Hasil Seleksi Calon Anggota Bawaslu Distrik Dinilai Tidak Relevan : Infonya Minus Anak Amunge dan Mimika Wee
Ketua ATM Mimika, Rikardo Magal
MIMIKA, BM
Hasil Seleksi Calon Anggota Bawaslu Distrik Kabupaten Mimika yang dilaksanakan secara bertahap sejak beberapa pekan lalu telah ada hasilnya dan rencananya, Rabu (26/10/2022) akan diumumkan.
Namun sayangnya, berdasarkan informasi, sejumlah nama yang dinyatakan lolos sebagai anggota Bawaslu Distrik tidak ada keterwakilan Orang Asli Papua, terutama anak Amungme dan Mimika Wee.
Hal ini dikatakan oleh Ketua ATM Mimika, Rikardo Magal. Ia kemudian mengkritisi hasil tes tersebut dan beranggapan bawah Bawaslu sedikitpun tidak memiliki niat mengkaderkan OAP.
Ia mengatakan bahwa walaupun dilakukan secara prosedural namun ada dugaan yang tidak relevan dalam seleksi tersebut.
Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, akibat hasil tersebut, beberapa hari laku OKIA Mimika telah menyurati Bawaslu Provinsi untuk meninjau kembali hasil tersebut.
Menurutnya hal tersebut dilakukan OKIA karena organisasi ini merupakan representatif intelektual masyarakat asli Suku Amungme dan Mimika Wee yang sedari awal memantau proses rekrutan tersebut.
"Perlu ditinjau kembali. Jangan sampai kemudian mereka yang dipasang di distrik pegunungan dan pesisir bukan merupakan penduduk tetap di distrik, karena akan sulit melakukan komunikasi dengan masyarakat di sana," ujarnya.
Menurut Rikardo Magal, walau tes tersebut dilakukan secara umum namun Bawaslu seharusnya memperhatikan faktor x lainnya seperti kondisi geografis, sosial, kebudayaan setempat dan keterwakilan putera-puteri Papua terutama Amunge dan Mimika Wee.
"Kenapa tidak diberikan saja kepada mereka di sana yang mengenal wilayahnya secara baik daripada diberikan kepada orang yang tidak domisili di sana. Ada apa ini?? Apalagi di sana mereka bicara gunakan bahasa daerah. Apakah mereka yang ditugaskan di sana bisa memahami kondisi tersebut?," kecamnya.
Magal berharap Bawaslu perlu memproteksi hal seperti ini karena pada dasarnya penyelanggaraan Pemilu 2024 nanti tetap mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat.
"Tapi kami tidak mau kemudian di lapangan ada kendala situasi sosial yang terjadi di distrik pegunungan dan pesisir. Kami yakini bahwa hasil ini akan diprores dan ditanyakan oleh masyarakat mengapa anak-anak mereka tidak diakomodir," ungkapnya.
"Kenapa harus orang lain yang ditempatkan di wilayah mereka. Ini akan jadi persoalan karena bahasa dan kondisi di sana. Apalagi tahapan pemilu perlu sosialisasi langsung ke masyarakat dan sebagainya," tegasnya. (Ronald Renwarin)
