Tahun 2023, Pemda Mimika Fokus Pada Lima Prioritas Pembangunan
Foto bersama pimpinan OPD, Forkompinda dengan Sekda Mimika pada pembukaan Musrenbang Mimika Tahun 2022
MIMIKA, BM
Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Bappeda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2023 di Hotel Horison Diana, Rabu (6/4).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari terhitung sejak pembukaan, hingga Jumat (8/4) terdiri atas pembukaan sidang pleno, sidang kelompok dan penutupan.
Musrenbang dengan tema "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dalam Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan di Kabupaten Mimika" dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika Michael Gomar, yang ditandai dengan pemukulan Tifa.
Musrenbang kali ini dihadiri para kepala OPD, anggota DPRD serta Sekretaris Bappeda Provinsi Papua.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Yohana Paliling mengatakan, tujuan diselenggarakannya Musrenbang RKPD tahun 2023 adalah menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, dan menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu, menyepakati program kegiatan pagu indikatif, indikator, target, kinerja serta lokasi kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Papua, serta menyepakati usulan program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang provinsi dan nasional.
Keluaran yang dihasilkan adalah berita acara hasil kesepakatan yang akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD dan Rancangan Renja perangkat daerah tahun 2023.
Ia menambahkan, prioritas pembangunan tahun 2023 adalah peningkatan sumber daya manusia masyarakat Mimika yang berdaya saing, tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan inovatif, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan ekonomi dengan menitikberatkan pada ketahanan pangan lokal.
Kemudian, pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan sarana dan prasarana dasar serta pemulihan ekonomi, penciptaan ketentraman dan ketertiban, dan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael Gomar mengatakan, Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Mimika Tahun 2022 untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2023 memuat program dan kegiatan prioritas tahunan Pemerintah Kabupaten Mimika dengan tetap memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah atau rpjmd Kabupaten Mimika tahun 2020-2024.
Selain itu melakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan nasional dan prioritas Pemerintah Provinsi Papua dan juga rencana awal, rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
"Saya harap kepada Pimpinan OPD dalam proses perencanaan di tahun 2023 difokuskan pada lima program prioritas diantaranya, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan publik di segala sektor kepada masyarakat," ujarnya mengingatkan.
Gomar mengatakan, pimpinan OPD bersama tim anggaran dan Banggar DPRD Kabupaten Mimika menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan prioritas dan bukan berdasarkan keinginan OPD dan juga keinginan masyarakat.
Menurutnya, tidak mungkin dalam semua usulan program dan kegiatan prioritas yang diajukan berdasarkan musrenbang distrik, forum OPD dan juga berdasarkan hasil reses anggota DPRD dapat diakomodir secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
Sebab itu, perlu dilakukannya sinergitas sehingga program kegiatan yang diusulkan tidak hanya dibiayai dari APBD tetapi dapat dibiayai oleh sumber dana lainnya baik APBD Provinsi Papua maupun APBN.
"Pokok pikiran atau pokir anggota dewan merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan saat reses. Aspirasi tersebut adalah permasalahan yang ada di masyarakat dan perlu disampaikan kepada pihak eksekutif pemerintah daerah untuk diterjemahkan dalam bahasa program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Jadi, kata Gomar, Pokir tidak memuat pagu atau besaran anggaran anggaran tetapi melihat kembali kebutuhan prioritas masyarakat berdasarkan hasil program dan kegiatan yang diusulkan.
Pimpinan OPD harus bisa dan mampu menterjemahkan, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan seluruh perencanaan pembangunan baik dari tingkat pusat, provinsi dan juga kebutuhan pembangunan di Mimika.
Semua peluang-peluang yang ada baik berupa sumber dana anggaran dan juga program pembangunan dari pusat dan provinsi harus dikebut, dikejar dan diraih dengan baik sehingga dapat menambah program kegiatan dan mendapatkan sumber pendanaan bagi pemerintah Kabupaten Mimika.
"Kita dapat berperan aktif dalam mencurahkan pikiran dan waktu guna merumuskan dan memantapkan usulan program kegiatan berdasarkan skala prioritas secara arif dan bijaksana. Sehingga, program dan kegiatan yang terakomodir merupakan kegiatan yang prioritas yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan," ujarnya.
Mengingat rencana kerja Pemda Mimika tahun 2023 merupakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Mimika, maka Sekda Gomar mengingatkan kepada semua untuk benar-benar memperhatikan capaian target program dan kegiatan dengan tetap melihat dan mengukur pembangunan yang sudah dilaksanakan yaitu melakukan monitoring, evaluasi sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan tahun 2023.
"Pembangunan terus berjalan diseluruh sektor dan wilayah namun kami juga menyadari pembangunan membutuhkan waktu sehingga membutuhkan kerja sama, kolerasi dan juga kolaborasi semua pihak untuk melaksanakan semua kegiatan pembangunan," tutup Gomar. (Shanty)
