-undang sudah clear. Peraturan pemerintah juga sudah selesai," ungkapnya.
Dijelaskan, dalam aturan tersebut disebutkan bahwa dalam rangka implementasi Otsus Jilid II untuk mewujudkan orang Papua yang bisa sejahtera, mandiri, berkualitas dan sebagainya, maka instrumen terdepan adalah Perdasi dan Perdasus.
"Perdasi dan Perdasus merupakan kewenangan pemerintah daerah, DPRD, DPRP dan MRP. Mereka dikasih ruang. Pusat bikin Pp itu waktunya tiga bulan. Pembuatan Perdasi dan Perdasus dikasih waktu satu tahun dan harus bersinergi dengan Pp, kalau tidak gak bisa. Apabila dalam satu tahun tidak bisa diselesaikan maka akan ditarik pusat. Ini yang menjadi perosalan," ungkapnya.
Namun sayangnya, terkait dengan Perdasus dan Perdasi yang disiapkan untuk implementasi pelaksanaan Otsus Jilid II ini belumlah final karena masih adanya perbedaan persepsi.
"Saya kemarin ketemu dengan DPRP, masih belum ada persepssi yang sama. Saya tanya mana? Mereka bilang kita sudah bikin pasal Perdasi dan Perdasus dan kita sudah masukan tahun 2017. Mereka bilang pakai itu saja tapi saya bilang tidak boleh karena itu merupakan produk Otsus Jilid I," tegasnya.
Ia mengatakan, Perdasus dan Perdasi Otsus Jilid I tidak bisa dicopy paste untuk Otsus Jilid II karena terdapat banyak perubahan yang sangat mendasar.
"Tetapi mereka ngotot dan saya bilang jangan sampai menyesal kalau ini tidak jadi. Begitu di tarik ke pusat, nanti ribut lagi. Dengan ego kita tidak bisa," tegasnya.
Yorry Yawerai membenarkan bahwa kegagalan Otsus Jilid I letaknya di pemerintah daerah. Pasalnya, hingga tahun 2000 sebelum Papua dan Papua Barat mendapatkan Otsus, APBD Papua hanya sebesar Rp 1,3 triliun.
Namun setelah 2002 hingga 2019 lalu (periode Otsus Jilid I), APBD Papua termasuk Dana Desa dan lainya mencapai Rp1.318 triliun.
"Kalau anggaran ini pemerintah pusat tidak turunkan, mari kita ribut. Kalau sudah seperti ini dan tidak terimplementasi dengan baik maka salah siapa? Kita harus jujur dan objektif. Ini uang yang banyak sekali dan tidak sedikit untuk mengelola 4 juta rakyat Papua," terangnya.
Sementara itu terkait skema partai politik, Yorrys kembali menegaskan bahwa penjabaran terkait partai lokal ini harus dijabarkan secara detail melaui Perdasus dan Perdasi.
"Karena pemerintah tidak bisa ikut campur tentang politik. Itu ada undang-undang tersendiri. Dulu kita coba dengan partai lokal, sekarant kita coba komprominya dengan DPRK yang merupakan 1/4 dari kursi DPRD," ungkapya.
Dengan demikian maka ia berharap pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat beserta DPRD, DPRP dan MRP duduk bersama dan bersatu untuk membuat satu konsep merubah undang-undang partai politik.
"Karena undang-undang partai politik itu mencatut skala nasional. Bukan parsial. Ada landasan yang bisa kita pakai ya itu lex specialis itu. Tapi kalau hanya berteriak-teriak saja di koran, mana bisa jadi?," ujarnya. (Ronald)
