Hasil Forum OPD Mimika : 1.185 Usulan Ditolak Karena Kemampuan Keuangan Daerah
Yohanna Paliling, Kepala Bappeda Mimika saat menandatagani berita acara Renja 2024
MIMIKA, BM
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika berhasil merampungkan dan menampung Rencana Kerja (Renja) yang diusulkan 18 distrik sebagai program kerja Tahun 2024.
Setelah 2 hari dilaksanakan, Forum Perangkat Daerah telah menyepakati 790 usulan program kegiatan dari 1.975 yang awalnya diusulkan.
Dengan demikian maka 1.185 usulan ditolak dan OPD-OPD teknis telah menerima dan menyetujui usulan tersebut.
Usulan ini dituangkan dalam berita acara yang ditandatangi Kepala Bappeda, Yohana Paliling, perwakilan OPD, perwakilan distrik dan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten.
Kegiatan penutupan Forum Perangkat Daerah ini ditutup secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten yang berlangsung di Hotel Cenderawasih 66, Jumat (31/3/2023).
Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling dalam laporannya mengatakan, jumlah usulan yang masuk ke forum OPD sebanyak 1975 usulan program. Namun hanya 790 usulan program yang disetujui.
"Jadi, jumlah usulan yang ditolak atau belum diakomodir sebanyak 1.185 usulan. Belum diakomodir karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," jelasnya.
Menurutnya, rencana kerja yang diusulkan sudah hampir mencapai Rp7 triliun. Namun ini akan disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah pada musrenbang kabupaten yang akan berlangsung Senin (3/4/2023) hari ini untuk mengetahui berapa sebenarnya target pagu di tahun 2024.
"Tidak hanya itu, usulan tersebut juga akan kita sesuaikan dengan urusan standar pelayanan minimal (SPM), urusan wajib, mandatory dan SDGs. Itulah yang akan kita kerja untuk mempersiapkan RKPD tahun 2024," ungkapnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten dalam sambutan mengatakan, persoalan pokok yang dihadapi dalam perencanaan pembanguan terletak pada proses menentukan pilihan program kegiatan yang perioritas untuk didahulukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Disisi lain kita dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, terutama sumber daya pendanaan, maka pertemuan kali ini penting dalam rangka menyatukan dan menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan dokumen perencanaan strategis yang ada," terangnya.
Petrus mengatakan, secara sepintas memaknai pertemuan forum OPD ini adalah bagaimana mensinergikan, mengintegritaskan program antar OPD dari distrik supaya tidak terkesan terjadi tumpang tindih program.
Ia berharap forum ini dapat memperkaya dan menyempurnakan rancangan RKPD Kabupaten Mimika yang akan diimplementasikan pada tahun 2024 mendatang.
"Hasil kesepakatan antara distrik dengan pihak OPD akan disesuaikan dengan renja dari OPD untuk selanjutnya dibawah ke musrenbang kabupaten yang akan di gunakan sebagai bahan peyusunan RKPD yang bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta memastikan usulan prioritas distrik telah disepakati dalam kegiatan forum perangkat daerah," jelasnya.
Ia meghimbau agar apa yang disepakati benar-benar diperhatikan. Dijelaskan, penyelenggaraan forum perangkat daerah pasti terjadi perbedaan pendapat, namun merupakan tindakan bijak dan arif bila dapat menjunjung tinggi dan menghargai pendapat itu sebagai wahana untuk melakukan peyempurnaan pada tahap perencanaan, pelaksananan maupun pada tahap pengawasan.
"Semuanya dilakukan atas dasar setiap kegiatan yang akan kita lakukan agar sesuai dengan target dan sasaran yang telah kita tetapkan bersama," tutupnya. (Shanty Sang)
