Pemkab Mimika Fasilitasi Uncen Bahas Kajian Sosial Budaya Mendukung Skema Pengangkutan Limbah Tailing

Suasana berlangsungnya FGD

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika memfasilitasi Universitas Cenderawasih (Uncen) menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas kajian sosial budaya mendukung skema pengangkutan limbah tailing.

FGD yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Jumat (3/7/2026) dibuka secara resmi oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau.

Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyau dalam sambutannya mengatakan, pengelolaan dan pemanfaatan tailing merupakan isu strategis bagi Kabupaten Mimika. Tailing tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, lingkungan, infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga sangat erat dengan kehidupan sosial budaya masyarakat.

"Karena itu, review masterplan ini tidak boleh hanya dilihat dari sisi pemanfaatan material atau nilai ekonominya saja. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat, hak-hak masyarakat adat, ruang hidup, nilai budaya, kearifan lokal, serta dampak sosial yang mungkin timbul di kemudian hari,"Kata Abraham.

Abraham mengatakan, Pemkab Mimika berkepentingan agar pemanfaatan tailing dapat memberi manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, tetapi tetap dilakukan secara hati-hati, terukur, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

Katanya, FGD hari ini menjadi forum penting untuk menyatukan pandangan, data, masukan dan rekomendasi dari berbagai pihak.

"Saya berharap forum ini tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi benar-benar menjadi ruang diskusi yang terbuka, objektif dan produktif,"tutur Abraham.

Diharapkan, kepada semua pihak terkait agar memberikan masukan yang konstruktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Data sosial, data kampung, kondisi masyarakat terdampak, aspek budaya, potensi konflik sosial, peluang pemberdayaan masyarakat, serta skema manfaat bagi masyarakat perlu dibahas secara serius.

"Kita ingin masterplan yang dihasilkan nantinya bukan hanya baik di atas kertas, tetapi dapat menjadi dokumen kebijakan yang realistis, dapat dilaksanakan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Mimika," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris BRIDA Darius Sabon, mengatakan kegiatan FGD ini dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi, daerah Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Perusahaan dan Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih, dalam rangka review Masterplan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia, khususnya pada aspek sosial budaya.

"Masterplan ini disusun sejak tahun 2022 sehingga beberapa aspek perlu direview karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini,"jelas Darius.

Menurutnya, FGD ini penting dilaksanakan karena pengelolaan dan pemanfaatan tailing merupakan salah satu isu strategis bagi Kabupaten Mimika. Isu ini tidak hanya menyangkut aspek teknis, ekonomi, lingkungan dan infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat, ruang hidup, wilayah adat, nilai budaya, relasi sosial, serta masa depan pembangunan daerah.

Karena itu, review masterplan ini harus dilakukan secara cermat, berbasis data, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Kita tidak ingin pemanfaatan tailing hanya dilihat sebagai peluang material semata, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan daerah yang adil, berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat Mimika," ujarnya.

Diharapkan, forum ini menghasilkan masukan yang konstruktif, objektif, dan dapat ditindaklanjuti. Semua pihak diharapkan juga dapat memberikan data, informasi, serta rekomendasi yang konstruktif, terutama terkait kondisi masyarakat, potensi dampak sosial, perlindungan nilai budaya lokal, peluang pemberdayaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

BRIDA Kabupaten Mimika berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat kebijakan pembangunan daerah yang berbasis riset, berbasis data, dan berorientasi pada solusi.

Kami percaya, kebijakan yang baik harus lahir dari pengetahuan yang kuat dan dialog yang jujur dengan seluruh pemangku
kepentingan," pungkasnya. (Shanty Sang)

Top