Disparbudpora Gelar Seminar Awal Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Foto bersama usai pembukaan kegiatan
MIMIKA, BM
Guna mengangkat nilai-nilai kebudayaan budaya lokal daerah, Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Pemuda Olahraga (Disparbudpora) Mimika menggelar seminar penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD), kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
Seminar tersebut berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Rabu (9/8/2023) yang melibatkan dua suku besar di Mimika yakni Kamoro dan Amungme dan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintah Setsa Mimika, Septinus Timang.
Ketua panitia Yerna Bintan Kate, dalam laporannya menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan yakni untuk mengangkat nilai-nilai kebudayaan budaya lokal daerah.
Selin itu untuk menjaring langsung gambaran keadaan terpilih dan riil tentang objek pemajuan kebudayaan di tingkat paling dasar yang sehari-hari berlangsung dalam masyarakat.
Hasilnya nanti akan dituangkan dalam dokumen PPKD atau pokok pikiran kebudayaan daerah.
Dokumen ppkd ini nantinya menjadi landasan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis bidang kebudayaan yang bertujuan untuk peningkatan ketahanan budaya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintah Setsa Mimika, Septinus Timang dalam sambutannya mengatakan, keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional indonesia.
Untuk itu diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat yang berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan .
Septinus menerangkan, melaksanakan mandat pemajuan kebudayaan diperlukan pedoman sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 8 UU pemajuan kebudayaan.
Dalam pasal tersebut, pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah provinsi wajib menyusun dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan berupa pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD).
"Dokumen tersebut kemudian dirangkum dalam dokumen strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan oleh pemerintah pusat,"kata Septinus.
Dijelaskan, PPKD merupakan landasan kebijakan pembangunan kebudayaan di pusat maupun di daerah.
Dokumen ini harus mengacu pada kondisi factual agar kebijakan yang nantinya dilahirkan merupakan kebijakan yang secara tepat menyasar langkah-langkah strategis yang harus diambil guna mewujudkan pemajuan kebudayaan seutuhnya.
Sementara itu, penyusunan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Mimika diharapkan melibatkan partisipasi aktif publik melalui para ahli kebudayaan.
"Dengan demikjan, dokumen yang dihasilkan dapat menjaring langsung gambaran keadaan terkini dan rill ditingkat paling dasar yang sehari hari berlangsung dalam masyarakat," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dokumen PPKD harus memuat inventarisasi masalah kebudayaan sehingga permasalahan yang terjaring benar-benar menunjukkan kebutuhan masyarakat di bidang kebudayaan.
Septimus Timang juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat akan memiliki rencana kerja yang berdasarkan pada data dan fakta lapangan, sehingga proses implementasi pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan dapat terukur dengan jelas dan memiliki capaian yang jelas.
"Kita sadar bahwa tanpa bantuan masyarakat tentu kita tidak bisa berbuat banyak untuk membangun daerah, melestarikan budaya lokal, kebersamaan sangatlah penting dikedepankan agar kita dapat membangun daerah lebih baik dan maju, oleh karenanya melalui kesempatan yang baik ini saya mengajak masyarakat agar kedepan kita bergandengan tangan untuk bersama membangun daerah,"ungkapnya.
Kepala Disparbudpora Yopi Toisuta juga menambahkan, masukan yang disampaikan nantinya akan dibuatkan dalam bentuk buku agar ke depan tidak ada lagi perbedaan dalam masyarakat.
"Kita libatkan Kamoro dan Amungme agar mereka memberikan masukan atau masalah yang mereka hadapi sekarang ini dan yang akan datang," Kata Yopi.
"Ini seminar awal, jadi tim yang datang dari Jayapura ini mereka sudah turun lapangan lalu ambil masalah-masalah di lapangan yang dihadapi oleh dua suku ini dan sekarang seminarnya supaya satu persepsi," Ujarnya.
Dikatakan, hasil seminar ini akan dibawa ke pusat dan selanjutnya akan dibuatkan Sk sebagai acuan dan pedoman untuk setiap penyelenggara kegiatan budaya.
"Nanti kita perdakan lagi. Target kita tahun ini selesai," Tutup Yopi. (Shanty Sang)
