Bupati Mimika Serahkan LKPJ 2021 Kepada DPRD Mimika
Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat menyerahkan dokumen LKPJ kepada Ketua DPRD Anton Bukaleng
MIMIKA, BM
Pemerintah Kabupaten Mimika secara resmi menyerahkan materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2021 dan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PP-APBD) Mimika tahun anggaran 2021 kepada DPRD Mimika untuk dibahas dan diparipurnakan.
Materi LKPJ tersebut diserahkan secara langsung oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam pembukaan rapat paripurna I masa sidsng II DPRD Mimika tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2021 dan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PP-APBD) Mimika tahun anggaran 2021 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Mimika, Rabu (13/7/2022).
Bupati Mimika Eltinus Omaleng, memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan, serta seluruh lapisan masyarakat Mimika, yang telah memberikan dukungan, kerjasama dan menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah sehingga sampai dengan saat ini berbagai agenda, tugas dan fungsi-fungsi pemerintah, dapat berjalan dengan baik.
"Sebagaimana kehadiran kita semua menjadi bukti akan hal tersebut, semangat bersama dalam membangun Kabupaten Mimika, meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika," kata Bupati Eltinus.
Seperti yang telah diketahui bersama bahwa penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan kewajiban daerah yang menjadi agenda tahunan.
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 yang telah disampaikan sudah mengacu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2021, dan telah di audit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Papua bulan April tahun 2022.
Dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD, diserahkan pada tanggal 23 Mei 2022, dimana Kabupaten Mimika mendapatkan hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), untuk yang ketujuh kalinya sejak tahun anggaran 2015.
"Tentunya pencapaian prestasi ini juga tidak terlepas dari peran dan kinerja kita bersama, dan harapan kita prestasi ini dapat terus di pertahankan di tahun berikutnya dan untuk materi LKPJ tahun anggaran memuat 2021 hasil penyelenggaraan," ungkapnya.
Sementara Ketua DPRD Anton Bukaleng mengatakan, LKPJ merupakan suatu bentuk perwujudan amanah konstitusi yaitu pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan pemerintahan daerah.
LKPJ berisi laporang tentang implementasi kebijakan pembangunan dan keuangan yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Disamping itu LKPJ disusun untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah agar masyarakat juga mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang berbagai kebijakan yang sudah diimplementasikan berikut dengan hasil-hasil yang sudah dicapai dan didukung dengan data-data riil yang dipercaya.
"Dengan telah diserahkan LKPJ Kabupaten Mimika tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna saat ini, DPRD Mimika melalui tahapan-tahapan dan proses pembahasan intensif mencermati muatan materi LKPJ selanjutnya DPRD akan menggaris bawahi capaian pelaksanaan program kegiatan yang belum maksimal, realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang belum sesuai yang akan dituangkan dalam penerbitan catatan rekomendasi," jelas Anton.
Adapun beberapa catatan rekomendasi yang akan disampaikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan bentuk yang akan dijadikan sebagai dasar dan acuan Pemda Mimika dalam:
1. Penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan baik dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. Pedoman anggaran pada tahun penyusunan berjalan dan tahun berikutnya;
3. Pembentukan perda atau Perkada serta penyusunan rencana strategis pemerintahan daerah.
Menurut Anton, Pemberian opini WTP bukanlah merupakan tujuan akhir yang akan dicapai dalam sebuah pengelolaan keuangan daerah. Dirainya opini WTP menunjukan progres akuntabilitas yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan sebagai penguatan kualitas pelayanan publik yang berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk itu diharapkan bagi pemerintah Mimika hendaknya terus mempertahankan capaian kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangannya," ungkapnya. (Shanty)
