KPK Datangi Mimika : Laksanakan Monev Pemberantasan Korupsi Bersama Pemerintah Daerah
Suasana pelaksanaan kegiatan Monev Pemberantasan Korupsi di Hotel Grand Mozza, Kamis (4/8/2022)
MIMIKA, BM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas Direktorat Wilayah V Kordinasi dan Supervisi pada Kamis (4/8/2022) melakukan lawatan di Mimika.
Mereka datang untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) pemberantasan korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, di Hotel Grand Mozza.
Dalam pertemuan ini, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Septinus Timang mewakili Pemda Mimika mengucapkan selamat datang kepada Satgas Direktorat Wilayah V Kordinasi dan Supervisi KPK.
Ia menuturkan bahwa sejak 2018 Mimika merupakan kabupaten prioritas KPK untuk dilakukan pendampingan dalam rangka upaya pencegahan korupsi yang terkait dengan perencanaan penganggaran, pengadaan barang jasa, perizinan, penguatan APIP manajemen ASN, pengelolaan pendapatan dan manajemen aset.
"Pada bulan Februari tahun 2022, tim Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK pun telah melakukan monitoring dan sosialisasi. Dan saat ini selama 2 hari, dari tanggal 4 dan tanggal 5 agustus 2022, tim akan melakukan monitoring dan evaluasi atas sosialisasi tersebut," ujarnya.
Septinus mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi.
Hal ini tercermin dari adanya sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh Pemda Mimika diantaranya melakukan pembentukan unit pengendalian gratifikasi, unit pengelolaan LHKPN dan peningkatan kapabilitas APIP.
Ia juga menambahkan, sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dan Monitoring Center for Prevention (MCP), sebagai alat dalam rangka melaksanaan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
"Saya berharap pelaksanaan rapat koordinasi ini dapat memperkuat dan mempercepat implementasi program pencegahan korupsi secara terstruktur, terpola, dan terencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya," imbuhnya.
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika sejauh ini terus berupaya agar pencapaian target MCP semakin baik pada setiap tahunnya.
Menurutnya dengan melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi secara terintegrasi, konsisten, dan terencana melalui MCP ini, maka akan berdampak pada semakin tertibnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan begitu, anggaran yang tersedia akan benar-benar sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten mimika.
"Kepada tim koordinasi dan supervisi KPK, saya menyampaikan terima kasih untuk terus mendampingi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui MCP dan menjadikan Kabupaten Mimika wilayah yang tertib dan transparan serta akuntabel," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK, Dian Patria dalam pemaparan materinya mengungkapkan berbagai persoalan yang kerap ia temui di dalam instansi Pemerintah Daerah.
Beberapa diantaranya mengenai ketertiban para pejabat, aset negara, dan dugaan nepotisme yang sering kali dilakukan oknum pejabat.
"Saya berharap pikiran kita bisa terbuka untuk bangkit dan melangkah lebih maju dengan mengubah pola pikir kita bahwa persoalan-persoalan seperti itu sesungguhnya tidak dapat dibenarkan," tandasnya.
"Kalau kita ingin Papua maju, kita harus sepakat bahwa itu salah dan harus diubah. Memang betul bahwa pendekatan di wilayah Papua berbeda, tapi mau sampai kapan terus-menerus seperti itu. Oleh karena itu, mulai sekarang kita bersama-sama harus membuka pikiran dan berjalan selangkah lebih maju," tutupnya. (Ade)
