Sudah 7 Bulan Serapan APBD Mimika Baru 22 Persen, Apa Kendalanya? Bupati Minta Segera Digenjot
Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat memimpin monev didampingi Pj Sekda Mimika Jenni Usmani dan Kepala Bappeda Yohana Paliling
MIMIKA, BM
Hingga akhir Juni, serapan anggaran APBD Mimika Tahun Anggaran 2022 baru mencapai 22 persen. Realisasi fisik juga baru menyentuh angka 18,93 persen.
Capaian ini terbilang sangat rendah karena saat ini sudah mulai memasuki semester kedua dan APBD Mimika tahun 2022 ini nilainya lumayan fantastis yakni Rp4,4 triliun.
Menyikapi ini, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan di Hotel Grand Mozza, Selasa (12/7/2022) meminta agar OPD-OPD yang serapannya masih rendah segera dipercepat.
Usai pertemuan ini, Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling mengatakan, rendahnya serapan anggaran pada APBD Kabupaten Mimika di pertengahan tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor.
"Yang kami tampilkan adalah realisasi fisik di bulan Juni yakni 18,93 persen. Kalau kita mau kira-kira dari data manual yang masuk fisik kita sebenarnya sudah di posisi sekitar 28 persen. Hanya saya belum bisa bicara itu karena kita bicara sistem," jelasnya.
Yohana mengatakan, realisasi keuangan yang baru mencapai 22 persen dari total APBD Rp4,4 triliun tersebut belum termasuk Tambahan Uang (TU) yang belum dibukan SPJ.
Ia juga mengungkapkan bahwa DAK realisasi keuangannya masih 0 persen. Hal ini karena masih menunggu hasil Online Monitoring Sistem perbendaharaan Anggaran negara ( OM SPAN) tertanggal 19 Juli lalu.
Sedangkan, untuk dana Otsus total realisasi fisik sudah di posisi 18,51 persen dan realisasi keuangan 10,21 persen.
“Jadi dari total dana Otsus Rp140.375.334.000 yang terdiri dari dana Otsus block grant, specific grant dan dana tambahan infrastruktur itu sudah terealisasi keuangan Rp14.327.452.800 atau sudah di posisi 21 persen,” jelas Yohana.
Ia mengatakan, dalam rapat, Bupati sudah mengarahkan agar OPD segera mempercepat pelaksanaan kegiatan. Jika mengalami kendala, harus disampaikan agar bisa dilakukan pergeseran dalam APBD Perubahan yang akan segera disusun.
"Artinya, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang karena ada masalah dan kendala tetap dipertahankan dan di proses padahal ujung-ujungnya juga tidak bisa berjalan, nanti jadinya Silpa," ujarnya.
Dijelaskan pula bahwa di 2022 ini ada enam OPD sebagai pengelola APBD terbesar. Yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Dan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan serta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
"Enam OPD ini mempunyai andil besar di dalam mempercepat penyerapan anggaran," ujarnya.
Dikatakan, bahwa di Dinas Pemukiman dan Pertanahan ada pergeseran dana sekitar Rp13 miliar, sementara Dinas Perhubungan Rp1,5 miliar.
Menurut Yohana, dalam pertemuan itu Kadis PU menjelaskan bahwa kegiatan yang ada di PU sebagian besar sedang dalam proses tender. Kontrak di perkirakan di pertengahan bulan Juli dan sebagaian di awal Agustus.
Lanjutnya, Monev berikutnya akan dilaksanakan di awal Oktober setelah perubahan. Pada saat itu dapat dipastikakan bahwa nilai kontrak besar yang ada di PU telah selesai sehingga dipastikan akan mempercepat serapan anggaran karena adanya tahihan yang masuk
"Mengenai ada beberapa OPD yang belum masuk di Simonev itu karena mereka yang lama belum menyelesaikan pekerjaannya kemudian dia berpindah, nah itu juga karena pergantian tenaga-tenaga teknis di situ, sebagaian besar memang distrik," jelasnya.
"Distrik ini ada 11 yang belum masuk di Simonev, ini mungkin karena di tempat mereka terkendala jaringan, jadi mereka harus turun di kota baru bisa menginput," tuturnya.
Dari penjelasan Pengadaan Barang Dan Jasa diungkapkan Yohana, total paket tender yang ada di sistem sebanyak 190 paket dengan total dana Rp1,1 triliun.
Tender yang sudah selesai sebanyak 93 paket dengan total anggaran sekitar Rp767 miliar dan tender yang masih dalam proses ada 97 paket dengan nilai Rp333 miliar.
Sedangkan, Non tender yaitu SPK dengan nilai Rp1 miliar kebawah sebanyak 434 paket berjalan biasa, artian sebagian kegiatan sudah dijalankan.
"Intinya arahan bupati di pertemuan adalah yang terlambat-terlambat agar segera dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku," ungkapnya. (Shanty)
