Pemda Mimika Bakal Didorong Jadi Daerah Digital
Perwakilan BI Papua, Andrea Yudhistira dan Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifah saat menyaikan keterangan pers
MIMIKA, BM
Era globalisasi dan digital industrialisasi 4.0 menjadi sebuah tantangan saat ini. Era ini mengandalkan Teknologi Informasi (TI) yang saat ini sudah menjadi salah satu sendi kehidupan.
Dengan digitalisasi ini maka Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika bakal didorong menjadi daerah kategori digital.
Hal ini diungkap Perwakilan Pimpinan Kantor Perwakilan BI Papua, Andrea Yudhistira pada sosialisasi optimalisasi kebijakan ETPD oleh Bank Indonesia Provinsi Papua di Mimika, Rabu (5/4/2023).
Tujuan sosialisasi ini adalah mendorong optimalisasi identifikasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Mimika meningkat.
Sehingga kedepan Pemkab Mimika bisa masuk dalam kategori digital dengan menggunakan kanal QRIS.
Andrea mengatakan, Kanal Qris ini akan memudahkan tidak hanya pemerintah daerah dalam menerima penerimaan daerah melalui pajak retribusi dan penerimaan lainnya, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran.
“Pembayaran ini masyarakat tidak ada potongan. Transaksi Qris ini limitnya minimal Rp1 rupiah dan maksimal Rp10 juta,” katanya.
Katanya, dengan adanya peningkatan ETPD ini tentunya akan meningkatkan PAD di Mimika.
Sementara, Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah mengatakan, di Mimika sendiri sebenarnya sudah ada beberapa OPD yang menerapkan ETPD diantaramya Dinas Perindag, Dinas Perhubungan dan Bapenda.
Di Bapenda bahkan di loket pembayaran pajak retribusi disediakan layanan pembayaran melalui Qris dan mesin EDC.
Tetapi memang kata dia masyarakat masih lebih familiar dengan pembayaran transfer atau secara tunai.
Dalam data BI, Mimika belum masuk kabupaten digitalisasi. Sehingga, dengan sosialisasi ini maka Mimika diupayakan bisa menjadi daerah digital.
Dwi mengatakan, Tim Percepatan dan Perluasan Digitlisasi Daerah (TP2DD) akan segera melaksanakan rapat internal untuk merangkul semua OPD yang sudah menerapkan ETPD.
“Supaya kita laporkan ke tim BI supaya nilai Mimika naik menjadi kabupaten digitalisasi,” katanya.
Tambah Dwi, bahwa salah satu ODP yang pelayanannya sudah digitalisasi ialah Dukcapil, meskipun bukan menu pembayaran. (Shanty Sang)
